Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password

×

Email

Password

×

Nama

Email

Password

Ulangi Password

×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
AS-Tiongkok. Foto ilustrasi: IST

AS-Tiongkok. Foto ilustrasi: IST

Perang Dagang II

Selasa, 14 Mei 2019 | 11:36 WIB

Optimisme bahwa rupiah tahun ini akan lebih kuat dan stabil, perlahan memudar. Memasuki pekan ketiga Mei, nilai tukar rupiah berdasarkan kurs referensi Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (Jidor) Bank Indonesia (BI) terpangkas 103 poin ke level Rp 14.362 per dolar AS. Itu merupakan posisi terburuk rupiah sejak 4 Januari 2019.

Di pasar spot antarbank Jakarta, rupiah juga melemah 113,5 poin (0,79%) ke level Rp 14.440 per dolar AS. Ini adalah posisi terlemah mata uang Garuda di pasar spot sejak 3 Januari 2019. Padahal, baik di pasar spot maupun Jisdor, rupiah sempat bertengger kokoh di bawah level Rp 14.000 per dolar AS.

Posisi rupiah saat ini memang masih jauh dari asumsi APBN 2019 yang dipatok Rp 15.000 per dolar AS. Posisi cadangan devisa juga masih dalam kategori aman. Per akhir Maret 2019, cadangan devisa berada di level US$ 124,5 miliar, setara dengan pembiayaan 6,8 bulan impor dan utang luar negeri pemerintah dan berada di atas standar kecukupan internasional sekitar tiga bulan impor. Namun, pelemahan rupiah kali ini tetap saja menyiratkan kekhawatiran terhadap terjadinya kembali gejolak nilai tukar seperti tahun lalu.

Pada 2018, rupiah melemah 5,7% seiring depresiasi yang melanda hampir seluruh mata uang terhadap dolar AS. Penyebab utamanya tiada lain kebijakan The Fed menaikkan suku bunga acuan hingga empat kali ke posisi 2,25-2,50%.

Jika tahun lalu dipicu penaikan Fed funds rate (FFR) maka pelemahan rupiah –dan mata uang lainnya-- kali ini disebabkan perang dagang babak II yang dikobarkan Presiden AS Donald Trump. AS mulai akhir pekan lalu menaikkan tarif bea masuk (BM) barang impor asal Tiongkok senilai US$ 200 miliar, dari 10% menjadi 25% setelah perundingan macet.

Trump.
Trump.

 

Donald Trump bahkan telah memerintahkan dimulainya proses pengenaan tarif baru terhadap barang-barang Tiongkok lainnya senilai US$ 300 miliar. Tiongkok membalasnya. Tak lama berselang, Pemerintah RRT mengumumkan rencananya menaikkan BM barang-barang impor asal AS senilai US$ 60 miliar mulai 1 Juni 2019, dengan kisaran tarif 5-25%.

Tindakan Trump, yang kemudian dibalas Tiongkok, telah memupuskan harapan tentang segera berakhirnya perang dagang yang melibatkan kedua negara. Sudah setahun lebih AS dan Tiongkok terlibat perang dagang, sebelum kedua negara mencapai gencatan pada awal Desember tahun lalu. Gencatan telah berakhir.

Perang dagang kembali meletus. Meski perundingan masih berjalan dan peluang tercapainya kesepakatan masih terbuka lebar, pasar finansial tetap bereaksi negatif. Pasar saham dan valas global berguguran. Indeks harga saham gabungan (IHSG) di Bursa Efek Indonesia (BI) bahkan anjlok 83,72 poin (1,18%) ke level 6.135,39, sehingga IHSG selama tahun berjalan (year to date/ytd) minus 0,95%. Kapitalisasi pasar (market cap) bursa domestik terkuras Rp 84 triliun, hanya dalam sehari.

Depresiasi yang kini dialami hampir seluruh mata uang di dunia akibat tindakan Trump, telah mencuatkan kecemasan baru bahwa sumber gejolak pasar finansial global telah beralih dari isu FFR ke perang dagang. Terlebih The Fed sudah memberikan isyarat tak akan lagi menaikkan FFR. Tahun lalu, isu perang dagang juga turut menggoyang pasar finansial global, namun dampaknya tak seheboh yang ditimbulkan penaikan suku bunga acuan The Fed.

Kapan dan di mana ketidakpastian ini berujung, tentu tergantung hasil perundingan Presiden AS Donald Trump dengan Presiden Tiongkok Xi Jinping. Semakin Trump dan Jinping membuka diri, semakin cepat perundingan membuahkan hasil. Kian kuat mereka berkukuh pada pendirian masing-masing, kian panjang pula ketidakpastian bakal menghantui pasar global.

Presiden RRT Xi Jinping
Presiden RRT Xi Jinping

 

Di sinilah perlunya pemerintah segera mengambil langkah-langkah penyelamatan (exit policy). Terus terang, kita belum melihat upaya serius dan langkah-langkah konkret pemerintah dalam menyiasati perang dagang. Pemerintah begitu yakin perang dagang akan berakhir happy ending dengan alasan AS dan Tiongkok sama-sama menyadari bahwa perang dagang merugikan semua.

Padahal, sekalipun AS dan Tiongkok akhirnya berdamai, tak berarti perang dagang bakal berakhir ‘bahagia’ untuk negara-negara lain. Di balik perang dagang yang menghebohkan itu, ada tendensi AS bakal ‘main mata’ dengan Tiongkok, yang ujung-ujungnya dapat merugikan negara-negara dunia ketiga, seperti Indonesia.

Dalam draf perjanjian yang sedang dirundingkan, Tiongkok berkomitmen akan membeli lebih banyak komoditas AS dan membolehkan kepemilikan hingga 100% bagi perusahaan-perusahaan AS yang beroperasi di Negeri Tirai Bambu. Sebaliknya, AS menawarkan kemudahan kepada perusahaan Tiongkok yang ingin berinvestasi di AS. Bila skenario itu gol, negara-negara lain bisa gigit jari. Mereka akan kehilangan pasar ekspor dan investasi.  

Perang dagang, jika terus berlanjut, bisa merembet ke negara-negara dunia ketiga, termasuk Indonesia. Bila AS terus menerapkan proteksi, Tiongkok bakal ‘membuang’ produk ekspornya ke negara-negara lain yang pasarnya besar, seperti Indonesia. Hal serupa akan dilakukan AS. Lebih mengerikan lagi jika produk-produk Indonesia juga dikenai, bahkan ditolak, oleh para raksasa ekonomi tersebut. Negara-negara lain sudah mereguk keuntungan dari perang dagang.

Berdasarkan studi Konferensi PBB mengenai Perdagangan dan Pembangunan (UNCTAD), sejumlah negara, seperti Uni Eropa, Meksiko, Jepang, dan Kanada bakal mendapatkan tambahan puluhan miliar dolar AS dari pesanan ekspor jika perang dagang terus berkecamuk. Itu karena mereka telah secara aktif memanfaatkan relokasi rantai pasok (supply chain), dengan memberikan kemudahan dan insentif kepada perusahaan-perusahaan AS dan Tiongkok.

Indonesia masih bersikap pasif. Buktinya, defisit neraca transaksi berjalan (current account deficit/CAD) pada kuartal I-2019 dibanding kuartal I-2018 membesar dari US$ 5,19 miliar menjadi US$ 6,96 miliar. Surplus neraca perdagangan barang anjlok dari US$ 2,32 miliar menjadi US$ 1,05 miliar, diikuti pembengkakan deficit neraca jasa dari US$ 1,57 miliar menjadi US$ 1,78 miliar.

Benar, selama Indonesia masih pasif, selama itu pula nilai tukar rupiah akan terus bergejolak. Selama tidak ada langkah- langkah konkret dari pemerintah, selama itu pula perang dagang bakal terus menghantui perekonomian nasional.

Sumber: Investor Daily

BAGIKAN