Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Suasana pengunjung saat dibukanya kembali Lippo Mall Tamini Square di Jakarta Timur. Foto ilustrasi: SP/Joanito De Saojoao.

Suasana pengunjung saat dibukanya kembali Lippo Mall Tamini Square di Jakarta Timur. Foto ilustrasi: SP/Joanito De Saojoao.

PSBB Harus Fleksibel

Sabtu, 12 September 2020 | 17:37 WIB
Investor Daily

Rencana Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI memberlakukan kembali Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) secara ketat mulai Senin (14/9) menimbulkan reaksi tak sedap. Di pasar saham, sehari setelah rencana itu diumumkan, indeks harga saham gabungan (IHSG) langsung anjlok 5% pada perdagangan Kamis (10/9).

Rupiah berdasarkan kurs referensi Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (Jisdor) juga melemah ke level Rp 14.871 dibanding hari sebelumnya Rp 14.853 per dolar AS. Rencana pemberlakuan kembali PSBB di DKI Jakarta secara ketat bukan tanpa alasan. Pemprov DKI menerapkan PSBB pada 10 April 2020 sejalan dengan merebaknya penyebaran Covid-19. Mulai 6 Juni, PSBB dilonggarkan.

Sejumlah sektor bisnis dibuka, dengan tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Namun, sejak PSBB direlaksasi, jumlah warga yang terjangkit Covid-19 di ibu kota negara terus bertambah. Bahkan, Pemprov DKI menyatakan DKI kini masuk fase darurat Covid. Penanganan pandemi Covid memang ibarat pedang bermata dua.

Di satu sisi, PSBB, mau tidak mau, harus diterapkan untuk mencegah penyebaran Covid. Dengan membatasi mobilitas masyarakat, mengurangi kegiatan bisnis, menjaga jarak fisik, dan menerapkan protokol kesehatan --terutama memakai masker, rutin mencuci tangan, serta menghindari kerumunan-- penyebaran virus corona bisa dicegah.

Tetapi di sisi lain, kegiatan ekonomi terkena dampaknya jika PSBB diberlakukan terlampau lama. Pertumbuhan ekonomi yang terkontraksi 5,32% pada kuartal II-2020 secara tahunan (year on year/yoy) adalah buktinya. Berbagai sektor bisnis di Tanah Air limbung akibat PSBB. Sekitar 70% usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia sudah setop produksi.

Ekonomi Indonesia yang saat sudah berada di tubir resesi, dipastikan bakal terperosok lebih dalam jika PSBB diberlakukan lebih lama dan lebih masif.

Alasan ekonomi itulah yang menyebabkan pasar saham domestik terjun bebas dan rupiah terjungkal sehari setelah rencana pemberlakuan kembali PSBB diumumkan Pemprov DKI. Pasar khawatir jika PSBB diberlakukan kembali secara penuh di Jakarta, perekonomian Indonesia bakal ambruk. Itu karena DKI Jakarta berkontribusi sekitar 18% terhadap produk domestik bruto (PDB) Indonesia. Syukurlah, sejumlah kabar baik akhirnya muncul.

Salah satunya, Pemprov DKI akan tetap membuka 11 sektor ekonomi, yakni bidang kesehatan, bahan pangan, energi, komunikasi dan teknologi informatika, keuangan dan logistik, bidang usaha perhotelan, konstruksi, industri strategis, pelayanan dasar atau industri yang ditetapkan sebagai objek vital nasional, serta industri yang memproduksi kebutuhan sehari-hari. Kabar baik lainnya, pemerintah pusat telah meminta agar jam kerja di perkantoran diterapkan lebih longgar dengan porsi 50% di kantor dan 50% dari rumah (work from home/WFH).

Pemprov DKI Jakarta juga diminta menghapus sistem ganjil genap bagi nomor kendaraan pribadi untuk mencegah penyebaran Covid-19 di sektor transportasi umum. Kabar baik itu mendapat reaksi positif dari para investor di lantai bursa.

Pada perdagangan Jumat (11/9), IHSG langsung rebound, melesat 125,25 poin (2,56%) ke level 5.016,71. Kekhawatiran pasar mereda karena PSBB yang akan diterapkan kembali Pemprov DKI kemungkinan diberlakukan lebih fleksibel. Apalagi setelah pemerintah menyatakan mal dan ritel modern di DKI Jakarta akan tetap buka selama PSBB diberlakukan.

Penerapan PSBB yang lebih fleksibel telah membersitkan harapan di kalangan pelaku pasar bahwa roda ekonomi, khususnya di DKI Jakara, bakal tetap berputar karena kegiatan bisnis berjalan, meski hanya sebagian. Ini sekaligus memupus kecemasan mengenai bayangan seram perekonomian nasional ke depan. Jika PSBB diberlakukan fleksibel, paling tidak, sekalipun jatuh ke dalam jurang resesi, ekonomi domestik tak membutuhkan waktu yang terlalu lama untuk bangkit.

Meski demikian, tak berarti kekhawatiran mengenai dampak buruk PSBB sudah sepenuhnya sirna. Pemprov DKI baru akan mengumumkan detail aturan PSBB pada akhir pekan ini. Berbagai skenario yang disusun para pelaku pasar mengenai arah ekonomi ke depan bisa buyar jika PSBB yang diterapkan Pemprov DKI ternyata melenceng dari yang diasumsikan saat ini.

Karena itu, kita mendorong Pemprov DKI tidak menerapkan PSBB secara penuh. Kegiatan bisnis yang berkaitan dengan konsumsi rumah tangga, misalnya, harus tetap berjalan, mengingat konsumsi rumah tangga berkontribusi sekitar 58% terhadap struktur produk domestik bruto (PDB) pengeluaran. Itu sebabnya pula, sudah seyogianya Pemprov DKI membolehkan mal tetap buka.

Peran mal terhadap kegiatan ekonomi akar rumput tak bisa dipandang remeh. Selain menjual produk-produk manufaktur bermerek (branded), mal ikut memasarkan produk-produk UMKM. Di mal pula pusat kuliner –pemiliknya adalah para pelaku UMKM-- berada.

Lebih dari itu, mal kini sudah menjadi tempat rekreasi, tempat bersosialisasi, dan menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat Indonesia. Penutupan mal akan tur ut memenga ruhi psikologi masyarakat tentang Covid. Padahal, membangun optimisme sangat penting saat pandemi, terutama untuk menciptakan ekspektasi yang dapat menggerakkan berbagai variabel ekonomi ke arah yang positif.

Terlebih sekitar 80 mal di Jakarta –dengan jumlah karyawan mencapai ratusan ribu orang-- selama ini memberlakukan protokol kesehatan yang ketat. Bahkan, mal termasuk lokasi yang paling aman dari penyebaran Covid. Maka kita berharap penerapan kembali PSBB di DKI Jakarta tetap sesuai ekspektasi masyarakat, pelaku bisnis, dan pelaku pasar. Sebab jika aturan PSBB yang baru nanti bertolak belakang dengan apa yang diasumsikan saat ini, berbagai pencapaian positif yang telah diraih pemerintah bersama masyarakat dan pelaku usaha, bakal sia-sia.

Kita sepakat bahwa penanganan Covid dan ekonomi tak bisa didikotomikan, tidak bisa parsial. Keduanya harus ditangani secara simultan. Penyebaran Covid harus dihentikan. Pandemi corona mesti diakhiri. Namun, ekonomi juga harus terus bergulir agar angka kemiskinan dan pengangguran tidak melonjak. Bahaya Covid di bidang kesehatan sama bahayanya dengan bidang ekonomi. Bukankah jika ekonomi ambruk, muaranya akan sama, yaitu pada kematian?

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN