Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password

×

Email

Password

×

Nama

Email

Password

Ulangi Password

×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
APBN. Ilustrasi: sp.beritasatu.com

APBN. Ilustrasi: sp.beritasatu.com

Perubahan RAPBN 2020

Sabtu, 7 September 2019 | 11:44 WIB

Sebelum lolos menjadi Undang- Undang, pemerintah dan Badan Anggaran DPR akhirnya menyepakati beberapa perubahan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2020. Ada beberapa angka yang bergeser dari patokan yang diungkapkan Presiden Joko Widodo saat menyampaikan Nota Keuangan dan RAPBN 2020 di depan MPR/DPR pertengahan Agustus lalu.

Beberapa perubahan itu menyangkut asumsi harga minyak mentah Indonesia yang dikoreksi dari US$ 65 per barel menjadi US$ 63 per barel. Lifting minyak bumi juga dinaikkan dari 734 ribu barel per hari menjadi 755 ribu barel per hari. Kemudian cost recovery dipangkas dari US$ 11,58 miliar menjadi US$ 10 miliar.

Perubahan juga terjadi pada pendapatan negara yang naik Rp 11,6 triliun menjadi Rp 2.233,2 triliun. Termasuk di dalamnya penerimaan perpajakan yang bertambah Rp 3,9 triliun menjadi Rp 1861,8 triliun. Dari sisi belanja, subsidi energi turun Rp 12,6 triliun.Total belanja dinaikkan Rp 11,6 triliun menjadi Rp 2.540,4 triliun. Adapun defisit anggaran tidak berubah, tetap 1,76% dari produk domestik bruto (PDB). Hal baru yang diusulkan Kementerian Keuangan adalah tambahan belanja untuk keperluan mendesak sebesar Rp 21,7 triliun.

Asumsi Dasar Elkonomi Makro dan Parameter Migas 2020
Asumsi Dasar Elkonomi Makro dan Parameter Migas 2020

Perubahan angkanya memang tidak terlalu signifikan. Apalagi asumsi makro cenderung tidak berubah, kecuali asumsi harga minyak dan lifting minyak mentah. Perubahan ini hendaknya semakin meningkatkan kredibilitas APBN. Dalam konteks itu, kita tetap mengkhawatirkan target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,3%. Target tersebut tidak mudah karena ekonomi global berada dalam tren melemah dan beberapa Negara terancam resesi, antara lain dipicu perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok.

Ketika perekonomian melemah dan dunia usaha kini mengeluh kesulitan yang dihadapi, tumpuan harapan dialamatkan pada APBN. Meski perannya dalam PDB tidak sebesar investasi atau ekspor, peran anggaran pemerintah amat penting untuk memberikan stimulus. Di sinilah pentingnya kehadiran APBN agar mampu memberikan daya dorong bagi perekonomian. Belanja negara juga harus menjadi mesin pertumbuhan karena harga komoditas penting bagi Indonesia seperti minyak kelapa sawit, batu bara, dan karet yang masih flat, sehingga ekspor belum bisa menjadi andalan bagi sumber pertumbuhan 2020.

Investasi pun masih lambat, apalagi investasi asing langsung (FDI) belum bisa diharapkan naik signifikan. Fakta terbaru bahwa relokasi pabrik dari Tiongkok mayoritas mengalir ke Vietnam dan sebagian ke Malaysia menggambarkan betapa iklim investasi kita masih kurang kondusif. Daya saing perekonomian kita lemah.

Dalam konteks itulah kita menyayangkan pemerintah masih bergeming dengan defisit anggaran yang sangat konser vatif, hanya 1,76% dari PDB. Kalangan ekonom menyarankan defisit bisa diperlebar hingga 2,5% dari PDB. Rendahnya defisit anggaran juga merefleksikan APBN 2020 kurang memberikan stimulus bagi perekonomian dan dunia usaha.

Postur Sementara APBN 2020
Postur Sementara APBN 2020

Untuk memperlebar defisit, tantangannya adalah bagaimana pemerintah bisa menemukan sumber pembiayaan yang murah dan efisien. Namun dengan tren penurunan suku bunga di AS dan yield obligasi yg menurun, seharusnya pemerintah mampu membiayai defisit meskipun jika defisit APBN lebih besar.

Dalam kondisi seperti itu, konsumsi domestik memang menjadi harapan utama. Karena itu, kita mengapresiasi kenaikan anggaran dana transfer daerah dan dana desa.

Kenaikan tersebut bagus untuk mendorong pemerataan pembangunan dan ekonomi ke seluruh wilayah Tanah Air, termasuk memajukan ekonomi desa dan menggenjot pembangunan desa Lebih dari itu, pemerintah harus menekankan belanja negara yang berkualitas.

Belanja negara harus lebih efektif dan efisien melalui penajaman belanja barang, penguatan belanja modal, dan efektivitas belanja sosial. Dalam situasi dilematis seperti sekarang, pengeluaran harus dialoksikan pada pos-pos belanja yang memiliki multiplier effect tinggi sehingga mampu menggerakkan ekonomi lebih kuat.

Dalam hal ini, kita berharap tingginya belanja infrastruktur menjadi pemantik bagi munculnya sumber-sumber pertumbuhan ekonomi di daerah, khususnya daerah terisolasi dan remote area.

Hal yang tidak kalah penting adalah bagaimana mengurangi kebocoran- kebocoran belanja negara. Jangan sampai membesarnya transfer daerah dan belanja sosial akhirnya menjadikan moral hazard bagi birokrat dan pejabat daerah sebagai ajang korupsi. Dalam konteks itu, pengawasan dan audit harus dilakukan lebih ketat. Penegakan hukum bagi manipulator dan penyeleweng anggaran negara harus lebih keras untuk memberikan efek jera.

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN

REKOMENDASI UNTUK ANDA