Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Para wajib pajak memenuhi kantor pajak untuk mengikuti program pengampunan pajak di Gedung Pajak Madya Jakarta, Jakarta.  Foto ilustrasi: SP/Joanito De Saojoao.

Para wajib pajak memenuhi kantor pajak untuk mengikuti program pengampunan pajak di Gedung Pajak Madya Jakarta, Jakarta. Foto ilustrasi: SP/Joanito De Saojoao.

Pengamppunan Pajak Jilid II, Kenapa Tidak?

Kamis, 4 November 2021 | 23:36 WIB
Investor Daily

Program pengampunan pajak (tax amnesty) jilid II memantik polemik. Sebagian kalangan setuju tax amnesty jilid II diberikan. Sebagian lagi menolak. Tax amnesty, bagi sejumlah kalangan, adalah perlakuan istimewa yang berlebihan bagi wajib pajak (WP). Tapi bagi kalang an lain, tax amnesty adalah jalan mulia untuk menyelamatkan APBN.

Tax amnesty jilid II ditawarkan selama enam bulan, mulai 1 Januari sampai 30 Juni 2022, khusus untuk WP orang pribadi (OP). Fasilitas bernama Pengungkapan Sukarela Wajib Pajak (PSWP) itu diluncurkan bersamaan dengan berlakunya Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Tax amnesty jilid II termaktub dalam UU HPP.

Program tax amnesty jilid II terbagi atas dua kelompok WP. Kelompok I yaitu WP yang pernah mengikuti tax amnesty jilid I (2016-2017) namun belum melaporkan seluruh hartanya sebelum 31 Desember 2015. Kelompok II adalah WP yang tidak atau belum melaporkan seluruh hartanya melalui Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) pada rentang waktu 2016-2020.

Para WP yang memanfaatkan tax amnesty jilid II akan menikmati sejumlah keuntungan, baik dari sisi kewajiban pajak maupun hukum. Jika memanfaatkan fasilitas tersebut, WP dibebaskan dari sanksi administratif perpajakan berupa kenaikan PPh sebesar 200%. WP juga akan bebas dari tuntutan pidana.

Peserta tax amnesty jilid II kelompok I menikmati tarif PPh final sebesar 6-11% atas har ta bersih, dengan rincian 11% untuk harta di luar negeri yang tidak direpatriasi ke dalam negeri, 8% untuk harta di luar negeri yang direpatriasi ke dalam negeri, serta 6% untuk harta di luar negeri yang direpatriasi ke dalam negeri dan diinvestasikan ke surat berharga negara (SBN ), hilirisasi sumber daya alam (SDA), serta energi baru dan terbarukan (EBT).

Adapun dalam tax amnesty jilid II kelompok II, tarif PPh final ditetapkan18% untuk harta di luar negeri yang tidak direpatriasi ke dalam negeri, 14% untuk harta di luar negeri yang direpatriasi ke dalam negeri, serta 12% untuk harta di luar negeri yang direpatriasi ke dalam negeri serta diinvestasikan ke SBN, hilirisasi SDA, dan EBT. Polemik tax amnesty jilid II tidak terlalu mengejutkan.

Saat tax amnesty jilid I diluncurkan pada 2016-2017 pun, kontroversi merebak, bahkan dalam skala yang lebih intens, masif, dan panas. Tensi kontroversi tax amnesty jilid II mungkin lebih rendah karena perhatian masyarakat sedang tersita oleh pandemi Covid-19.

Meski polemik saat ini lebih sejuk, tak berar ti pemerintah luput dari tuduhan miring. Sebagian kalangan menganggap pemerintah melindungi WP nakal. Alih-alih mengenakan sanksi pajak dan tuntutan pidana, pemerintah malah menawarkan diskon tarif PPh kepada WP yang tidak melaporkan seluruh hartanya.

Tuduhan semakin santer ditujukan kepada pemerintah karena sebagian calon peserta tax amnesty jilid II adalah WP peserta tax amnesty jilid I. Artinya, mereka telah diberi kesempatan untuk 'bertobat', namun tetap saja tidak jujur melaporkan hartanya. Aneh bukan jika mereka diberi kembali pengampunan?

Bagaimana jika para WP kemudian berpikir bahwa mereka tak perlu jujur membayar pajak atau melaporkan hartanya karena kelak ada program tax amnesty jilid III, jilid IV, jilid V, dan seterusnya?

Belum lagi jika dikaitkan dengan janji pemerintah menjelang tax amnesty jilid I diberlakukan pada 2016 dengan payung hukum UU No 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak.

Untuk menangkis serangan pihak-pihak yang menolak tax amnesty, pemerintah saat itu kerap menyatakan tax amnesty hanya digulirkan satu kali untuk satu generasi atau sekali seumur hidup. Lalu, mengapa sekarang digulirkan lagi?

Sepintas lalu, tuduhan miring dan retorika itu mungkin ada benarnya. Namun, kalau mau jujur, ada hal lebih besar yang seharusnya dipahami semua pihak. Banyak keuntungan yang bisa diraih bangsa ini jika tax amnesty jilid II diberlakukan, kendati ada pula kerugian yang ditimbulkannya. Jika ditimbang, keuntungan yang bakal dinikmati bangsa Indonesia bakal lebih besar dari kerugiannya.

Program tax amnesty jilid I yang ditawarkan kepada WP OP dan WP badan mampu meningkatkan kepatuhan menyampaikan SPT Tahunan, yakni mencapai 91%, jauh di atas kepatuh an nasional 62-75%. Harta yang dideklarasi pada tax amnesty jilid I berjumlah Rp 4.884,26 triliun atau 39,9% terhadap produk domestik bruto (PDB), dengan uang tebusan Rp 114,54 triliun, terbesar di antara negara-negara yang pernah memberlakukan tax amnesty.

Berkaca pada data-data ini, masuk akal jika pemerintah ingin menggulirkan tax amnesty jilid II. Pemberian fasilitas tax amnesty adalah langkah yang paling cepat, mudah, dan murah untuk meningkatkan penerimaan pajak. Cara-cara   yang cepat, mudah, dan murah sangat diperlukan karena defisit APBN pada 2023, sesuai UU, tak boleh lagi melampaui 3% PDB, disbanding 5,70% PDB saat ini.

Perekonomian Indonesia mulai tahun depan sudah harus 'berlari' untuk mengejar ketertinggalan akibat pandemi Covid-19. Agar ekonomi berlari kencang, APBN harus menjadi katalisator dan akseleratornya.

Selain itu, pemerintah butuh penurunan defisit secara bertahap pada 2022 agar APBN bisa 'mendarat secara lembut' (soft landing). Dengan begitu, APBN lebih kredibel dan terkelola dengan baik (manageable). Utang pemerintah yang sudah di atas 40% PDB, tidak terus menggelembung.

Yang perlu dilakukan pemerintah saat ini adalah meyakinkan masyarakat bahwa tax amnesty jilid II merupakan jalan terbaik bagi bangsa ini. Pemerintah juga perlu memberikan pemahaman bahwa WP yang tak melaporkan seluruh hartanya tak selalu beritikad buruk. Bisa saja mereka terkendala administrasi dan birokrasi.

Pemerintah pun harus memastikan tax amenty jilid II akan membuat pengadministrasian data pajak semakin baik. Dengan memiliki basis data pajak yang kuat dan akurat, pemerintah lebih mudah melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi pajak demi meningkatkan penerimaan negara. Bahkan, pemerintah bisa melacak shadow economy atau aktivitas ekonomi tak tercatat, untuk keperluan perpajakan.

Paling penting, pemerintah harus menjamin kepatuhan pajak dan kepercayaan para WP tak luntur setelah tax amnesty jilid II diberlakukan.

Jangan sampai muncul anggapan bahwa masyarakat tak perlu taat pajak karena 'dosa-dosanya' akan diampuni. Jangan pula muncul syak wasangka bahwa tax amnesty jilid II telah mencederai rasa keadilan masyarakat, terutama wong cilik, yang selama ini taat membayar pajak.

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN