Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password

×

Email

Password

×

Nama

Email

Password

Ulangi Password

×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com

Perpanjang Masa Tax Amnesty

Gora Kunjana, Selasa, 13 September 2016 | 07:33 WIB

Untuk mencapai hasil optimal, pemerintah dan DPR diminta memperpanjang tahap pertama periode program tax amnesty dari akhir September ke akhir Desember 2016. Para wajib pajak, khususnya perusahaan besar membutuhkan waktu lebih lama untuk memahami undang-undang dan peraturan pengampunan pajak serta merapikan administrasi.

 

Meski di bawah target, penerimaan pajak dari tax amnesty pada tahun anggaran berjalan bisa di atas Rp 50 triliun asalkan ada perpanjangan waktu tahap pertama. Perlahan namun pasti, dana tebusan program tax amnesty terus meningkat. Hingga Sabtu, 10 September 2016, dana tebusan sudah mencapai Rp 8,9 triliun.

 

Dilihat dari target, nilai itu masih kecil. Baru 5,4% dari target penerimaan pajak tax amnesty yang dipatok Rp 165 triliun pada tahun anggaran berjalan. Namun, dari perkembangan dua pekan terakhir, ada optimisme. Penerimaan pajak dari program pengampunan pajak akan cukup signifikan meski tidak sesuai target.

 

Pada hemat kita, bukan realisasi penerimaan pajak dari program tax amnesty (TA) itu yang menjadi ukuran. Jika target penerimaan pajak tidak tercapai, program ini tidak bisa dikatakan gagal. Selama ada kenaikan penerimaan pajak TA yang cukup signifikan, peningkatan pajak secara keseluruhan, ada perbaikan pembukuan para wajib pajak (WP), ada repatriasi aset dari luar negeri, dan ada perbaikan menyeluruh administrasi perpajakan, program TA perlu dinilai sukses.

 

Jika ada Rp 100 triliun saja repatriasi aset dan dana tebusan tahun ini di atas Rp 50 triliun, program TA tetap dinilai sukses. Hingga Senin (12/9), dana repatriasi Rp 18,8 triliun dan harta luar negeri yang dideklarasikan Rp 87,8 triliun. Ditambah deklarasi dalam negeri, total harta yang dideklarasikan mencapai Rp 388,4 triliun.

 

Dari total dana tebusan sebesar Rp 8,9 triliun, sebesar Rp 7,4 triliun adalah dana tebusan WP perorangan dari golongan bukan UMKM dan Rp 1 triliun dana tebusan WP badan non-UMKM. Tebusan dari WP badan kelas UMKM hanya Rp 16 miliar dan WP perorangan kelas UMKM Rp 445,9 miliar. Data ini, setidaknya, menunjukkan dua hal. Pertama, nilai tebusan terbesar adalah WP non-UMKM, baik perorangan maupun badan. Kenyataan ini bukanlah akibat kebijakan yang diskriminatif, melainkan skala usaha dan kesadaran untuk memanfaatkan fasilitas TA yang ditawarkan pemerintah.

 

Kedua, nilai tebusan yang dibayarkan WP perorangan, terutama WP badan non-UMKM masih sangat minim. WP besar, khususnya WP badan sudah mempunyai kesadaran untuk memanfaatkan program TA. Namun, karena sosialisasi yang terlambat dan rumitnya admistrasi perpajakan, perusahaan skala non-UMKM membutuhkan waktu.

 

Dalam konteks inilah permintaan Kadin Indonesia agar tahap pertama program TA diperpanjang hingga Desember 2016 perlu direspons positif oleh pemerintah dan DPR. Periode pertama program TA adalah 1 Juli hingga 30 September 2016. Permintaan kalangan pelaku usaha tidak berlebihan. UU Pengampunan Pajak baru ditandatangani Presiden Jokowi pada 1 Juli 2016.

 

Hingga akhir Agustus 2016, peraturan pelaksanaan belum siap. Bukan hanya para WP yang belum memahami detail program ini. Para aparat pajak pun belum sepenuhnya paham bahkan masih bingung dalam menjawab pertanyaan para WP. Sosialisasi program TA cukup terlambat dan aparat pajak pun masih tergagap-gagap menjelaskan detail fasilisitas pengampunan pajak.

 

Sedang perusaahan besar membutuhkan waktu yang lebih panjang untuk mengkonsolidasi hartanya. Banyak kerumitan teknis yang membutuhkan waktu. Repatriasi dana ke Indonesia, antara lain, dilakukan lewat transaksi tutup sendiri atau crossing di Bursa Efek Indonesia. Proses transaksi ini cukup memakan waktu lama.

 

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No 127 tentang Tata Cara Pengalihan Perusahaan dengan Tujuan Tertentu (Special Purpose Vehicle/SPV) di luar negeri pun baru saja diterbitkan. Saat ini terdapat sekitar 2.500 SPV di luar negeri milik pengusaha Indonesia yang berminat mengikuti program TA. UU Tax Amnesty mengamanatkan pengampunan pajak selama Sembilan bulan, 1 Juli 2016 hingga 31 Maret 2017, terbagi dalam tiga periode.

 

Periode pertama, 1 Juli hingga 30 September 2016 dengan tarif tebusan 2% dari nilai harta bersih untuk repatriasi dan deklarasi dalam negeri dan 4% untuk deklarasi luar negeri. Periode kedua berlaku 1 Oktober hingga 31 Desember 2016 dengan tarif tebusan 3% untuk repatriasi dan deklarasi di dalam negeri dan 6% untuk deklarasi luar negeri.

 

Sedang periode ketiga berlaku mulai 1 Januari 2017 hingga 31 Maret 2017 dengan tarif tebusan 5% untuk repatriasi dan deklarasi di dalam negeri dan 10% untuk deklarasi luar negeri. Tarif pengampunan pajak untuk UMKM lebih kecil.

 

Jika periode diperpanjang menjadi enam bulan, periode kedua dan ketiga, masing-masing tetap tiga bulan. Dengan demikian, program TA yang mestinya berakhir Maret 2017 perlu diperpanjang hingga Juni 2017. Permintaan kalangan pelaku bisnis untuk memperpanjang program TA tahap pertama tidak sulit untuk dipenuhi jika pemerintah dan DPR sungguhsungguh memiliki tekad untuk memperbaiki keadaan.

 

Pemerintah bisa segera mengajukan draf amendemen UU Pengampunan Pajak dan DPR diharapkan membahasnya bersama pemerintah. Seluruh proses bisa dilesaikan dalam sepekan jika pemerintah dan DPR padu dan memiliki pemahaman serta komitmen yang sama. Awalnya, pemerintah menargetkan dana repatriasi Rp 1.000 triliun dan nilai deklarasi Rp 4.000 triliun hingga 31 Maret 2017.

 

Pemerintah pada era Menkeu Bambang Brodjonegoro malah pernah melontarkan keyakinan bahwa total dana WP Indonesia yang diinvestasikan di luar negeri mencapai Rp 11.400 triliun, hampir sama dengan PDB Indonesia. Namun, saat ini, berbagai informasi menunjukkan, dana WP Indonesia di luar negeri sulit diketahui dengan pasti. Sebagian besar dana mereka sudah ditanamkan di sector riil, terutama properti. Hanya sedikit dana yang disimpan di bank dan surat berharga.

 

Apa pun kelemahannya, program TA perlu didukung karena maslahatnya jauh lebih besar dibanding dampak negatifnya. Dampak buruk program pengampunan pajak pun bisa dicegah dengan penegasan bahwa program TA yang saat ini digulirkan adalah yang terakhir. Ke depan, tak ada lagi program pengampunan pajak bagi koruptor dan pengemplang pajak.

 

WP badan dan perorangan yang tak memanfaatkan fasilitas TA saat ini akan rugi karena aparat pajak akan bekerja lebih profesional melacak sumber kekayaan para WP. Jika terbukti tidak jujur dan mengemplang pajak, WP harus membayar tarif normal dan denda 200%.

 

Ke depan, para WP sulit menyembunyikan hartanya di luar negeri. Pada 2018, Indonesia sebagai anggota Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) masuk era Automatic Exchange of Information. Pada era itu, tidak ada lagi data rahasia yang bisa disembunyikan oleh sesama anggota OECD. Jika tidak jujur mengakui nilai kekayaan dan membayar pajak dengan benar, WP yang saat ini tidak memanfaatkan fasilitas TA akan terkena sanksi berat. (*)

BAGIKAN

REKOMENDASI UNTUK ANDA