Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com

Polri Harus Kooperatif

Sabtu, 4 Agustus 2012 | 23:06 WIB
Antara

Kepolisian Republik Indonesia Polri) harus bisa bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam menangani kasus dugaan korupsi pengadaan alat driving simulator pembuatan SIM di Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri.

Sebagai penegak hukum, Polri harus memberikan contoh kepatuhan, sekaligus menunjukkan itikad baik untuk bekerja sama dengan institusi lain dalam membasmi racun bangsa yang namanya korupsi. Sebagai sesama institusi penegak hukum, KPK dan Polri harus harmonis, seiring-sejalan. Kedua institusi ini mesti saling mendukung dalam perang melawan korupsi di Tanah Air.

Kalau satu sama lain saling merasa kuat, apa yang kemudian terjadi adalah perlombaan institusional yang sangat tidak sehat, dengan semakin bertumbuh suburnya egoisme sektoral, dan sikap saling klaim peran dan hak masing-masing. Ujungujungnya, penanganan kasus-kasus korupsi besar menjadi berantakan.

Tak ada kemajuan berarti. Lagi-lagi negara dan masyarakat bangsa inilah yang dirugikan. Masih tertanam kuat dalam ingatan kita bagaimana masyarakat terbelah dengan adanya pertarungan antara “cicak dan buaya”, yaitu antara KPK di satu sisi dan institusi Polri di sisi lain, dalam penanganan sebuah kasus hukum. Kita berharap pertarungan “cicak dan buaya” ini harus menjadi pelajaran berharga untuk diwaspadai agar tidak terulang kembali.

Karena itu, kita berharap Polri perlu legowo dalam kasus korupsi di Korlantas. Biarkan kasus ini ditangani KPK dan Polri mendukung. Berikan kesempatan kepada KPK untuk menangani korupsi di Korlantas ini hingga tuntas. Polri harus bersinergi dengan KPK. Polri tak perlu merasa terusik oleh langkah- langkah KPK membongkar kasus korupsi di Korlantas.

KPK toh memiliki alasan kuat untuk menangani kasus driving simulator SIM. Ini sesuai amanat UU No 30 Tahun 2002 tentang KPK, dengan salah satu kewenangannya menangani korupsi penegak hokum di bagian awal, yaitu penyidikan dan penyelidikan. Penanganan kasus korupsi di Korlantas ini oleh KPK juga penting untuk menghindari terjadinya konflik kepentingan (conflict of interest).

Tak ada jaminan kasus korupsi di lingkungan Polri akan tuntas jika penanganannya juga oleh internal institusi ini. Sangat boleh jadi aktor-aktor yang terlibat dalam kasus tersebut tak tersentuh jika proses hukumnya ditangani Polri.

Masih hangat dalam ingatan kita kasus “rekening gendut” perwira Polri yang justru dikatakan sebagai transaksi wajar oleh Polri. Padahal, temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) tersebut seharusnya bisa ditelusuri lebih jauh. Begitu pula dengan kasus Gayus Tambunan yang menghebohkan itu, dan kasus-kasus lainnya.

Dengan segala kekurangan, KPK tetap lebih independen dalam penanganan kasus. Karena itu, biarkan KPK yang menangani kasus korupsi Korlantas. Biarkan saat ini tak perlu ada institusi lain yang menangani kasus ini. Akan sangat sulit jika satu kasus ini ditangani oleh dua institusi, KPK dan Polri. Ketika hasilnya beda, pasti akan muncul masalah baru. Kalau sudah begitu, lagi-lagi kita pasti akan kembali berkubang pada perdebatan yang hanya menghabiskan waktu dan energi.

Dari sini sangat mungkin muncul pertarungan “cicak dan buaya” jilid II. Hal-hal seperti inilah yang pada akhirnya membuat upaya pemberantasan korupsi di Tanah Air pun terseok-seok. Ini bukan karena siapa- siapa, tapi justru hanya karena lembaga- lembaga penegak hukum – Polri, kejaksaan, dan KPK – saling beradu kekuatan dan terus menonjol-nonjolkan egoisme dan gengsi sektoral.

Makanya, sikap seperti itulah yang harus pertama-tama disingkirkan dari tubuh institusi-institusi penegak hokum kita, agar upaya pemberantasan korupsi di Tanah Air benar-benar mencapai sasaran yang diharapkan. Di antara sesama lembaga penegak hukum tidak boleh ada sikap saling mencari celah untuk saling menjatuhkan. Ini yang harus dihindari. Kepolisian, kejaksaan, dan KPK harus satu langkah, satu komitmen dalam membasmi korupsi hingga ke akar-akarnya.

Tentang korupsi di Korlantas Polri, kita pantas memberikan apresiasi kepada KPK yang berani membongkar kasus yang melibatkan seorang jenderal bintang dua aktif ini. Tentu saja kita harapkan ini benar-benar murni kasus hukum, bukan karena “pesanan” siapa pun atau karena terbawa dendam kasus “cicak dan buaya“.

Hanya saja, ke depan, kita harapkan KPK harus lebih fokus pada kasus- kasus besar. Banyak kasus besar dengan nilai kerugian negara triliunan rupiah yang sama sekali tak tertangani. KPK tampaknya terlalu sibuk dengan banyak kasus, tapi justru kewalahan sendiri karena tak cukup tenaga atau sumber daya manusia yang dipunyainya.

Karena itu, KPK harus fokus – katakan untuk lima kasus besar saja – maka dampaknya pasti akan lebih terasa. Serahkan saja kasus-kasus korupsi dengan nilai kerugian lebih kecil kepada kepolisian dan kejaksaan. (*)

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

BAGIKAN