Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password

×

Email

Password

×

Nama

Email

Password

Ulangi Password

×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Ilustrasi kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi. Foto JG Photo/ Yudhi Sukma Wijaya

Ilustrasi kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi. Foto JG Photo/ Yudhi Sukma Wijaya

Paradoks Ekonomi Daerah

Kamis, 29 Agustus 2019 | 12:01 WIB

Dua dekade sudah Bangsa Indonesia berkutat dengan program otonomi daerah. Namun, otonomi daerah (otda) yang diidam-idamkan bangsa ini belum juga terwujud. Meski sudah berusia 20 tahun, otda masih terdengar sengau, bahkan makin sayup-sayup lembut.

Cita-cita bangsa ini mewujudkan pemerataan ekonomi melalui desentralisasi fiskal, belum tercipta. Alih-alih menciptakan pemerataan pembangunan di pusat dan daerah, desentralisasi malah turut memperlebar kesenjangan dan memperdalam ketimpangan.

Faktanya, struktur perekonomian nasional masih timpang. Secara spasial, produk domestik bruto (PDB) hingga kuartal II-2019 masih didominasi Pulau Jawa dengan kontribusi 59,11%. Sumatera hanya berkontribusi 21,31%, Kalimantan 8,01%, Sulawesi 6,34%, dan Bali-Nusa Tenggara 3,06%. Sedangkan Maluku dan Papua menyumbang 2,17%.

Kita dibuat miris jika melihat variable tahun-tahun sebelumnya. Pada kuartal I-2016, menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), Pulau Jawa ‘hanya’ berkontribusi 58,91% terhadap PDB nasional. Bahkan, pada 2012, kontribusi Jawa masih 57,5%. Berarti, bukannya mengecil, porsi Jawa sebagai pusat ekonomi justru membesar.

Dada kita dibuat sesak ketika melongok profil angka kemiskinan di Tanah Air. Per Maret 2019, jumlah penduduk miskin mencapai 25,14 juta jiwa atau 9,41% dari populasi. Perdesaan masih mendominasi angka kemiskinan dengan jumlah 15,15 juta (12,85%) dibanding perkotaan 9,99 juta (6,69%). Dominasi perdesaan terhadap jumlah penduduk miskin sudah berlangsung sejak Republik ini berdiri.

Peran Jawa yang semakin dominan sebagai penikmat kue ekonomi dan dominasi perdesaan terhadap jumlah penduduk miskin memaksa kita bertanya-tanya. Bukankah pemerintah sudah berkomitmen untuk membangun perekonomian nasional dari daerah, persisnya dari desa?

Bagaimana pula dengan penggunaan Transfer Dana ke Daerah dan Dana Desa yang terus meningkat? Jumlah penduduk miskin yang tetap terkonsentrasi di perdesaan dan pertumbuhan ekonomi nasional yang masih terpusat di Jawa adalah paradoks bangsa ini. Sebab dari tahun ke tahun, nilai anggaran Transfer Dana ke Daerah dalam APBN terus naik.

Jika pada 2014 baru sekitar Rp 573,7 triliun maka pada 2019 (outlook) mencapai Rp 744,6 triliun atau meningkat hampir 30%. Alokasi Dana Desa juga terus membesar. Tahun ini, anggaran Dana Desa (outlook) mencapai Rp 69,8 triliun, melonjak 245% dari anggaran 2015 sebesar Rp 20,8 triliun.

Tahun depan, pemerintah masih berupaya menambah Transfer Dana ke Daerah dan Dana Desa. Dalam RAPBN 2020, Transfer Dana ke Daerah direncanakan sebesar Rp 786,8 triliun. Sedangkan Dana Desa disiapkan Rp 72 triliun. Keduanya masing-masing meningkat 5,7% dan 3,1% dibanding outlook tahun ini.

Angka-angka yang paradoksal dan kontradiktif ini bakal semakin memprihatinkan bila dikaitkan dengan proyek-proyek infrastruktur, khususnya di sektor transportasi, yang telah dibangun dan dioperasikan pemerintah. Infrastruktur transportasi gencar dibangun untuk menciptakan konektivitas antarwilayah agar terjadi pemerataan ekonomi. Jika demikian adanya, berarti tujuan itu belum tercapai.

Tanpa bermaksud mengecilkan kesungguhan dan kerja keras pemerintah dalam memeratakan pembangunan, kita sepakat bahwa pemerataan ekonomi dan keadilan sosial belum terwujud di negeri tercinta ini. Karena itu, kita mendorong supaya pemerintah me-review kembali program-program yang telah dijalankannya. Jangan-jangan program pemerataan pembangunan sudah salah jalan.

Kita paham bahwa ujung tombak pembangunan dan pemerataan ekonomi nasional saat ini adalah para kepala daerah. Tetapi kita juga maklum bila pemerintah pusat tidak bisa lepas tangan. Dengan berbagai instrument dan kewenangan yang dimilikinya, termasuk menetapkan Transfer Dana ke Daerah dan Dana Desa bersama parlemen, pemerintah pusat bisa menekan pemerintah daerah.

Ketimpangan ekonomi jelas bertentangan dengan cita-cita bangsa ini. Konstitusi menjamin terciptanya kesejahteraan yang berkeadilan bagi segenap rakyat Indonesia. Itu sebabnya, ketimpangan ekonomi harus dikikis. Kesenjangan ekononomi harus ditebas.

Paling penting, kesenjangan yang ekstrem adalah wajah lain dari ketidakadilan. Ketidakadilan merupakan senjata paling ampuh untuk memecah-belah rakyat, memicu disintegrasi bangsa. Ketidakadilan ekonomi adalah lahan yang amat subur bagi berkembang-biaknya kriminalisme, radikalisme, dan isme-isme sesat lainnya yang dapat mencabik-cabik NKRI.

Otda mungkin belum gagal. Namun, kita percaya otda sedang di persimpangan. Di sinilah pentingnya segenap komponen bangsa untuk saling mengingatkan bahwa cita-cita memeratakan pembangunan ekonomi tak boleh tenggelam. Hasrat membangun ekonomi dari daerah tak boleh padam.

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN

REKOMENDASI UNTUK ANDA