Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
BKPM.

BKPM.

Permudah Investasi

Investor Daily, Kamis, 30 Januari 2020 | 12:01 WIB

Realisasi investasi yang meningkat tahun lalu memang patut disyukuri, namun belum cukup untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang tertekan perang dagang. Ini tentunya harus segera dibenahi, mengingat masih banyak proyek di Tanah Air yang mangkrak, yang semestinya bisa menopang laju ekonomi kita.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah menyebut, ekonomi diperkirakan tumbuh melambat dari tahun 2018 yang masih 5,17% menjadi 5,04-5,05% pada 2019. Sementara itu, target tahun ini masih sebesar 5,3% dalam APBN, sama dengan target tahun lalu.

Dari sisi sumbangan investasi, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menyebut, realisasinya mencapai Rp 809,6 triliun sepanjang tahun 2019, sekitar 102,2% dari target yang dipatok Rp 792 triliun, atau naik 12% dari perolehan tahun sebelumnya. Untuk tahun ini, pemerintah menyasar investasi tembus Rp 886 triliun, meningkat 9,4% dari realisasi tahun lalu.

Namun demikian, jika dibedah, realisasi penanaman modal asing (PMA) tahun lalu meleset jauh dari target, hanya terealisasi 87,5% atau sebesar Rp 423,1 triliun. Investasi asing ini terbesar berasal dari Singapura, Tiongkok, Jepang, Hong Kong, dan Belanda, yang ekonominya juga terdampak gejolak perang dagang Amerika Serikat- Tiongkok dan perlambatan pertumbuhan global.

Tidak hanya itu, kini Tiongkok juga dibayangi wabah Virus Korona yang belum diketahui kapan akan berakhir. Jadi, untuk mencapai target kenaikan investasi tahun ini, wajar jika pemerintah berharap akan ditopang dari pembenahan di dalam negeri, antara lain lewat upaya menggulirkan proyek-proyek mangkrak.

Bahlil Lahadalia, Kepala BKPM. Sumber: BSTV
Bahlil Lahadalia, Kepala BKPM. Sumber: BSTV

Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mencatat, dari total Rp 708 triliun investasi yang tidak bisa direalisasikan karena proyeknya terhambat perizinan,

BKPM baru berhasil menyelesaikan yang Rp 180,4 triliun. Artinya, masih ada Rp 527,6 triliun proyek mangkrak yang harus diselesaikan masalahnya karena sejumlah kendala, termasuk regulasi yang tumpang tindih, adanya mafia tanah, dan arogansi di tingkat kabupaten/kota.

Aspek perizinan ini memang masih menjadi salah satu masalah utama yang menghambat investasi di Indonesia, terutama di daerah, meski pemerintah mengaku telah melakukan sejumlah pembenahan. Hal inilah yang membuat kemudahan berbisnis RI stagnan pada ranking ke-73 dari total 190 ekonomi yang disurvei, berdasarkan laporan Ease of Doing Business (EODB) 2020 yang dirilis Bank Dunia pada Oktober tahun lalu.

Berdasarkan 10 indikator EODB yang menjadi rujukan investor dunia, Indonesia termasuk yang paling susah dalam memulai bisnis, dengan indikator Starting a Business di peringkat 140. Lima indikator lain yang juga masih buruk atau di atas peringkat 50 adalah Enforcing Contracts di peringkat 139, Trading across Borders (116), Dealing with Construction Permits (110), Registering Property (106), dan Paying Taxes (81).

Sedangkan empat indikator yang sudah lumayan di mata investor dunia adalah Getting Electricity di ranking 33. Selain itu, Protecting Minority Investors di peringkat 37, Resolving Insolvency (38), dan Getting Credit (48).

Pemerintah lewat BKPM berjanji bisa menaikkan peringkat Indonesia menjadi 50 dalam 3-4 tahun lagi. Hal ini tentunya hanya bisa direalisasikan jika pemerintah fokus membenahi enam indikator yang masih sangat buruk itu, yakni Memulai Bisnis, Menegakkan Kontrak, Perdagangan Lintasbatas, Urusan dengan Izin Konstruksi, Mendaftarkan Properti, dan Membayar Pajak Oleh karena itu, enam masalah tersebut harus menjadi fokus dan sasaran perbaikan dalam pembuatan Undang-undang (UU) Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja dan Perpajakan yang tengah disiapkan pemerintah untuk dibahas bersama DPR.

Untuk Rancangan UU Omnibus Law Perpajakan, Jokowi telah menandatangani surat presiden (surpres), yang kemudian akan segera diserahkan ke DPR untuk dibahas lebih lanjut. Jokowi berharap, parlemen bisa merampungkannya dalam waktu 100 hari.

Sedangkan untuk surpres RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja, masih menunggu untuk dilengkapi. RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja bakal menyelaraskan 82 undang-undang dan 1.194 pasal. Sedangkan substansinya mencakup 11 klaster pembahasan, yakni Penyederhanaan Perizinan; Persyaratan Investasi; Ketenagakerjaan; Kemudahan, Pemberdayaan, dan Perlindungan UMKM; Kemudahan Berusaha; Dukungan Riset dan Inovasi; Administrasi Pemerintahan; Pengenaan Sanksi; Pengadaan Lahan; Investasi dan Proyek Pemerintah; serta Kawasan Ekonomi.

Dalam pembuatan omnibus law tersebut, pemerintah dan DPR harus memastikan ada target yang jelas dan tegas, setidaknya enam indikator yang masih buruk itu harus naik peringkat minimal di posisi 50 sebelum pemerintahan Jokowi periode kedua berakhir.

Dengan demikian, ke depan pemerintah bisa benar-benar membuat investasi dan pertumbuhan ekonomi tumbuh tinggi, bukan sekadar janji.

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN