Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password

×

Email

Password

×

Nama

Email

Password

Ulangi Password

×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com

Perbanyak BLK

Antara, Kamis, 31 Maret 2011 | 11:11 WIB


Setiap kali digelar acara job fair atau bursa lowongan kerja di berbagai kota di Indonesia, pengunjung selalu membeludak. Antrean pengunjung sampai mengular. Fenomena ini mengindikasikan masih tingginya tingkat pengangguran di Indonesia. Rakyat sangat membutuhkan pekerjaan.

Menurut klaim pemerintah, tingkat pengangguran terbuka per Agustus 2010 mencapai 8,32 juta orang atau 7,14% dari angkatan kerja sebesar 116,5 juta. Persentase itu menurun dibanding tingkat pengangguran pada Februari 2010 sebesar 7,41%. Itu belum termasuk angkatan kerja baru yang belum terserap, diperkirakan mencapai 2,5 juta setiap tahun.

Ada kondisi yang kontradiktif di tengah tingginya angka pengangguran. Indikasinya, setiap tahun selalu  ada ratusan ribu lowongan pekerjaan yang tidak terisi. Tahun lalu, misalnya, dari 2,38 juta lowongan kerja yang terdaftar di seluruh Indonesia, hanya 1,62 juta yang terisi. Artinya, 32% lowongan kerja di perusahaanperusahaan mubazir.

Ironis, memang. Keluhan yang selama ini diungkapkan oleh perusahaan peserta job fair adalah kualifikasi para pelamar atau pencari kerja yang tidak memenuhi standar. Banyak perusahaan merasa kesulitan menemukan pelamar sesuai spesifikasi yang dipersyaratkan.

Realitas itu barangkali memang mencerminkan kondisi ketenagakerjaan di Indonesia yang masih memprihatinkan. Lihat saja, dari 108 juta lebih pekerja di Indonesia, sekitar 50,4% atau 54,5 juta hanya mengenyam pendidikan sekolah dasar ke bawah. Selain itu, sekitar 70% tenaga kerja tersebut bekerja di sektor informal.

Selain pendidikan dan keterampilan yang rendah, produktivitas tenaga kerja di Indonesia pada umumnya juga masih rendah. Ini kerap dikeluhkan oleh para pengusaha manufaktur. Hal itu berbeda dengan tenaga kerja di negara berkembang yang industrinya sedang tumbuh, seperti Tiongkok, India, Vietnam, dan Thailand.

Tidak kondusifnya ketenagakerjaan membuat peringkat ketenagakerjaan Indonesia masih rendah. Berdasarkan World Economic Forum, tingkat daya saing ketenagakerjaan di Indonesia berada di peringkat ke-35 dunia. Sedangkan di kancah Asean, Indonesia masih di urutan kelima.

Melihat rendahnya kualitas tenaga kerja Indonesia, juga kualifikasi yang umumnya tidak memenuhi standar perusahaan, angkatan kerja baru perlu dibekali dengan keterampilan dan keahlian. Oleh sebab itu, diperlukan pelatihan khusus sebelum mereka memasuki dunia kerja.

Dalam konteks itu, peran Balai Latihan Kerja (BLK) menjadi sangat penting. BLK menjadi tempat untuk menggembleng calon pekerja agar mampu memenuhi kualifikasi yang dibutuhkan perusahaan atau institusi. Menurut catatan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, saat ini terdapat 237 BLK milik pemerintah yang beroperasi di provinsi dan kabupaten. Itu meliputi 195 BLK industri, 18 BLK ketransmigrasian, serta 24 Balai Pengembangan Produktivitas.

Jelas bahwa jumlah BLK tersebut sangat kurang jika dilihat dari jumlah angkatan kerja dan luasnya wilayah Indonesia. Terlebih lagi jika dilihat bahwa jumlah orang yang hendak dididik di BLK selama ini selalu di bawah target. Padahal, di luar sana ada jutaan orang yang membutuhkan program pelatihan dan peningkatan keterampilan.

Idealnya, BLK dibangun di setiap kecamatan sehingga bisa menjangkau pelatihan sampai ke desa-desa. Bila setiap kecamatan memiliki satu BLK, berarti Indonesia membutuhkan 6.543 BLK.

BLK jika dikelola secara serius dan profesional pasti akan melahirkan lulusan- lulusan yang siap masuk ke pasar kerja. Lebih bagus lagi, bila para lulusan BLK mampu menjadi wirausahawan sejati yang bisa menciptakan lapangan kerja tersendiri. Indonesia membutuhkan entrepreuneur yang lebih banyak lagi guna mengakselerasi perekonomian nasional.

Penambahan jumlah BLK tentu terkendala anggaran. Guna mengatasi hal ini, ada baiknya dana pendidikan yang saat ini berlimpah ruah disalurkan untuk pembangunan BLK. Toh, BLK merupakan program pendidikan dan pelatihan, sehingga berhak mendapat alokasi anggaran pendidikan yang sesuai konstitusi mencapai 20% dari total APBN.

Semakin banyak jumlah BLK yang dikelola secara profesional, kian berkualitas pula tenaga kerja yang dihasilkan. Produktivitas pekerja pun bakal meningkat, sehingga ekonomi Indonesia bisa tumbuh lebih cepat. Tersedianya tenaga kerja andal dan terampil juga menjadi daya tarik investasi.  ***

BAGIKAN

REKOMENDASI UNTUK ANDA