Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Bank Indonesia. Foto: BeritaSatu Photo/M Defrizal

Bank Indonesia. Foto: BeritaSatu Photo/M Defrizal

Perbesar Peran BI

Rabu, 15 Juli 2020 | 22:28 WIB
Investor Daily

Pandemi Covid-19 masih jauh dari usai, bahkan puncak penyebaran di Tanah Air diperkirakan mundur ke Agustus-September nanti. Pemulihan ekonomi pun berjalan lamban dan dunia usaha terseok-seok, di tengah belanja pemerintah yang ekspansinya justru melambat seiring anjloknya penerimaan utama pajak.

Dalam kondisi ini, salah satu yang masih bisa menolong agar Indonesia tidak terjungkal ke jurang resesi adalah ditingkatkannya peran Bank Indonesia yang belum optimal.

Jika ditelusuri, peran bank-bank sentral dunia dalam masa pandemi virus corona asal Tiongkok itu memang luar biasa besar dibutuhkan, karena dunia usaha sempat ditutup seiring lock down untuk memutus mata rantai penularan dan penerimaan pemerintah merosot.

Padahal, di tengah pajak dan pemasukan negara yang lain anjlok, beban pemerintah RI bertambah berat dengan membengkaknya pengeluaran untuk penanganan Covid-19, stimulus ekonomi, social safety net, maupun meredam pemutusan hubungan kerja (PHK) massal.

Kalau kita lihat, negara-negara lain bisa terus meningkatkan stimulus ekonomi untuk melawan tekanan akibat pandemi Covid-19 di tengah belum ditemukannya vaksin, karena didukung kuat bank sentralnya. Misalnya Amerika Serikat, di mana Kongres sudah mengalokasikan dana yang naik menjadi US$ 3 triliun untuk mengatasi dampak Covid-19 yang terkait dengan bantuan ekonomi.

Gedung The Federal Reserve (The Fed) Amerika Serikat. ( Foto: AFP Photo/ANDREW CABALLERO-REYNOLDS )
Gedung The Federal Reserve (The Fed) Amerika Serikat. ( Foto: AFP Photo/ANDREW CABALLERO-REYNOLDS )

Padahal, bank sentral AS, The Federal Reserve (The Fed), juga telah mengalokasikan triliunan dolar AS untuk menggenjot pertumbuhan kredit.

Itu pun, The Fed masih menegaskan Amerika butuh lebih banyak stimulus. Pasalnya, meski ekonomi Amerika Serikat sudah mulai pulih dari krisis terburuk Covid-19, namun 25 juta warganya sudah kehilangan pekerjaan di tengah pandemi yang masih berlangsung.

Kongres AS dinilai perlu memperpanjang masa bantuan dana sebesar US$ 600 yang diberikan secara mingguan kepada mereka yang kehilangan pekerjaan, yang mulai diberikan sejak Maret lalu dan akan berakhir pada Juli mendatang.

Bahkan, terkait warga AS yang pekerjaannya masih terdampak seperti karyawan di sektor pariwisata dan restoran, The Fed menyatakan pemerintahnya harus membantu mereka memenuhi biaya hidup sehari-sehari, seperti membayar tagihan apartemen.

Gubernur The Fed Jerome Powell juga menegaskan bank sentral itu masih harus berjaga-jaga sampai Negara dengan perekonomian terbesar di dunia tersebut benar-benar yakin sudah melalui krisis. Tingkat suku bunga acuannya yang mendekati nol persen (0-0,25%) juga dinilai perlu dipertahankan lebih lama, dan bank sentral akan melanjutkan pembelian surat utang untuk mendorong pinjaman jangka panjang.

Gubernur The Federal Reserve Jerome Powell. ( Foto: Win McNamee/Getty Images/AFP )
Gubernur The Federal Reserve Jerome Powell. ( Foto: Win McNamee/Getty Images/AFP )

The Fed menegaskan, pihaknya bersama pemerintah, masih punya kewajiban untuk terus mencari cara guna mendukung masyarakat dan membantu melalui masa sulit ini. Lalu bagaimana dengan nasib Indonesia?

Ternyata antarlembaga belum punya prioritas dan kesamaan urgensi untuk menanggulangi pandemi dan dampaknya. Bencana luar biasa yang memukul semua sektor, usaha kecil maupun besar, masih ditanggapi biasa-biasa saja, belum ada tindakan extraordinary di tengah jutaan orang kena PHK dan jatuh miskin.

Hal ini bisa dilihat pada skema kesepakatan Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan, yang akhirnya diteken setelah Kepala Negara Presiden Joko Widodo marah kepada para menteri dan lembaga negara atas seretnya pengucuran dana penanganan Covid-19 dan dampaknya.

Sangat lambatnya realisasi ini turut menyumbang ekonomi Indonesia terjungkal, dengan kontraksi yang diperkirakan mencapai 3,8% kuartal II tahun ini.

Jika kita bedah, dalam kesepakatan pembiayaan beban dampak Covid-19 sebesar Rp 903,46 triliun lewat penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) pemerintah yang akan dibeli Bank Indonesia, ada 3 Skema Burden Sharing Kemenkeu sebagai bendahara Negara dengan BI, dengan mengatur pembagian beban bunga yang berbeda untuk tiga peruntukan.

Yang pertama, untuk pembiayaan public goods Rp 397,56 triliun, beban bunga SBN tersebut ditanggung BI seluruhnya sebesar BI reverse repo rate 3 bulan.

Ini untuk mendanai stimulus pos Kesehatan Rp 87,55 triliun, Perlindungan Sosial Rp 203,9 triliun, serta Sektoral Kementerian/ Lembaga dan Pemda Rp 106,11 triliun.

Kedua, untuk non-public goods pos UMKM Rp 123,46 triliun dan Korporasi Non-UMKM Rp 53,57 triliun, bunganya ditanggung pemerintah sebesar BI reverse repo rate 3 bulan dikurangi discount 1% dan BI menanggung selisih suku bunga dari suku bunga pasar sampai dengan 1% di bawah reverse repo rate 3 bulan.

Dengan asumsi imbal hasil SBN tenor 10 tahun sekarang 7,35%, pemerintah akan membayar sekitar 3,65%, sementara BI akan membayar sekitar 3,70% dengan suku bunga floating berdasarkan perkembangan di pasar sekunder.

Ketiga, untuk non-public goods lainnya senilai Rp 328,87 triliun, bunganya ditanggung seluruhnya oleh pemerintah sebesar bunga pasar. Dengan skema tersebut, pemerintah masih akan memikul beban bunga sekitar Rp 30,1 triliun atau 45,2% dari total biaya suku bunga sekitar Rp 66,5 triliun setahun.

Hal itu tentu saja sangat memberatkan langkah pemerintah untuk mendorong realisasi stimulus yang dijanjikan, mengingat penerimaan pajak dan yang lain anjlok.

Kondisi beban berat pemerintah inilah yang antara lain membuat belanja Negara hingga semester I-2020 baru Rp 1.068,9 triliun atau hanya tumbuh 3,3% year on year (yoy), dibandingkan periode sama 2019 yang mampu tumbuh 9,6% (yoy) dibanding setahun sebelumnya. Padahal, belanja pemerintah ini makin dibutuhkan untuk mengompensasi konsumsi rumah tangga maupun investasi yang anjlok.

Oleh karena itu, tidak sepantasnya Bank Indonesia masih membebani bunga sama dengan pasar untuk SBN yang diterbitkan negara guna meredam PHK, menolong orang miskin bertahan hidup, dan menggerakkan kembali kegiatan ekonomi di semester II ini dengan tetap mematuhi protokol kesehatan yang ketat.

Bayangkan, bank umum saja meminjam uang dari nasabahnya hanya membayar bunga 5,50% sesuai Lembaga Penjamin Simpanan rate, masa pemerintah untuk stimulus pemulihan ekonomi harus membayar lebih mahal? Yang benar, bunga untuk semua keperluan stimulus ini setidaknya mendekati 0% atau maksimal 0,25%, dengan berbagai regulasi dan skema yang disesuaikan.

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN