Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Bank Indonesia. Foto: BeritaSatu Photo/M Defrizal

Bank Indonesia. Foto: BeritaSatu Photo/M Defrizal

Ramai-Ramai Pangkas Bunga

Investor Daily, Jumat, 21 Februari 2020 | 12:04 WIB

Keputusan Bank Indonesia mengikuti penurunan suku bunga acuan Bank Sentral Tiongkok memang tepat. Langkah ini diapresiasi pelaku pasar, yang tercermin dari berlanjutnya rebound indeks harga saham gabungan (IHSG) sejak awal pekan ini.

IHSG kemarin ditutup menguat 0,2% ke 5.942, setelah pekan lalu terus merosot jauh di bawah 5.900, diterjang black swan mewabahnya Virus Korona baru asal Tiongkok dan megakasus Jiwasraya yang masih meluas dampaknya. Padahal, indeks Bursa Efek Indonesia itu pada awal Januari lalu masih bertengger di 6.323.

Di Tiongkok, Virus Korona yang telah merenggut korban 2.130 nyawa dan 75.776 orang terinfeksi ini memaksa The People’s Bank of China (PBoC) menurunkan suku bunga acuan, demi menolong ekonominya bergerak kembali. Loan prime rate satu tahun dipangkas dari 4,15% sebulan sebelumnya menjadi 4,05%, dan untuk pinjaman lima tahun dari 4,80% ke 4,75%.

Ekonomi Indonesia pun dipastikan tak luput dari paparan epidemi Virus Korona COVID-19, mengingat ekonomi Indonesia punya kaitan erat dengan Tiongkok. Negara komunis dengan penduduk 1,4 miliar atau terbanyak di dunia itu merupakan tujuan ekspor utama RI. RI juga mengandalkan kunjungan turis RRT untuk mendongkrak wisatawan asing ke negeri ini.

Negara dengan ekonomi kedua terbesar dunia itu tentu saja juga sangat menentukan turun naiknya harga komoditas, di mana komoditas ini masih menjadi andalan ekspor dan ekonomi Indonesia.

Itulah sebabnya, kali ini Bank Indonesia mengikuti langkah PBoC menurunkan suku bunga acuan BI 7-day Reverse Repo Rate (BI- 7DRRR) 25 bps, dari 5% menjadi 4,75%. Biasanya, yang menjadi acuan BI adalah The Federal Reserve (The Fed), bank sentral AS.

Langkah penurunan suku bunga itu timing-nya juga tepat, yakni di tengah tingginya kepercayaan investor asing terhadap Indonesia. Asing ini memilih Indonesia yang masih bisa menjaga ekonominya tumbuh di atas 5%, atau tertinggi kedua di antara negara G20, setelah RRT.

G20 adalah 20 negara dengan ekonomi terbesar di dunia, di mana Indonesia sebagai satu-satunya anggota dari Asean.

Indikasi kepercayaan pelaku pasar itu setidaknya terlihat dari tingginya penawaran terhadap lelang Surat Utang Negara (SUN), yang baru saja dilakukan. Lelang tujuh seri SUN pada Selasa (18/2) menyerap dana Rp 18,5 triliun, dengan total penawaran masuk mencapai Rp 127 triliun atau rekor tertinggi sepanjang sejarah.

Selama Januari 2020, yield SUN juga sudah lumayan turun sekitar 49 bps. Tercatat, Januari lalu, tingkat imbal hasil SUN 10 tahun berada pada level 6,65%. Selain itu, kurs rupiah menguat sepanjang tahun ini sekitar 0,84%, ke level Rp 13.750 per dolar Amerika Serikat.

Momentum yang bagus ini tentu saja diharapkan bisa dijaga dengan baik oleh semua pihak. Agenda yang sudah di depan mata yang harus dirampungkan adalah omnibus law cipta kerja dan perpajakan, yang sudah masuk DPR.

Omnibus law itu ditargetkan menjadi terobosan ampuh bagi pemerintah untuk menyelesaikan hambatan-hambatan investasi, sehingga tetap bisa mendorong pertumbuhan ekonomi di tengah tantangan yang makin berat.

Proses pembuatan omnibus law melibatkan 31 kementerian/lembaga terkait, dan diharapkan masyarakat juga bisa menyampaikan masukan dalam penyusunan regulasi tersebut.

Oleh karena itu, DPR dan pemerintah harus sungguh-sungguh serius bekerja untuk segera merampungkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja maupun RUU tentang Ketentuan dan Fasilitas Perpajakan dan Penguatan Perekonomian, tidak lebih dari 100 hari. Apalagi, UU Ciptaker dirancang juga untuk menguntungkan para buruh. Buruh yang terkena PHK, misalnya, mendapatkan jaminan saat kehilangan pekerjaan, di samping jaminan yang sudah ada saat kecelakaan kerja, kematian, serta jaminan pensiun dan hari tua.

CEO Power Breakfast di Aryadutta Tugu Tani, Jakarta, Kamis (20/2/2020) menghadirkan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto.  Foto: Investor Daily/David Gita Rosa
CEO Power Breakfast di Aryadutta Tugu Tani, Jakarta, Kamis (20/2/2020) menghadirkan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. Foto: Investor Daily/David Gita Rosa

Tak hanya itu. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto memaparkan saat menjadi pembicara di acara CEO Power Breakfast di Aryaduta Jakarta, Kamis (20/2), RUU Ciptaker bakal menambah serapan angkatan kerja baru menjadi 3 juta, dari saat ini 2-2,5 juta dengan level pertumbuhan ekonomi sekitar 5%.

Pemerintah juga menargetkan menjalankan program kartu prakerja mulai April tahun ini. Dengan anggaran Rp 10 triliun, pemerintah akan menjalankan program tersebut untuk 2 juta calon tenaga kerja, dengan prioritas orang yang belum pernah bekerja.

Melalui program ini, calon tenaga kerja diberi kursus agar mendapatkan kemampuan baru dalam suatu bidang, atau bisa menjadi wirausaha. Selain itu, pemerintah memberi layanan kepada pekerja yang baru saja di-PHK atau yang ingin mencari pekerjaan baru, untuk mengikuti pelatihan. Jumlah penerima manfaat kartu prakerja itu bakal terus bertambah ke depan.

Secara bersamaan, pemerintah juga akan merevitalisasi pendidikan dan pelatihan vokasi, agar skill gap menyempit sehingga jumlah pengangguran yang kini sekitar 7 juta berkurang.

Sementara itu, dalam RUU omnibus law perpajakan, pemerintah memberikan banyak insentif kepada pengusaha guna mendorong investasi. Dalam RUU tersebut, tarif pajak penghasilan atau PPh wajib pajak badan dalam negeri akan dipangkas secara bertahap, dari saat ini sebesar 25% menjadi 22% pada tahun pajak 2021 dan 2022. Kemudian, diturunkan lagi menjadi 20% pada tahun pajak 2023.

Selain itu, untuk wajib pajak yang menjadi perusahaan terbuka dengan kepemilikan saham publik mencapai 40%, akan memperoleh tarif lebih rendah 3% dari normal. Wajib pajak juga dapat memperoleh pengecualian tarif PPh atas dividen yang diperoleh dari dalam negeri, jika kembali diinvestasikan di Indonesia dalam jangka waktu tertentu. Kelonggaran tariff PPh juga diberikan atas dividen yang diperoleh dari kegiatan usaha di luar negeri.

Adapun tarif PPh dividen saat ini berkisar antara 10% hingga 20%. Jika stimulus yang dijanjikan pemerintah tersebut bisa segera direalisasikan, maka kebijakan pelonggaran moneter yang dilakukan BI dipastikan tidak akan sia-sia. Apalagi, BI mungkin belum selesai dengan pelonggarannya, melihat ada peluang penurunan suku bunga The Fed September mendatang.

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN