Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Para wajib pajak memenuhi kantor pajak untuk mengikuti program pengampunan pajak di Gedung Pajak Madya Jakarta, Jakarta.  Foto ilustrasi: SP/Joanito De Saojoao.

Para wajib pajak memenuhi kantor pajak untuk mengikuti program pengampunan pajak di Gedung Pajak Madya Jakarta, Jakarta. Foto ilustrasi: SP/Joanito De Saojoao.

Penurunan Tarif Pajak

Investor Daily, Sabtu, 27 Juni 2020 | 11:26 WIB

Percepatan penurunan tarif pajak penghasilan (PPh) untuk wajib badan telah dijanjikan pemerintah saat mengumumkan paket stimulus ekonomi pertama awal April lalu. Termasuk di dalamnya penurunan tariff PPh untuk perusahaan terbuka. Rencana penurunan tersebut dituangkan dalam Pemerintah Pengganti Undang- Undang (Perppu) Perppu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan.

Janji tersebut akhirnya dapat direalisasikan lewat Peraturan Pemerintah No 30 Tahun 2020 tentang Penurunan Tarif Pajak Penghasilan bagi Wajib Badan Dalam Negeri yang Berbentuk Perseroan Terbuka. PP 30 ini ditandatangani Presiden Joko Widodo pada 18 Juni dan berlaku mulai 19 Juni 2020. Berdasarkan PP tersebut, penurunan tarif PPh Badan yang saat ini sebesar 25% diturunkan menjadi 22% untuk tahun pajak 2020 dan 2021.

Kemudian pada 2022, tarif dipangkas lagi menjadi 20%. Khusus perusahaan terbuka, dengan kriteria 40% sahamnya diperdagangkan di PT Bursa Efek Indonesia dan dimiliki oleh paling sedikit 300 pihak, mendapat tambahan pengurangan tarif 3% dari tarif umum yang berlaku pada PPh Badan tersebut.

Perbandingan besaran tarif PPh
Perbandingan besaran tarif PPh

Penurunan tarif PPh badan merupakan janji Presiden Joko Widodo saat berkampanye di depan ribuan pengusaha di Istora Senayan setahun lalu.

Sejak itu, pengusaha yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) dan Kadin Indonesia terus menagih janji agar segera direalisasikan.

Dengan terbitnya PP 30, setidaknya tarif PPh badan sudah relatif sejajar dengan negara-negara tetangga yang telah lebih dulu memangkas tarif pajak korporasi. Thailand dan Vietnam sudah mematok PPh korporasi sebesar 20%, sedangkan Singapura 17%.

Dengan tarif baru, daya saing perusahaan Indonesia bakal meningkat dan potensi untuk ekspansi menjadi lebih terbuka lebar. Sebab, penurunan tarif akan membuat laba yang dikantongi perusahaan meningkat.

PP tentang penurunan pajak
PP tentang penurunan pajak

Sebagai gambaran, jika sebuah perusahaan terbuka mengantongi laba sekitar Rp 30 triliun, maka insentif pajak yang dinikmati mencapai Rp 1,8 triliun. Tarif PPh badan yang rendah akan menarik investor asing untuk menanamkan modal di Indonesia. Dengan tarif pajak yang kompetitif dan daya tarik pasar domestik yang menggiurkan karena jumlah penduduk yang besar, Indonesia akan menjadi magnet investasi asing langsung.

Pelonggaran tarif pajak perlu disertai dengan pembenahan berbagai faktor yang selama ini menjadi keluhan para investor. Beberapa hal yang penting adalah simplifikasi perizinan, perbaikan infrastruktur, penurunan biaya logistik, insentif fiskal yang tepat, perbaikan produktivitas tenaga kerja, serta penurunan suku bunga kredit.

Penurunan tarif pajak memang sangat dilematis bagi pemerintah. Ada pertarungan antara kepentingan menarik investasi sebanyak-banyaknya dengan upaya untuk mendorong penerimaan negara.

Terlebih dalam masa pandemic Covid-19, pemerintah membutuhkan dana sangat besar untuk pembiayaan program perlindungan sosial dan pemulihan ekonomi. Padahal, hampir seluruh sektor ekonomi mengalami tekanan hebat selama masa pandemi, yang membuat penerimaan pajak selama lima bulan pertama negatif lebih dari 10% dibanding periode sama tahun lalu.

Bahkan dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional, pemerintah banyak mengobral insentif pajak untuk meringankan dunia usaha, baik UMKM maupun korporasi. Berbagai pajak ditanggung pemerintah. Tercatat, pemerintah menyediakan insentif perpajakan senilai Rp 120 triliun.

Di lain sisi, pemerintah berambisi terus menggenjot pajak karena rasio pajak terhadap produk domestik bruto (PDB) atau tax ratio Indonesia masih rendah, sekitar 11,6%.

Angka itu jauh di bawah tax ratio di negara-negara Asean yang di atas 15%. Bahkan rata-rata rasio pajak negara kelompok berpendapatan menengah mencapai sekitar 17%. Dalam kondisi apapun, pemerintah memang perlu terus mendorong penerimaan pajak. Berbagai strategi bisa ditempuh. Misalnya menyisir wajib pajak (WP) yang kurang patuh.

Realisasi pajak penghasilan
Realisasi pajak penghasilan

Kepatuhan WP di Indonesia tergolong rendah. Namun, upaya menaikkan kepatuhan tidak harus disertai dengan aksi menakut-nakuti wajib pajak, sebagaimana beberapa kali dikeluhkan oleh pengusaha.

Pemerintah juga dapat mengintensifkan pajak perorangan terutama pada kelompok superkaya dan profesional.

Penerapan pajak progresif untuk kepemilikan property dan kendaraan harus dilaksanakan seoptimal mungkin. Perbaikan administrasi perpajakan dan pembenahan sistem teknologi informasi (TI) juga perlu terus dilakukan.

Administrasi pajak seyogianya dibuat lebih sederhana guna merangsang kepatuhan pembayar pajak. Jumlah aparat pajak sebaiknya ditambah, karena tidak sebanding dengan jumlah wajib pajak yang harus diperiksa.

Selain itu, potensi pajak yang di masa mendatang sangat besar adalah pajak bisnis digital.

Kita mengapresiasi pemerintah yang mulai menarik pajak perusahaan digital asing yang meraih keuntungan luar biasa dari bisnisnya yang ada di Indonesia. Berbagai studi menunjukkan bahwa ekonomi digital bakal berkembang pesat di Indonesia. Penyeimbangan antara upaya menggenjot pajak dan potensi berkurangnya penerimaan akibat penurunan tarif pajak memang tidak mudah dan menjadi seni tersendiri.

Namun, kita yakin bahwa penurunan tarif PPh akan menaikkan penerimaan pajak dalam jangka panjang, sekaligus memperbaiki daya tarik investasi dan memoles daya saing perekonomian nasional.

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN