Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password

×

Email

Password

×

Nama

Email

Password

Ulangi Password

×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Para wajib pajak memenuhi kantor pajak untuk mengikuti program pengampunan pajak di Gedung Pajak Madya Jakarta, Jakarta.  Foto ilustrasi: SP/Joanito De Saojoao.

Para wajib pajak memenuhi kantor pajak untuk mengikuti program pengampunan pajak di Gedung Pajak Madya Jakarta, Jakarta. Foto ilustrasi: SP/Joanito De Saojoao.

Reformasi Perpajakan

Sabtu, 15 Juni 2019 | 10:38 WIB

Dalam pertemuan dengan Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Kamis (13/6), Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menagih janji. Yakni janji yang diungkapkan Joko Widodo saat berkampanye di depan ribuan pengusaha di Istora Senayan, Maret lalu, untuk menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh).

Jika saat ini tarif PPh untuk wajib pajak (WP) badan di Indonesia ditetapkan sebesar 25%, para pengusaha menghendaki penurunan tariff hingga 17-18%. Apindo beralasan bahwa tarif pajak perusahaan yang diterapkan di negara-negara tetangga umumnya berada di bawah 20%.

Presiden Jokowi memang tidak melupakan janji reformasi perpajakan lewat penurunan tarif pajak. Dia pun berkomitmen untuk segera merealisasikan. Namun, karena perubahan tarif PPh juga mempersyaratkan perubahan Undang-Undang, Presiden bersedia menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu).

Langkah ini ditempuh jika perubahan Undang- Undang perlu waktu lama dan prosedur yang rumit.

Penurunan tarif pajak korporasi memang sudah lama diwacanakan, namun tak kunjung ditindaklanjuti secara serius. Padahal, penurunan tarif PPh badan sangat mendesak, agar dunia usaha di Indonesia bisa bersaing dengan negara lain. Jika pemerintah menurunkan tariff 5% saja, atau bahkan bisa 7-8% seperti yang diinginkan pengusaha, dampaknya bakal signifikan.

Laba bersih yang diterima perusahaan akan meningkat, sehingga membuka peluang lebih besar untuk ekspansi usaha. Dividen yang dibagikan kepada pemegang saham pun meningkat. Kesejahteraan karyawan bakal membaik. Hal itu tentu akan menaikkan daya beli dan mendorong konsumsi.

Penurunan tarif pajak badan atau korporasi tentu akan menjadi daya tarik bagi investor asing untuk menanamkan modal di Indonesia. Dengan tarif pajak yang kompetitif dan daya tarik pasar domestik yang menggiurkan karena jumlah penduduk yang besar, Indonesia akan menjadi incaran investasi asing langsung.

Terlebih lagi jika Indonesia mampu membenahi faktor-faktor penopang iklim investasi yang lain, lewat penurunan suku bunga kredit, simplifikasi perizinan, perbaikan infrastruktur, penurunan biaya logistik, perbaikan produktivitas tenaga kerja, dan sebagainya. Tarik menarik kepentingan pajak antara pemerintah dan dunia usaha memang akan selalu terjadi. Dunia usaha sering merasa tidak nyaman karena merasa seperti ditekan oleh aparat pajak.

Setiap tahun pemerintah menaikkan target jumlah penerimaan pajak, meski hampir tidak pernah terealisasi, hanya mencapai sekitar 90 persenan dari target. Pemerintah berambisi menggenjot pajak karena rasio pajak terhadap produk domestik bruto atau tax ratio kita masih rendah, sekitar 11,6%. Angka itu jauh di bawah tax ratio di negara-negara Asean yang di atas 15%. Bahkan rata-rata rasio pajak negara kelompok berpendapatan menengah mencapai sekitar 17%.

Sebenarnya banyak strategi yang bisa dilakukan untuk menaikkan setoran pajak atau mendongrak tax ratio, tanpa harus menakut-nakuti wajib pajak, khususnya dunia usaha. Pertama adalah menyisir WP yang tidak patuh. Sejauh ini, kepatuhan WP masih rendah, tercermin pada pengembalian surat pemberitahunan (SPT) yang hanya 61,7%.

Kedua, pemerintah harus lebih intensif menelusuri pajak perorangan terutama pada kelompok superkaya dan profesional, mulai dari pengusaha papan atas, anggota DPR, pengacara, dokter, artis, pejabat dan mantan pejabat, serta kelompok elite lain.

Ketiga, perlu optimalisasi penarikan pajak terhadap ekonomi digital yang saat ini berkembang pesat Keempat adalah lebih mengintensifkan pajak progresif untuk kepemilikan aset dan properti. Pajak progresif kendaraan selama ini kurang ditangani secara baik.

Demikian pula orang-orang yang memiliki banyak properti seperti rumah tapi menganggur sehingga kurang produktif. Sudah selayaknya hal itu dikenai pajak progresif untuk memenuhi asas keadilan. Strategi lainnya adalah perbaikan administrasi perpajakan dan pembenahan sistem teknologi informasi (TI).

Administrasi pajak harus dibuat lebih sederhana guna merangsang kepatuhan pembayar pajak. Jumlah aparat pajak sebaiknya ditambah, karena tidak sebanding dengan jumlah wajib pajak yang harus diperiksa. Hal yang tidak kalah penting adalah kejujuran dan integritas aparat pajak. Bukan mustahil saat ini banyak pajak yang belum terjaring lantaran terjadi kongkalikong antara aparat dan wajib pajak.

Lebih dari itu, aparat pajak mesti memanfaatkan database perpajakan hasil dari kebijakan tax amnesty yang sangat berhasil tempo hari.

Jika berbagai strategi tersebut dijalankan secara konsisten, bukan hal yang sulit untuk meraih tax ratio 15%, meskipun tarif pajak diturunkan. Dan aparat pajak pun tidak perlu bersitegang dengan dunia usaha, sepanjang masing-masing menjalankan hak dan kewajiban secara bertanggung jawab.

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN

REKOMENDASI UNTUK ANDA