Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Presiden Joko Widodo (kiri) didampingi Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto memberikan keterangan pers terkait virus corona di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (2/3/2020). Presiden menyatakan 2 orang WNI yaitu seorang ibu dan anak di Indonesia telah positif terkena corona setelah berinteraksi dengan Warga Negara Jepang yang berkunjung ke Indonesia. Foto: SP/Joanito De Saojoao

Presiden Joko Widodo (kiri) didampingi Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto memberikan keterangan pers terkait virus corona di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (2/3/2020). Presiden menyatakan 2 orang WNI yaitu seorang ibu dan anak di Indonesia telah positif terkena corona setelah berinteraksi dengan Warga Negara Jepang yang berkunjung ke Indonesia. Foto: SP/Joanito De Saojoao

Perppu Keuangan

Investor Daily, Rabu, 1 April 2020 | 10:25 WIB

Menuruti rekomendasi Badan Anggaran DPR-RI, Presiden Joko Widodo akhirnya menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu). Perppu ini diterbitkan lantaran wabah Virus Korona (Covid-19) yang melanda Indonesia telah memasuki kategori kegentingan yang memaksa, karena bukan hanya menimbulkan masalah kesehatan, tapi juga memicu implikasi perekonomian yang luar biasa.

Perppu tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan tersebut menjadi fondasi bagi pemerintah, otoritas moneter-perbankan, dan otoritas keuangan untuk melakukan langkah-langkah luar biasa dalam menjamin kesehatan masyarakat, menyelamatkan perekonomian nasional, dan menjaga stabilitas sistem keuangan.

Perppu tersebut berisi tentang stimulus fiskal, stimulus moneter, stimulus keuangan, serta berbagai kebijakan untuk mengatasi seluruh dampak yang ditimbulkan oleh wabah Covid-19, baik bagi masyarakat umum maupun dunia usaha.

Dalam hal kebijakan fiskal, pemerintah menambah belanja APBN 2020 untuk penanganan Covid-19 sebesar Rp 405,1 triliun. Dari jumlah itu, Rp 75 triliun dialokasikan untuk belanja bidang kesehatan, Rp 110 triliun untuk perlindungan sosial, dan Rp 70,1 triliun untuk insentif perpajakan dan stimulus kredit usaha rakyat (KUR). Kemudian, Rp 150 triliun untuk pembiayaan program pemulihan ekonomi nasional, termasuk restrukturisasi kredit serta penjaminan dan pembiayaan dunia usaha, terutama usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Anggaran bidang kesehatan akan diprioritaskan untuk perlindungan tenaga kesehatan, terutama pembelian alat pelindung diri (APD), pembelian alat-alat kesehatan, upgrade rumah sakit rujukan, serta insentif dokter, perawat, dan tenaga rumah sakit.

Sedangkan anggaran perlindungan sosial akan diprioritaskan untuk 10 juta keluarga penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH). Juga akan dipakai untuk Kartu Sembako kepada 20 juta penerima serta anggaran Kartu Prakerja sebesar Rp 20 triliun untuk bisa meng-cover sekitar 5,6 juta orang yang terkena PHK, pekerja informal, dan pelaku usaha mikro dan kecil. Termasuk juga untuk diskon pembayaran listrik dan dukungan logistik sembako dan kebutuhan pokok senilai Rp 25 triliun.

Pemerintah juga memberikan berbagai keringanan pajak untuk UMKM, industri manufaktur, dan berbagai sektor bisnis yang sangat terdampak oleh imbas Covid-19. Untuk bidang nonfiskal, pemerintah membebaskan bea masuk dan kemudahan impor sejumlah barang.

Dalam bidang moneter dan keuangan, bauran kebijakan difokuskan untuk memberi daya dukung dan menjaga stabilitas perekonomian nasional. Bank Indonesia telah mengeluarkan berbagai kebijakan stimulus moneter untuk memperkuat rupiah dan memperlonggar likuiditas. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pun menerbitkan kebijakan berupa keringanan pembayaran kredit dan pembiayaan leasing.

Sementara itu, akibat tambahan belanja negara dan berbagai stimulus fiskal, defisit APBN 2020 akan melampaui batas 3% yang diizinkan UU Keuangan Negara. Tahun ini, defisit anggaran diperkirakan mencapai 5,07% dari produk domestik bruto (PDB). Relaksasi defisit melebihi 3% hanya berlaku untuk tiga tahun, yaitu 2020, 2021, dan 2022. Setelah itu, yakni mulai 2023, pemerintah akan kembali ke disiplin fiskal dengan maksimal defisit 3% PDB.

Kita mengapresiasi respons kebijakan pemerintah yang cepat dengan menerbitkan Perppu untuk mengatasi pemburukan ekonomi akibat Covid-19. Perppu ini tinggal menunggu pengesahan DPR untuk dijadikan Undang-Undang. Mengingat usulan Perppu justru bergulir dari legislatif, mestinya pengesahannya tidak akan menemui hambatan.

Yang menjadi titik krusial justru masalah peraturan-peraturan turunan untuk pelaksanaan Perppu tersebut. Butuh penjabaran dan petunjuk teknis yang lebih detail, prosedur yang jelas, dan implementatif. Jangan sampai implementasi di lapangan menyimpang atau tidak jalan. Inilah yang selama ini menjadi kendala besar. Contoh paling aktual adalah instruksi keringanan cicilan pembiayaan kendaraan bermotor oleh OJK yang tidak dilaksanakan oleh perusahaan multifinance.

Sementara itu, terkait dengan pembengkakan defisit APBN menjadi 5,07% PDB, pemerintah harus memikirkan soal pembiayaan defisit. Mau tidak mau, pemerintah mesti menutup lewat utang, baik melalui penerbitan surat berharga negara (SBN) maupun pinjaman bilateral-multilateral.

Ingat bahwa utang kita sudah sedemikian besar. Dalam kondisi krisis begini, SBN harus menawarkan kupon bunga yang tinggi, terlebih lagi untuk obligasi global agar investor tertarik. Ketika seluruh negara di dunia berlomba membanjiri stimulus fiskal, maka semua akan menerbitkan bond. Konsekuensi-konsekuensi itulah yang harus diperhitungkan dari penerbitan Perppu ini.

Di lain sisi, sebagai upaya untuk menekan lonjakan tambahan anggaran dan defisit, pemerintah lebih baik menata ulang dan merealokasi anggaran seoptimal mungkin. Alihkan semua anggaran yang tidak mendesak, termasuk sebagian proyek infrastruktur, untuk habis-habisan penanganan Covid-19 beserta seluruh dampak ekonomi-sosial yang sangat dahsyat ini.

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN