Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password

×

Email

Password

×

Nama

Email

Password

Ulangi Password

×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Para wajib pajak memenuhi kantor pajak untuk mengikuti program pengampunan pajak di Gedung Pajak Madya Jakarta, Jakarta.  Foto ilustrasi: SP/Joanito De Saojoao.

Para wajib pajak memenuhi kantor pajak untuk mengikuti program pengampunan pajak di Gedung Pajak Madya Jakarta, Jakarta. Foto ilustrasi: SP/Joanito De Saojoao.

Perluas Basis Pajak

Investor Daily, Selasa, 12 November 2019 | 11:48 WIB

Penerimaan pajak dipastikan gagal mencapai target tahun ini, di tengah memburuknya ekonomi global dan rendahnya harga komoditas yang menjadi andalan RI. Raihan pajak dipastikan jauh dari sasaran jika tak ada terobosan, mengingat laju pertumbuhan ekonomi kini terus menurun.

Menurut kalkulasi Kementerian Keuangan, penerimaan pajak diperkirakan shortfall (kurang) Rp 140 triliun dari target APBN 2019 sebesar Rp 1.577,56 triliun, atau hanya tercapai Rp 1.437,56 triliun (91%). Meski proyeksi penerimaan itu masih meningkat 9% dibanding realisasi pada 2018 sebesar Rp 1.315,91 triliun, namun kondisi ini tentu mengganggu sasaran pembangunan yang sudah dijanjikan pemerintah.

Jika ditelusuri, hingga akhir Agustus 2019, realisasi penerimaan pajak baru Rp 801,16 triliun, separuh dari target APBN tahun ini. Rinciannya, pajak penghasilan (PPh) migas Rp 454,78 triliun, PPh nonmigas Rp 39,42 triliun, pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) Rp 288,01 triliun, serta pajak bumi dan bangunan (PBB) dan pajak lainnya Rp 18,94 triliun.

Sejalan dengan itu, realisasi belanja negara pun lambat, baru mencapai 56,4% per Agustus 2019, padahal belanja pemerintah makin dibutuhkan perannya untuk menggerakkan ekonomi yang tertekan perang dagang dan ancaman resesi global. Pengeluaran konsumsi pemerintah tercatat hanya tumbuh 0,98% pada kuartal III tahun ini, jauh merosot dibanding triwulan sama tahun lalu yang masih mencapai 6,27%.

Alhasil, pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal III-2019 hanya mencapai 5,02%. Pertumbuhan ini terus turun dari 5,18% pada kuartal IV-2018, 5,07% kuartal I-2019, dan 5,05% kuartal II-2019.

Untuk menutup shortfall pajak yang selanjutnya bisa mendorong belanja pemerintah sebagai stimulus ekonomi, tentu saja pemerintah harus terus berupaya meningkatkan kepatuhan pajak memperluas basis pajak. Apalagi tax ratio kita masih rendah, targetnya pun hanya sekitar 12,2% dari produk domestik bruto (PDB) tahun ini, padahal negara tetangga seperti Thailand sudah mencapai 15,7%.

Sedangkan realisasi tax ratio tahun lalu sekitar 11,4%. Rendahnya realisasi tax ratio Indonesia karena masih banyak orang tidak melaksanakan kewajiban pajaknya, selain jumlah petugas yang terbatas dan masih ada yang kongkalikong. Banyak orang yang sebenarnya masuk sebagai subyek dan punya obyek pajak, tapi tak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Saat ini, jumlah wajib pajak (WP) yang memiliki NPWP baru sekitar 42 juta, yang terdiri atas 38,7 juta WP orang pribadi dan 3,3 juta sisanya WP badan. Jika ditelusuri dari sistem pajak Indonesia yang menganut sistem household (satu keluarga 1 NPWP) dan jumlah total rumah tangga sekitar 67,7 juta, berarti baru 57% yang punya NPWP.

Sementara itu, dari sekitar 26,7 juta total jumlah perusahaan di Indonesia yang terdata Sensus Ekonomi Badan Pusat Statistik (BPS), baru 12% yang memiliki NPWP. Bila dibedakan menurut skala usaha, sebanyak 26,26 juta usaha (98,33%) itu tergolong usaha mikro-kecil (UMK) dan 450.000 usaha menengahbesar (UMB).

Jumlah WP ber-NPWP ini tentu saja masih bisa dinaikkan untuk perbaikan basis data dan perluasan pajak. Peraturan Dirjen Pajak Per-20/PJ/2013 menyebut, orang pribadi atau badan wajib memiliki NPWP apabila telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai ketentuan.

Persyaratan subjektif adalah orang pribadi yang bertempat tinggal atau berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan; orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia; serta badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia.

Selain itu, warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak. Sedangkan untuk persyaratan objektif adalah ketika orang pribadi memiliki penghasilan, yang apabila disetahunkan telah melebihi penghasilan tidak kena pajak. Besaran PTKP ini Rp 54 juta setahun atau Rp 4,5 juta per bulan. Sedangkan untuk badan persyaratan objektifnya adalah memiliki penghasilan.

Selanjutnya, berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Ter tentu sebagai pengganti atas PP No 46 Tahun 2013 ditetapkan, tarif PPh final sebesar 0,5% bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Yang masuk kategori ini adalah WP yang memiliki peredaran bruto (omzet) sampai dengan Rp 4,8 miliar dalam satu tahun pajak atau Rp 400 juta sebulan Artinya, setidaknya total WP badan yang memiliki NPWP seharusnya bisa bertambah 23,4 juta. Jika rata-rata tambahan WP ini membayar pajak Rp 1 juta per bulan atau Rp 12 juta setahun saja, maka ada tambahan pajak dari perusahaan Rp 280 triliun.

Selain perluasan basis pajak dengan penambahan WP, tentu saja juga perlu dilakukan upaya lain yang cerdas. Ini misalnya dengan menurunkan batas nilai maksimal untuk pembebasan bea masuk dan pajak dalam rangka impor (PDRI) barang kiriman lewat e-commerce yang kini ditetapkan US$ 75 atau sekitar Rp 1,05 juta.

Artinya, selama ini, jika belanja impor kurang dari Rp 1,05 juta tidak dikenakan aneka pajak tersebut. Padahal, barang dengan nilai di bawah itu banyak sekali, mulai dari baju, sepatu, tas, kosmetik, dan aneka produk lain. Kebijakan tersebut menyebabkan transaksi online meningkat pesat tapi tidak berdampak signifikan terhadap ekonomi dalam negeri, karena yang ditransaksikan banyak barang impor.

Sementara itu, sudah banyak pabrik di dalam negeri yang rontok dan banyak toko ritel tutup. Jadi, jika kebijakan tersebut diteruskan sama saja membunuh industri dan ritel di dalam negeri.

Oleh karena itu, batas nilai maksimal untuk pembebasan bea masuk dan pajak dalam rangka impor barang kiriman lewat e-commerce harus diturunkan, misalnya menjadi US$ 7,5 atau Rp 105.300. Dengan demikian, selain menambah penerimaan negara, barang produksi dalam negeri bisa didorong lebih banyak laku lewat transaksi online yang makin digemari. Industri dari luar negeri pun terdorong untuk mendirikan pabrik di sini.

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN

REKOMENDASI UNTUK ANDA