Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Gedung Kementerian Keuangan Jakarta. Foto ilustrasi: kemenkeu.go.id

Gedung Kementerian Keuangan Jakarta. Foto ilustrasi: kemenkeu.go.id

Polemik Tarif PPN

Selasa, 11 Mei 2021 | 15:17 WIB
Investor Daily

Di tengah kondisi daya beli masyarakat yang masih tertekan dan produk domestik bruto (PDB) kuartal I-2021 masih kontraksi 0,74%, tiba-tiba pemerintah berwacana menaikkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Gagasan itu diungkapkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam Musyawarah Rencana Pembangunan Nasional 4 Mei lalu, yang dipertegas ulang oleh Menko Perekonomian Hartarto. Usulan kenaikan tarif PPN, dari posisi saat ini sebesar 10%, kemungkinan akandieksekusi tahun depan.

Hal ini sejalan dengan target PPN dalam outlook peneri maan perpajakan tahun 2022 sebesar Rp 1.499,3 triliun hingga Rp 1.528,7 tri liun. Angka tersebut meningkat 8,37-8,42% dibanding proyeksi penerimaan perpajakan tahun ini senilai Rp 1.444,5 triliun. Ada sejumlah alasan yang melatari ide kenaikan tarif PPN.

Pertama, tarif PPN Indonesia terbilang rendah. Saat ini, ratarata tarif PPN global berkisar 11-30%. Tercatat, sebanyak 104 negara menerap kan tarif PPN di atas 11%, seperti Brasil 17% persen, Argentina 21%, dan Hungaria 27%. Kemudian ada delapan negara yang memberlakukan tarif PPN 10%, antara lain Indonesia, Afganistan, Australia, dan Vietnam.

Argumen kedua, efektivitas pemungutan PPN di Indonesia tergolong rendah. Indonesia baru mampu mengumpulkan 63,58% dari potensi PPN. Level itu masih kalah diban ding Singapura sebesar 92,69% dan Thailand 113,83%. Rasio PPN kita terhadap PDB kita pun tergolong rendah.

Alasan ketiga adalah untuk mendukung sustainabilitas dan konsolidasi fiskal. Seperti kita tahu, defisit anggaran terhadap PDB harus kembali ke posisi normal di bawah 3% pada 2023, dari rasio tahun ini 5,7% PDB. Mau tidak mau, penerimaan pajak harus digenjot.

Direktorat Jenderal Pajak menyodorkan dua skenario perubahan tariff PPN. Per tama, kenaikan dengan tarif tunggal. Skema ini harus dibarengi dengan menerbitkan peraturan pemerin tah sebagai aturan pelaksana UU 46/2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. Karena dalam UU itu, tarif PPN berada dalam rentang 5-15%, sementara pemerintah saat ini hanya mematok 10%.

Skenario kedua, pemerintah menerapkan multitarif PPN yang sudah dianut ba nyak negara, antara lain Turki, Spanyol, dan Italia. Model ini lebih adil karena menerapkan tarif PPN rendah untuk barang- barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat berpenghasilan rendah dan tarif tinggi untuk barang mewah atau sa ngat mewah.

Jika skenario ini yang dipilih, pemerintah harus merevisi UU No 46/2009. Sudah bisa diduga gagasan peme rintah ini mendapat reaksi keras, khususnya dunia usaha. Sejak wacana ini muncul, kalangan asosiasi sudah menentangnya. Mereka beralasan daya beli masyarakat masih lemah akibat pandemi Covid, dunia usaha pun masih tertekan dan berjuang untuk bangkit akibat pembatalan mobilisasi masyarakat yang membuat konsumsi turun drastis. Apa yang disuarakan pengusaha ada benarnya. Menaikkan tarif PPN ketika ekonomi masih lesu bukan momentum yang tepat.

Dalam kondisi sekarang, pemerintah justru harus berupaya habis- habisan memberikan bantuan agar konsumsi masyarakat yang memberi kontribusi 56% terhadap PDB bisa meningkat.

Kita tahu ekonomi kuartal I masih kontraksi. Untuk menggapai pertumbuhanekonomi 5% tahun ini, dalam tiga kuartal ke depan ekonomi minimal tumbuh 7% setiap kuartalnya. Jangan sampai ketika konsumsi baru hendak bangkit dari keterpurukan panjang, dihantam dengan kenaikan tarif PPN.

Kita mengerti bahwa tahun lalu dan tahun ini, pemerintah benar-benar mengorbankan penerimaan pajak. Pemerintah royal menebar insentif pajak untuk dunia usaha, baik UMKM maupun korporasi. Puluhan triliun rupiah pajak yang harus ditanggung pemerintah agar dunia usaha tidak kolaps.

Di lain sisi, pemerintah sudah telanjur menjanjikan penurunan tarif Pajak Penghasilan (PPh) Badan, dari 25% men jadi 22%. Bahkan untuk perusahaan terbuka ditambah insentif penurunan tariff 3%. Artinya, ke depan pemerintah bakal kehilangan penerimaan pajak dari korporasi. Dalam konteks itu, jangan sampai ide kenaikan tarif PPN ini merupakan strategi untuk mengkom pensasi susutnya penerimaan PPh Badan.

Langkah ini akan memberikan kesan bahwa pemerintah seolah-olah hanya mau cari enaknya, bersikap pragmatis, dan tidak berusaha kreatif mencari alternatif sumber- sumber penerimaan yang potensial.

Padahal, masih ba - nyak potensi pajak yang bisa digali. Rendahnya rasio pajak terhadap PDB (tax ra tio) merupakan indikator jelas bahwa potensi pajak kita masih sangat besar. Tingkat kepatuhan membayar pajak kita masih bisa dioptimalkan lagi. Intensifikasi dan ekstensifikasi harus lebih dioptimalkan lagi. Kebocoran-kebocoran pajak masih bisa ditekan, baik karena ulah wajib pajak yang berusaha menghindari pajak atau adanya kongkalikong antara wajib pajak dan petugas pajak.

Kasus suap puluhan miliar rupiah yang melibatkan petinggi pajak baru-baru ini merupakan indikasi kuat masih berjalannya patgulipat petugas pajak dan wajib pajak.

Untuk lebih mengoptimalkan potensi pajak sekaligus mencegah kebocoran pa jak, data base pajak harus diperbaiki dan dipercanggih. Sistem itu hanya bisa di bangun dengan teknologi. Modernisasi dan pemutakhiran data pajak harus terus dila kukan.

Dengan pertimbangan itu semua, wacana kenaikan tarif PPN lebih baik ditunda. Dalam satu-dua tahun ke depan kondisi ekonomi masih belum normal. Masih banyak potensi pajak yang belum tergali untuk menambal defisit APBN. Jangan sampai masyarakat dan dunia usaha yang sudah lama tertekan Covid dan hendak bangkit akhirnya kembali terpukul. Pemerintah selayaknya hatihati mewacanakan kebijakan yang bisa menimbulkan kontraproduktif.

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN