Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password

×

Email

Password

×

Nama

Email

Password

Ulangi Password

×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com

Pangkas Belanja Rp 300 Triliun

Gora Kunjana, Jumat, 5 Agustus 2016 | 11:34 WIB

Sepekan masuk kembali ke kabinet, Menkeu Sri Mulyani Indrawati langsung menggebrak untuk menyelamatkan fiskal kita yang kedodoran tahun ini. Ia memastikan memangkas besar-besaran anggaran tak produktif yang mengganggu kesinambungan fiskal. Jika masalah ini dibiarkan, pemerintah terancam tak mampu membayar utang, yang berdampak memicu kepanikan investor dan pembalikan modal secara massif (sudden reversal).


Pemotongan anggaran tak produktif memang harus disegerakan, mengingat kemungkinan penerimaan negara kurang Rp 219 triliun dari target, meski ada best estimate assumptions tambahan pajak Rp 165 triliun dari tax amnesty (pengampunan pajak). Defisit APBN bisa membengkak melebihi batas 3% dari produk domestik bruto (PDB), yang berimplikasi melanggar Undang-Undang Keuangan Negara No 17 Tahun 2003.


Jika itu terjadi, kegaduhan politik yang tidak produktif akan banyak menguras energi. Padahal, pada saat yag sama kita tengah menghadapi perlambatan ekonomi dalam negeri dan suramnya ekonomi global.


Di sisi lain, hingga kini memang masih banyak program yang hanyamenjadi ajang pesta pora para koruptor, tidak membawa manfaat buat rakyat. Oleh karena itu, langkah tegas mantan managing director dan chief operating officer Bank Dunia itu untuk memangkas anggaran belanja Rp 133,8 triliun perlu didukung. Anggaran belanja kementerian/ lembaga akan dipotong Rp 65 triliun dari total pagu belanja pemerintah pusat Rp 1.306,7 triliun.


Sedangkan anggaran transfer daerah dikurangi Rp 68,8 triliun dari total transfer ke daerah dan dana desa Rp 776,3 triliun. Memang, APBN-P 2016 yang hanya memotong anggaran belanja negara Rp 12,82 triliun dari rencana semula Rp 50 triliun, masih jauh dari memadai, bahkan terkesan lip service.


Jika menilik kebocoran maupun ketidakefektifan penggunaan anggaran diperkirakan masih mencapai 30-40%, pemotongan anggaran itu bahkan semestinya bisa minimal mencapai Rp 300 triliun, atau sekitar 15% dari pagu belanja negara APBNP 2016 Rp 2.082,9 triliun. Kita tidak perlu khawatir akan mengganggu pertumbuhan ekonomi, sepanjang dipastikan anggaran infrastruktur sekitar Rp 329,5 triliun tahun ini tidak dikurangi. Anggaran ini sama dengan realisasi tahun lalu.


Pisau Sri Mulyani pertama-tama harus diarahkan ke kelompok belanja barang yang banyak tidak produktif. Sedangkan kelompok belanja pegawai mungkin tidak banyak bisa diotak-atik, meski tentunya masih bisa dihemat dengan mengusut tuntas praktik pembayaran gaji fiktif untuk pegawai yang sebenarnya sudah pensiun, mengundurkan diri, atau tidak melaksanakan tugasnya lagi.


Dari kelompok belanja kementerian dan lembaga, belanja seperti perjalanan dinas dan sewa gedung untuk rapat atau seminar bisa dipangkas besar-besaran. Sudah menjadi rahasia umum, perjalanan dinas ini banyak dimanfaatkan untuk sekadar mendapatkan uang ‘saku’ tambahan tanpa ada output yang jelas. Anggaran yang mudah direkayasa ini bahkan tak jarang ‘menghasilkan uang’ lebih besar dari gaji sang pegawai. Untuk itu, perjalanan dinas misalnya, bisa dipangkas untuk enam bulan atau menghemat 50%.


Kelompok belanja modal pun masih bisa dihemat signifikan, dengan tidak membangun lagi gedung-gedung kantor baru yang membutuhkan biaya besar dan bisa multi-year. Jika memang diperlukan, lebih baik menyewa pada masyarakat. Selain menghemat pengeluaran yang harus dikeluarkan tahun ini, langkah itu juga akan menggerakkan ekonomi rakyat dan mengoptimalkan pemanfaatan gedung-gedung yang sudah ada.


Namun, tentu saja, anggaran belanja modal seperti untuk infrastruktur jalan, pelabuhan, bandara, kereta api, kelistrikan, jaringan gas, irigasi dan waduk, serta jaringan infrastruktur teknologi informasi tidak boleh dikurangi. Kita kan sudah ketinggalan jauh dengan negara-negara tetangga seperti Malaysia, apalagi Singapura.


Belanja infrastruktur ini justru harus dipercepat penyerapannya, karena akan menumbuhkan pusat-pusat perekonomian baru dan memangkas biaya logistik kita yang dua kali lipat negara jiran Malaysia dan Singapura. Selain itu, proyek-proyek infrastruktur akan mendorong belanja komponen dan jasa dalam negeri, sehingga bisa menopang pertumbuhan ekonomi di tengah melemahnya pertumbuhan konsumsi rumah tangga dan ekspor yang bahkan turun.


Dengan pemerintah sungguh-sungguh mempercepat realisasi belanja infrastruktur yang dianggarkan sekitar Rp 329,5 triliun tahun ini, maka swasta pun akan mau masuk ke sektor infrastruktur. Swasta bisa menggarap proyek-proyek infrastruktur yang lebih komersial, sedangkan pemerintah mesti mengutamakan infrastruktur dasar. Minimal realisasi belanja bisa dikebut proporsional sesuai bulan berjalan, tidak seperti saat ini yang masih lambat. Per 31 Maret 2016, realisasi belanja modal baru mencapai 5,1%, meski APBN 2016 sudah diketok tahun sebelumnya.


Dengan keterbatasan anggaran, pemerintah tidak bisa sendirian membangun infrastruktur yang dibutuhkan negeri ini. Pasalnya, pembangunan proyek-proyek infrastruktur itu membutuhkan dana sekitar Rp 5.000 triliun hingga tahun 2019 untuk mendorong pertumbuhan ekonomi 7% ke depan, namun pemerintah hanya mampu menyediakan anggaran sekitar Rp 1.500 triliun.


Selain itu, masih banyaknya dana pemerintah daerah yang mengendap di bank harus segera diatasi. Di tengah makin pentingnya belanja pemerintah untuk menggerakkan ekonomi yang melambat pertumbuhannya, dana pemerintah daerah yang masih mengendap Rp 214 triliun hingga Juni 2016 harus segera digunakan untuk membangun infrastruktur dan menggerakkan ekonomi daerah. Dana itu tidak boleh mendapat bunga sama sekali, bahkan kalau perlu diberi bunga negatif.


Dengan tersedianya infrastruktur yang memadai, biaya logistik kita yang luar biasa tinggi bisa dipangkas separuh, sehingga meningkatkan daya saing industri kita. Tersedianya infrastruktur dari pelabuhan hingga sumber bahan baku di luar Jawa juga akan mendorong hilirisasi industri berbasis komoditas, seperti minyak sawit dan batubara.


Investasi ke industri strategis lain seperti barang modal dan substitusi impor juga akan masuk, seiring makin efisiennya biaya produksi di sini. Dengan didukung pasar 250 juta penduduk dan 90 juta kelas menengah di antaranya, industri akan lebih menguntungkan dibangun mendekati pasar dan sumber bahan baku. (*)

BAGIKAN

REKOMENDASI UNTUK ANDA