Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Pembangunan rumah. Foto: PUPR

Pembangunan rumah. Foto: PUPR

Properti Pasca-Covid

Investor Daily, Rabu, 27 Mei 2020 | 14:44 WIB

Bertahun-tahun, pemerintah sepertinya kesulitan menekan angka defisit rumah atau backlog perumahan yang saat ini masih bertengger di sekitar 12-12,5 juta unit. Program sejuta rumah yang dicanangkan pemerintah belum mampu secara signifikan memperbaiki angka backlog tersebut. Backlog perumahan ibarat kemiskinan dan pengangguran.

Meskipun pemerintah senantiasa mengklaim terjadinya penurunan angka kemiskinan dari waktu ke waktu, secara agregat jumlah penduduk miskin relatif stagnan. Sebab, kalaupun ada sekian juta penduduk yang sudah terentas dari kubangan kemiskinan, selalu saja ada penduduk miskin baru karena berbagai alasan.

Angka pengangguran juga setali tiga uang. Ketika sebagian rakyat yang menganggur kemudian terserap ke dunia kerja, jumlah penganggur baru tetap tinggi. Hal itu terjadi karena tidak semua pemburu kerja atau lulusan baru sekolah dan pendidikan tinggi bisa memperoleh pekerjaan, atau bisa juga karena alasan banyaknya pemutusan hubungan kerja (PHK) atau kehilangan mata pencaharian bagi sebagian besar pekerja informal.

Pola seperti itulah yang terjadi di sektor perumahan. Daya beli yang terbatas, terutama masyarakat berpenghasilan rendah, membuat angka backlog perumahan tak kunjung tuntas terselesaikan. Terlebih lagi harga rumah yang kian melambung terutama di kota-kota besar, rakyat kebanyakan tak sanggup lagi membeli. Apalagi mereka yang memiliki penghasilan dan gaji pas-pasan, semakin sulit untuk menjangkau, meskipun dengan berbagai skema subsidi yang diberikan pemerintah.

10 Provinsi dengan backlog tertinggi
10 Provinsi dengan backlog tertinggi

Lalu datanglah badai pandemi virus corona (Covid-19) yang menerjang hampir seluruh sektor ekonomi, tak terkecuali properti. Permintaan properti sendiri yang sebagian besar menggunakan fasilitas kredit pemilikan rumah (KPR) sudah mulai melemah sejak akhir tahun, sebelum Covid-2019.

Dengan adanya Covid-19 yang membuat pemerintah menerapkan berbagai kebijakan pembatasan mobilitas, banyak perusahaan yang mengurangi aktivitas bahkan menghentikan operasional. Jutaan karyawan terkena PHK dan dirumahkan. Sektor informal pun terpukul. Yang memiliki uang menunda pembelian rumah dan properti lain. Padahal perbankan memiliki likuiditas cukup dan telah siap untuk lebih ekspansif dalam pembiayaan KPR pada tahun ini.

Selama periode pandemic Covid-19, pemerintah, otoritas moneter, dan otoritas keuangan mengeluarkan berbagai jurus untuk menyelamatkan perekonomian. Tujuannya agar dunia usaha tidak bangkrut dan mampu bertahan, agar konsumsi masyarakat tidak merosot tajam.

Perkembangan KPR
Perkembangan KPR

Ada serangkaian kebijakan dan stimulus, termasuk yang terkait dengan kredit properti, baik KPR maupun kredit pemilikan apartemen (KPA). Di antaranya, OJK menetapkan penilaian kualitas kredit hanya berdasarkan ketepatan pembayaran pokok atau bunga. OJK juga menetapkan kualitas kredit menjadi lancar setelah direstrukturisasi, baik lewat perpanjangan tenor maupun diskon pokok dan bunga.

Dengan stimulus itu, setidaknya KPR bermasalah dapat diminimalisasi alias tidak sampai membengkak. Terlebih lagi, dari total outstanding KPR yang mencapai Rp 526,4 triliun saat ini, tingkat kredit bermasalahnya (NPL) hanya di bawah 3% untuk rumah tinggal. NPL yang sedikit lebih tinggi terjadi pada kredit pemilikan ruko dan rukan, yang mencapai 5%.

Perkembangan NPL KPR
Perkembangan NPL KPR

Semua pihak meyakini bahwa berdasarkan pengalaman selama ini, setiap krisis selalu diikuti dengan kebangkitan di berbagai sektor. Demikian pula di sektor properti, yang selama ini menjadi leading indicator. Ketika ekonomi kembali bergerak usai krisis, sektor properti lah yang paling dulu bangkit.

Pekan depan, pemerintah sudah mulai membuka lembaran baru, dengan mengizinkan perkantoran dan pusat-pusat bisnis beroperasi bertahap, menerapkan protokol normal yang baru (new normal).

Kita berharap ini merupakan isyarat kebangkitan ekonomi, juga kebangkitan industri properti, termasuk KPR. Kegairahan sektor properti akan memberikan dampak berlipat (multiplier effect) yang tinggi, karena sektor ini melibatkan sedikitnya 170 industri ikutan. Kita berharap berakhirnya pandemi Covid-19 dapat memperbaiki masalah backlog perumahan dan mewujudkan program sejuta rumah yang selama empat bulan pertama ini baru terealisasi 25%.

Apalagi potensi KPR masih sangat besar, karena baru mencapai 3% dari produk domestik bruto (PDB). Didukung dengan suku bunga yang rendah dan berbagai kebijakan keringanan uang muka, sektor properti bakal melesat pasca-Covid-19.

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN