Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password

×

Email

Password

×

Nama

Email

Password

Ulangi Password

×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Tahun ini, PINA menargetkan fasilitasi pembiayaan sebesar Rp 84 triliun untuk proyek-proyek strategis nasional khususnya di bidang infrastruktur.

Tahun ini, PINA menargetkan fasilitasi pembiayaan sebesar Rp 84 triliun untuk proyek-proyek strategis nasional khususnya di bidang infrastruktur.

PINA Menarik, Infrastruktur Membaik

Investor Daily, Kamis, 26 September 2019 | 17:32 WIB

Meningkatnya pembiayaan investasi non-anggaran pemerintah (PINA) patut disyukuri, meski masih jauh dari memadai. PINA sebagai alternatif pembiayaan infrastruktur yang melibatkan partisipasi swasta ini makin penting perannya dalam melanjutkan pembangunan infrastruktur, sejalan rencana pemerintah yang lebih memfokuskan APBN untuk meningkatkan kualitas SDM ke depan.

Janji Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk melanjutkan pembangunan infrastruktur dalam lima tahun mendatang, nantinya sangat tergantung kemampuan pemerintah memoles PINA yang lebih menarik bagi swasta global maupun nasional. Pembiayaan PINA ini tidak berasal dari APBN, melainkan dari sumber-sumber pendanaan seperti penanaman modal dana kelolaan perbankan, pasar modal, asuransi, lembaga pembiayaan, lembaga jasa keuangan lain, serta pembiayaan lain yang sah.

Skema PINA ini melengkapi skema public–private par tnership (kerja sama pemerintah dengan badan usaha/KPBU), untuk mengoptimalkan peran BUMN dan sektor swasta dalam mengakselerasi pembangunan infrastruktur di Indonesia. Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) menetapkan empat kriteria proyek yang dapat dibiaya melalui skema PINA ini, yakni proyek yang mendukung pencapaian target prioritas pembangunan, proyek yang memiliki kelayakan komersial, proyek yang memiliki manfaat ekonomi dan sosial bagi masyarakat Indonesia, serta proyek yang telah memiliki kesiapan (readiness criteria).

Chief Executive Officer (CEO) Pembiayaan Investasi Non-Anggaran Pemerintah (PINA) Bappenas Ekoputro Adijayanto. Foto: youtube
Chief Executive Officer (CEO) Pembiayaan Investasi Non-Anggaran Pemerintah (PINA) Bappenas Ekoputro Adijayanto. Foto: youtube

Dalam implementation proyek yang dikembangkan pemerintah, terdapat skema PINA untuk equity financing senilai sekitar US$ 50 miliar untuk 30 proyek. Sedangkan skema public– private partnership (PPP) untuk pembangunan infrastruktur nilai totalnya sekitar US$ 40 miliar, untuk 83 proyek.

Untuk lima tahun ke depan, tentunya, dana pembangunan infrastruktur yang dibutuhkan perlu ditingkatkan, guna mengejar ketertinggalan Indonesia di sektor penting yang dibutuhkan untuk memacu investasi dan pertumbuhan ekonomi itu.

Meski sudah membaik, peringkat RI dari sisi infrastructure global competitiveness masih di posisi 52 dari sekitar 140 negara yang dianalisis. Stok infrastruktur di Indonesia juga masih sekitar 43% dari produk domestik bruto (PDB) nasional memasuki tahun ini, jauh di bawah standar rata-rata global 70%.

Dari sisi kebutuhan pendanaan, Kementerian PPN/Bappenas menghitung setidaknya mencapai Rp 6.545 triliun untuk periode 2020-2024, meningkat dibanding proyeksi kebutuhan dana dalam periode lima tahun sebelumnya. Dari angka itu, porsi pemerintah untuk penyediaan infrastruktur diperkirakan hanya sebesar Rp 2.385 triliun atau 37%. Sisanya, diharapkan dari BUMN sebesar Rp 1.353 triliun (21%) dan selebihnya swasta Rp 2.707 triliun.

Pada proyek infrastruktur yang butuh modal besar dan berjangka panjang ini, selain swasta lebih tertarik untuk mendanai proyek yang return-nya tinggi, mereka juga membutuhkan dukungan yang lain. Pada investasi khusus, yang ekonomis dan layak secara finansial tetapi dipandang kurang menarik atau berisiko seperti jalan tol dan pelabuhan, intervensi pemerintah tentunya masih sangat dibutuhkan.

Direktur Pemberitaan Beritasatu Media Holdings Primus Dorimulu (kiri) menyerahkan cinderamata kepada Chief Executive Officer Pembiayaan Investasi Non Anggaran Pemerintah (PINA) Ekoputro Adijayanto (dua dari kiri) didampingi Co-Chief Executive Officer/Chief Operating Officer PINA Bonifacius Prasetyo dan Chief Relation Officer PINA Yose Rizal usai media visit ke kantor redaksi Beritasatu Media Holdings di Beritasatu Plaza Jakarta, Rabu (25/9/2019). FOTO: B1-UTHAN A RACHIM
Direktur Pemberitaan Beritasatu Media Holdings Primus Dorimulu (kiri) menyerahkan cinderamata kepada Chief Executive Officer Pembiayaan Investasi Non Anggaran Pemerintah (PINA) Ekoputro Adijayanto (dua dari kiri) didampingi Co-Chief Executive Officer/Chief Operating Officer PINA Bonifacius Prasetyo dan Chief Relation Officer PINA Yose Rizal usai media visit ke kantor redaksi Beritasatu Media Holdings di Beritasatu Plaza Jakarta, Rabu (25/9/2019). FOTO: B1-UTHAN A RACHIM

Pada proyek-proyek khusus tersebut, sumber dana yang potensial adalah pendanaan komersial yang dipromosikan oleh pemerintah. Pemerintah dalam hal ini perlu mengarahkan agar lembaga dana pensiun atau asuransi yang kepemilikannya dikuasai pemerintah, terutama BPJS

Ketenagakerjaan yang mengumpulkan dana luar biasa besar dengan bisnisnya dilindungi undang-undang, perlu lebih banyak investasi ke skema PINA ini.

Kebijakan yang hampir mirip inilah yang dilakukan Malaysia, yang membuat negeri jiran itu jauh menyalip Indonesia dalam pembangunan infrastruktur jalan tol misalnya. Jika dulu Malaysia berguru dari Indonesia soal pembangunan jalan bebas hambatan, kini justru sudah mempunyai jalan tol sekitar 3.000 km. Padahal, luas daratan Malaysia jauh lebih kecil dari Indonesia.

Dalam proyek jalan tol ini, tercatat ada sejumlah proyek yang sudah tersedia di pasar, yang semua persyaratannya sudah dipenuhi dan siap ditawarkan ke investor. Ini seperti proyek jalan tol PT Waskita Toll Road, dengan sekitar 9 proyek yang bisa didivestasi sahamnya, yang nilai totalnya sekitar US$ 10 miliar atau Rp 140 triliun berdasarkan data Kementerian PPN/Bappenas.

Selain itu, proyek jalan tol Probolinggo–Banyuwangi yang digarap PT Jasamarga Probowangi Toll Road, yang total nilainya sekitar US$ 1,6 miliar atau Rp 23 triliun.

Sedangkan untuk investasi yang lebih menarik seperti dalam proyek kelistrikan, bandara, dan pipa gas, peran pemerintah dalam mengatur dan mempromosikan bisa diminimalkan. Proyek-proyek dengan internal rate of return (IRR) tinggi ini bisa mengandalkan sumber pendanaan komersial.

Dalam proyek ini, pemerintah perlu memberikan berbagai insentif menarik dan kemudahan investasi, agar dana asing bisa didorong masuk lebih banyak ke pembangunan infrastruktur yang strategis. Selain infrastruktur akan membaik, dengan dana asing lebih banyak masuk ke sektor riil, hal ini juga dipastikan memperkokoh ekonomi RI.

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN

REKOMENDASI UNTUK ANDA