Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Ilustrasi APBN. Sumber: youtube

Ilustrasi APBN. Sumber: youtube

Percepat Realisasi Belanja

Jumat, 28 Mei 2021 | 21:25 WIB
Investor Daily

Masih rendahnya penyerapan anggaran belanja pemerintah pusat dan daerah kembali disorot Presiden Joko Widodo dalam pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2021 di Istana Bogor, Jawa Barat, kemarin.

Percepatan realisasi belanja sangat penting untuk memulihkan ekonomi dan mengejar target pertumbuhan tahun ini di kisaran 4,5-5,5%. Tahun 2021 adalah tahun percepatan pemulihan ekonomi nasional. Maka itu, perlu ada kecepatan realisasi belanja anggaran, namun juga perlu ada ketepatan, efektivitas, dan efisiensi penggunaannya.

Hingga akhir April 2021, berdasarkan data Kementerian Keuangan, belanja Negara tumbuh 15,9% (yoy) yaitu sebesar Rp 723 triliun dari Rp 623,9 triliun pada periode sama tahun lalu. Realisasi Rp 723 triliun tersebut merupakan 26,3% dari target APBN 2021 yaitu Rp 2.750 triliun.

Realisasi belanja berasal dari belanja pemerintah pusat Rp 489,8 triliun yang meliputi belanja Kementerian/Lembaga (K/L) sebesar Rp 278,6 triliun dan belanja non-K/L sebesar Rp 211,3 triliun. Belanja K/L itu mencapai 27% dari target sebesar Rp 1.032 triliun, sedangkan realisasi belanja non-K/L merupakan 22% dari target Rp 922,6 triliun.

Untuk membangkitkan perekonomian tahun ini, Presiden Jokowi juga mengi ngatkan anggaran belanja program Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PCPEN) yang tahun ini sebesar Rp 699,43 triliun harus cepat direalisasikan dan juga tepat sasaran. Hingga 21 Mei 2021, realisasi anggaran PEN telah mencapai Rp 183,98 tri liun atau 26,3% dari pagu sebesar Rp 699,43 triliun.

Belanja negara dan PC-PEN menjadi lokomotif pemulihan ekonomi Indonesia tahun ini. Namun realisasi penyerapannya belum optimal pada awal tahun. Padahal, untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi 5,5% tahun ini harus ada lompatan pertumbuhan di kuartal kedua sebesar 7% dari kuartal sebelumnya yang minus 0,74% (yoy).

Dalam situasi ekonomi nasional yang belum pulih karena dihantam pandemi Covid-19, anggaran pemerintah menja di instrumen untuk menggerakkan roda perekonomian. Tidak mungkin mengharapkan sektor swasta bergerak le bih kencang karena banyak pelaku usaha yang sedang mengalami kesulitan keuangan.

Pemerintah perlu mempercepat proses penyerapan anggaran belanja APBN dan PEN untuk menjaga roda perekonomian tetap berjalan selama pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Kejadian tahun lalu tak boleh terulang, ketika terjadi pembatasan sosial, serapan anggaran justru tidak optimal. Akibatnya, makin memperburuk pertumbuhan ekonomi. Tahun lalu, ekonomi Indonesia tumbuh minus 2,07% setelah tiga kuartal mengalami kontraksi masing-masing -5,32%, -3,49, dan -2,19%.

Penyerapan anggaran APBN 2021 dan pengucuran dana PEN harus dipercepat agar daya beli rakyat tidak terpuruk. Belanja pemerintah harus menjadi instrument penting untuk mengungkit daya beli masyarakat. Menyelamatkan konsumsi rumah tangga sangat penting. Terpuruknya pertumbuhan ekonomi pada 2020 karena konsumsi rumah tangga mengalami kontraksi yang cukup dalam, yakni minus 5,52% pada kuartal II, minus 4,04% pada kuartal III, dan minus 3,61% pada kuartal IV.

Penurunan daya beli masyarakat tahun lalu untuk kebutuhan pokok bisa disebabkan oleh tidak berpengaruhnya stimulus yang diberikan negara. Padahal, tahun lalu belanja pemerintah yang besar diharapkan menjadi pengungkit konsumsi masyarakat. Dalam konteks ini, sepertinya ada yang salah dari bantuan pemerintah. Kesalahan itu bisa karena sasarannya tidak tepat atau jumlahnya yang tidak memadai sehingga tidak mampu mendorong konsumsi.

Bukan rahasia lagi jika akselerasi penyerapan belanja negara biasanya mulai kuartal ketiga dan keempat menjelang tutup tahun anggaran. Semua kementerian/ lembaga semestinya sudah tancap gas sejak awal tahun ini. Jangan terulang lagi di mana belanja pemerintah masih sangat rendah di awal tahun.

Ada sejumlah catatan yang patut menjadi perhatian rendahnya penyerapan anggaran. Pertama, lemahnya perencanaan anggaran. Ren dahnya daya serap mencerminkan perencanaan program dan proyek pemerintah yang lemah dan tidak matang. Kualitas perencanaan yang kurang optimal juga menjadi penyebab masih terjadinya kesenjangan arah pembangunan antara pusat dan daerah.

Kedua, lamanya proses pembahasaan anggaran. Pembahasan anggaran semestinya sudah final sampai rincian alokasi anggaran pada bulan Desember sehingga mulai Januari masing-masing kementerian/lembaga sudah siap melaksanakan program kerja masing-masing.

Ketiga, tahun anggaran pendek untuk mengeksekusi dan menyelesaikan sebuah proyek yang berkualitas perlu waktu lebih dari satu tahun. Program dan proyek demikian mestinya dibuat dalam tahun jamak (multiyears), tidak harus diselesaikan sekaligus dalam satu tahun anggaran.

Untuk belanja modal, banyak kasus di mana proyek gagal dieksekusi karena terkendala waktu pelaksanaan yang tidak memungkinkan.

Terakhir, lambatnya proses tender. Pejabat pembuat komitmen dan kuasa pengguna anggaran masih banyak yang kurang memahami ketentuan pengadaan barang dan jasa serta pelaksanaan anggaran.

Selain itu, masih ada masalah dengan standardisasi biaya. Biaya di lapangan tidak sesuai dengan standar biaya umum dan standar biaya khusus mengakibatkan terbatasnya peserta lelang, pelelangan ulang, serta banyaknya sanggahan dalam proses lelang.

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN