Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Logo baru Kementerian BUMN. Sumber: BSTV

Logo baru Kementerian BUMN. Sumber: BSTV

Restrukturisasi BUMN Karya

Minggu, 18 Juli 2021 | 07:10 WIB
Investor Daily

BUMN karya merupakan pelaksana pembangunan infrastruktur, yang menjadi kunci menarik investasi yang kian dibutuhkan untuk pemulihan dan akselerasi pertumbuhan ekonomi.

Investasi ini merupakan keharusan dalam transformasi struktural ekonomi dari berbasis konsumsi ke produksi, sebagaimana tekad Presiden Joko Widodo meski pandemi masih terjadi. Bahkan, negara adidaya Amerika Serikat yang infrastrukturnya sudah sangat maju pun masih mengusung program sti mulus pembangunan besar-besaran baik untuk membuat jalan, jembatan, pelabuhan, hingga jaringan internet untuk beberapa dekade mendatang.

Presiden Amerika Serikat Joe Biden menggarisbawahi, paket pembangunan infrastruktur itu justru makin penting di tengah pandemi Covid-19 yang sudah ber langsung 1,5 tahun, karena akan menciptakan jutaan lapangan kerja dan memodernisasi infrastruktur Amerika untuk bisa bersaing dengan seluruh dunia. Apalagi untuk Indonesia yang infrastruk turnya masih ketinggalan dibanding negara-negara lain, percepatan pem bangunannya suatu keniscayaan.

Tanpa ada pembangunan infrastruktur yang memadai, maka omnibus law Undang- Undang Cipta Kerja juga mandul dalam menjalannya tujuannya untuk menciptakan investasi dan selanjutnya lapangan kerja.

Di sinilah, emiten BUMN karya yang menjadi bermasalah dan tidak sehat karena salah kebi jakan pemerintah harus segera direstrukturisasi. Undang-Undang No 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) gambling menjelaskan, restrukturisasi adalah upaya yang dilakukan untuk penyehatan BUMN, untuk memperbaiki kondisi internal guna mem perbaiki kinerja dan mening katkan nilai perusahaan.

Restrukturisasi dilakukan agar BUMN dapat beroperasi secara efisien, transparan, dan profesional. Tujuan restrukturisasi tak hanya meningkatkan kinerja dan nilai perusahaan; namun juga memberi manfaat dividen dan pajak kepada negara; menghasilkan produk dan layanan dengan harga yang kompetitif kepada konsumen; serta memudahkan privatisasi.

Diterangkan pula dalam undang-undang yang sama, privatisasi adalah penjualan saham persero, baik sebagian maupun seluruhnya, kepada pihak lain dalam rangka meningkatkan kinerja dan nilai perusahaan, memperbesar man faat bagi negara dan masyarakat, serta memperluas pemilikan saham oleh masyarakat.

Jadi, emiten BUMN karya yang kini megap-megap tertimbun utang yang menggunung karena menjalankan penugasan pemerintah, jelas harus segera diselamatkan. Harus segera disehatkan, apalagi BUMN karya yang telah diprivatisasi ini sahamnya sudah banyak dibeli masyarakat.

Pemerintah harus betul-betul menangani emiten BUMN karya yang rapornya merah, yang membuat harga sahamnya anjlok dan merugikan masyarakat yang sudah mau ikut berinvestasi untuk membangun negeri. Pemerintah tidak boleh tutup mata terhadap kebijakan menteri sebelumnya yang mendorong emiten BUMN karya mengambil utang sebesar-besarnya untuk mendanai proyek-proyek infrastruktur yang merupakan investasi jangka panjang dan perlu dana besar.

Saat utang BUMN karya ini mulai menggunung dan menjadi sorotan  lem baga pemeringkat utang global Stan dard and Poor's (S&P) tahun 2019, Menteri BUMN saat itu Rini Soemarno mengatakan, peningkatan rasio utang khususnya bagi BUMN karya yang tengah berinvestasi memang membuat keuangan perseroan mengalami sedikit tekanan, tapi tekanan akan berakhir setelah proyek selesai dibangun. Namun, ternyata setelah proyek rampung dibangun, perusahaan-perusahaan konstruksi itu dibiarkan terseok-seok menanggung utang luar biasa besar.

Padahal, di mana-mana, seharusnya perusahaan konstruksi yang sudah selesai melakukan pembangunan, ya harus se gera dibayar oleh pemilik proyeknya, yang dalam pembangunan infrastruktur ini tentu saja harus dibayar pemerintah. Namun, pemerintah tak kunjung membayar tol-tol yang sudah jadi misalnya,dan membiarkan perusahaan konstruksi ini merugi karena menanggung beban bunga tinggi.

Sebut saja misalnya PT Waskita Karya Tbk, yang rugi hingga Rp 7,3 triliun tahun lalu. Debt to equity ratio-nya (DER) Waskita 3,42 kali awal tahun ini, alias benar-benar lampu merah. Bahkan, PT Adhi Karya Tbk, DER-nya sekitar 5,76 kali, atau utang sudah 5,76 kali dari ekuitas. Masalah ini harus segera diselesaikan, di mana pemerintah harus melindungi pula kepentingan masyarakat yang menjadipemegang saham emiten BUMNkar ya. Apalagi, karyawan-karyawan BUMN itu juga diminta membeli saham perusahaan.

Artinya, pemerintah punya kewaj iban menjaga agar investor tidak dirugikan. Apalagi, utang besar itu sesungguhnya karena BUMN harus menjalankan penugasan dari pemerintah, menjalankan visi dan misi Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menggeber pembangunan infrastruktur besar-besaran di Tanah Air guna mendorong pemerataan pembangunan dan menggerakkan ekonomi daerah.

Jika memang kepentingan pemerintah adalah membuat BUMN-BUMN karya itu sepenuhnya melaksanakan penugasan pemerintah, ya seharusnya tidak perlu go public. BUMN cukup menerbitkan obli gasi dengan pembayaran bunga terjadwal.

Oleh karena itu, untuk melindungi kepentingan investor publik, pemerintah harus membeli kembali saham emitenemiten BUMN jika memang tugasnya melaksanakan pekerjaan pemerintah. Ini sama seperti PT Pertamina dan PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) yang sepenuhnya milik negara, yang digunakan pula untuk menjalankan public service obligation (PSO) seperti BBM Satu Harga dan Listrik Masuk Desa.

Cara lain, pemerintah harus memerintahkan sovereign wealth fund kita, Indonesia Investment Authority (INA), untuk membeli semua proyek infrastruktur yang telah selesai dibangun emiten BU MN karya. Lembaga Pengelola Investasi ini memang dibentuk untuk menyelesaikan masalah pendanaan pem bangunan infrastruktur di Tanah Air yang membutuhkan dana besar dan berjangka panjang.

SWF ini didirikan untuk bekerja menghimpun dana-dana murah dari manca-negara, baik dari Amerika Serikat, Kanada, Uni Emirat Arab, hingga Jepang. Dengan demikian, INA bisa membantu emiten BUMN karya kembali sehat, kembali bisa mencetak laba dan punya dana untuk membangun infrastruktur lain yang dibutuhkan.

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN