Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Ilustrasi APBN. Sumber: youtube

Ilustrasi APBN. Sumber: youtube

Realokasi Anggaran demi Atasi Pendemi

Minggu, 10 Januari 2021 | 05:08 WIB
Investor Daily

Penanganan pandemi Covid-19 memasuki babak baru menyusul akan dimulainya  vaksinasi pada minggu depan. Dijadwalkan, Presiden Joko Widodo akan menjadi orang Indonesia yang pertama disuntikkan vaksin, kemu dian diikuti para kepala daerah dan pe ja bat pemerintahan.

Ketersediaan anggaran menjadi hal sangat penting da lam mengatasi pandemi di tengah pening katan jumlah kasus positif Covid-19 di Tanah Air.

Menjelang pelaksanaan vaksinasi pekan depan, jumlah kasus baru positif Covid-19 bukannya surut, tapi malah melonjak. Kasus positif Covid-19 mencatatkan rekor baru dalam tiga hari berturut-turut. Kemarin (8/1), kasus positif Covid-19 tem bus 10.617 orang.

Peningkatan tersebut menyebabkan jumlah kasus yang terkonfirmasi Covid-19 di Indonesia saat ini menjadi 808.340 orang, sedangkan yang sembuh sebanyak 666.883 orang dan meninggal 23.753 orang. Merespons angka kasus positif yang te rus melonjak secara eksponensial, pemerintah pusat mengeluarkan kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiat anmasyarakat atau PPKM selama dua minggu,11-25 Januari 2021, di beberapa wilayah Jawa dan Bali.

Penerapan PPKM sama artinya membatasi mobilitas masyarakat guna menekan penyebaran virus corona setelah libur Natal dan akhir tahun. Daerah yang wajib menerapkan PPKM yakni Provinsi DKI dan 23 kota/ kabupaten di pro vinsi Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Yogyakarta, dan Bali. Kebijakan PPKM yang menuai pro-kontra ini terpaksa harus diambil selain karena te rus melonjaknya kasus positif, juga karena kemampuan rumah sa kit semakin terbatas untuk bisa menampung pasien Covid-19 yang membutuhkan perawat an intensif maupun untuk isolasi.

Ada empat parameter pembatasan yang digunakan, yakni tingkat kematian di atas rata-rata tingkat kematian nasional yang sebesar 3%, tingkat kesembuhan di bawah rata-rata tingkat kesembuhan na sional yang sebesar 82%, tingkat kasus aktif di atas rata-rata tingkat kasus aktif nasional yaitu sekitar 14%, dan tingkat ke terisian rumah sakit (BOR) untuk ICU dan isolasi di atas 70%. Dari sisi yang pro, kebijakan ini diharapkan efektif menekan penyebaran Co vid-19 dan sekaligus menurunkan ang ka positif.

Sementara yang kontra punya penilaian bahwa kebijakan PPKM akan kembali mematikan kegiatan bisnis yang mulai menggeliat pascapenerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) ketat di beberapa daerah, social distancing, bekerja dari rumah, dan belajar di rumah. Upaya menekan angka kasus aktif, pe laksanaan vaksinasi, dan pemulihan ekonomi tentunya membutuhkan dana tidak sedikit. Pemerintah mengalokasikan anggaran Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) pada tahun 2021 sebesar Rp 403,9 triliun.

Anggaran tersebut naik Rp 31,6 triliun dari pagu yang ditetapkan sebelumnya sebesar Rp 372,3 triliun dalam Undang-Undang APBN 2021. Namun anggaran tahun ini lebih kecil dibandingkan tahun lalu yang mencapai Rp 695,2 triliun. Revisi anggaran PC-PEN ini sangat dimungkinkan mengingat perkembangan pandemi Covid-19 yang terus dinamis. Pemerintah pun siap melakukan realokasi anggaran, termasuk dari anggaran perlindungan sosial, untuk penanganan pandemic Covid-19. Realokasi anggaran ditempuh sebagai antisipasi seiring munculnya strain atau mutasi varian baru Covid-19.

APBN masih menjadi instrumen utama dalam penanganan dampak Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional tahun ini. Realokasi anggaran sudah diinstruksi kan Presiden Joko Widodo ke seluruh K/L. Sesuai Instruksi Presiden (Inpres), APBN 2021 akan diarahkan dalam tiga hal, antara lain penanganan virus corona ter masuk pembelian vaksin, bantuan so sial untuk masyarakat, dan pemulihan ekonomi. Anggaran vaksinasi berasal dari APBN 2020 dan APBN 2021. Dana sebesar Rp 47,07 triliun dari sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa) tahun anggaran 2020 telah dicadangkan untuk vaksinasi.

Sementara untuk tahun ini, Menteri Keuang an Sri Mulyani sudah memisahkan ang garan vaksinasi sebesar Rp 18 trili un, sehingga total uang negara yang su dah disisihkan untuk vak sinasi sebesar Rp 65 triliun. Namun, total anggar an vaksinasi 2021 akan membengkak men jadi Rp 74 triliun seiring program vaksinasi gra tis kepada seluruh masyarakat.

Pemerintah menempuh langkah realokasi anggaran belanja Kementerian/ Lembaga (KL) serta pemerintah daerah. Namun, realokasi anggaran K/L untuk vaksinasi harus dipastikan tidak mengganggu atau menimbulkan disrupsi kegiatan di K/L. Identifikasi berbagai kegiatan yang ada dalam UU APBN 2021 menjadi penting dilakukan.

Kegiatan-kegiatan K/L yang tidak memengaruhi kinerja pemerintahan sebaiknya dihapus dan pos anggarannya direalokasikan untuk penanganan Covid-19. Vaksinasi akan menciptakan kekebalan masyarakat atau herd imunity. Dengan asumsi target vaksinasi sebanyak 70% dari jumlah penduduk agar tercapai herd immunity, maka paling sedikit harus melakukan vaksinasi Covid-19 kepada 182 juta orang.

Pelaksanaan vaksinasi menjadi domain Kementerian Kesehatan mengenai berapa banyak jumlah orang yang akan divaksin, siapa saja yang masuk target vaksinasi serta tahapan pelaksanaannya dalam satu tahun.

Keberhasilan vaksinasi dapat memunculkan kepercayaan masyarakat bahwa pandemi ini bisa diatasi, selain juga membangkitkan optimisme bahwa kondisi Indonesia tahun ini akan lebih baik dari tahun lalu. Keberhasilan vaksinasi akan menjadi game changer bagi pemulihan ekonomi tahun ini.

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN