Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Karyawan beraktivitas di Call Center Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Jakarta. Foto ilustrasi:  Investor Daily/DAVID

Karyawan beraktivitas di Call Center Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Jakarta. Foto ilustrasi: Investor Daily/DAVID

Restrukturisasi dan Penyehatan

Sabtu, 26 September 2020 | 16:26 WIB
Investor Daily

Kebijakan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk melanjutkan program restrukturisasi kredit hingga tahun depan memang sudah seharusnya. Pasalnya, vaksinasi Covid-19 yang menjadi kunci mengatasi krisis pandemi sekarang kemungkinan baru bisa dilakukan awal 2021.

Setelah ada vaksinasi massal, barulah terbuka kesempatan aktivitas ma syarakat pulih, bisnis beroperasi lan car, dan orang kembali bekerja nor mal. Daya beli akan membaik dan orang tidak lagi takut berbelanja maupun berinvestasi.

Menurut catatan OJK, realisasi restrukturisasi kredit di perbankan sudah mencapai Rp 878,57 triliun per 7 September lalu. Ini terbagi atas segmen usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) senilai Rp 359,11 triliun dari 5,82 juta debitur, sedangkan untuk non-UMKM --komersial dan korporasi-- Rp 519,46 triliun dari 1,44 juta debitur.

Restrukturisasi kredit merupakan relaksasi yang diberikan OJK guna membantu mengatasi dampak pandemic Covid-19 di sektor perbankan. Nasabah yang terdampak pandemic Covid-19, selain diberikan kesempatan untuk melakukan restrukturisasi kredit, juga diberikan stimulus subsidi bu nga dari pemerintah sebesar 6% di tiga bulan pertama dan selanjutnya 3% di tiga bulan berikutnya.

Selain itu, juga diberikan penjaminan kredit melalui lembaga milik pemerintah. Seiring perkembangan pandemi Covid-19 yang belum mencapai puncaknya di Indonesia dan diperkirakan berlangsung lebih lama, OJK kini memastikan membuka peluang agar keringanan kredit dalam Peraturan OJK Nomor 11 Tahun 2020 bisa diperpanjang hingga 2021.

Setidaknya, OJK memberi kepastian kepada para nasabah yang membutuhkan perpanjangan sampai Februari mendatang. OJK juga sudah bicara dengan Himbara dan bank-bank yang lain, agar nasabah yang sudah jatuh tempo bisa memperpanjang lagi restrukturisasi. Namun demikian, juga harus dipahami bersama bahwa tujuan restrukturisasi adalah untuk memperpanjang nafas hidup dunia usaha, untuk menjaga kesehatan dunia usaha, sehingga dapat berlari kembali saat pandemic sudah berhasil dikalahkan.

Untuk itu, bank-bank perlu lebih mengawasi kondisi dan membantu nasabah untuk bisa melewati krisis. Artinya, ke tika nasabah memang tidak becus mengelola usahanya dan tidak ada prospek lagi, maka tidak perlu diberi restrukturisasi kredit.

Selain itu, restrukturisasi ini tentunya hanya bersifat sementara, tidak bisa berlama-lama. Restrukturisasi ini, besar atau kecil, pasti berdampak pada arus kas perbankan. Pasalnya, bank tidak mendapatkan revenue dari restrukturisasi, sehingga apabila cash flow tidak kuat bisa menyebabkan arus kas ke posisi negatif.

Jadi, selain pemerintah segera mengatasi pandemi dan menyiapkan agar vaksinasi Covid-19 bisa langsung dilakukan begitu izin edar vaksin keluar, maka juga harus dipastikan dunia usaha terjaga kesehatannya. Pasalnya, peran swasta sangat besar, jauh berlipat- lipat dari pemerintah.

Di saat swasta terkapar seperti saat ini pun, konsumsi pemerintah perannya juga hanya 17% terhadap produk domestic bruto (PDB) kita.

Artinya, restrukturisasi kredit yang dilakukan dengan dukungan langsung maupun tak langsung OJK, otoritas fiskal pemerintah, dan otoritas moneter Bank Indonesia akan kehilangan maknanya jika dunia usaha secara keseluruhan tidak diselamatkan, tidak dijaga kesehatannya.

Jika mesin ekonomi kita telanjur mati, siapa nanti yang bisa membayar kembali kewajiban utang-utang ke bank setelah selesai masa restrukturisasi?

Itulah sebabnya, pemerintah, BI, dan OJK harus membantu dunia usaha secara keseluruhan bisa bertahan, jangan malah makin menggencet yang masih bisa bertahan. Pajak-pajak yang secara logika memang tidak bisa lagi dipenuhi karena anjloknya pengunjung atau tutupnya tempat usaha harus dibebaskan. Ini seperti pajak bumi dan bangunan (PBB) serta reklame untuk mal yang terpaksa tutup atau sepi karena dampak pandemi atau ketentuan

Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) ketat. Demikian pula pajak parkir 20% yang tetap dipungut meski parkiran sepi, hal itu sudah tidak wajar dilakukan pemerintah. Langkah lain juga harus dilakukan pemerintah, seperti mencabut larangan orang makan di restoran di mal. Pasalnya, daya tarik orang mengunjungi mal antara lain adalah bisa makanmakan di restoran dan kemudian pergi berbelanja kebutuhan yang lain.

Apalagi, pusat-pusat perbelanjaan modern ini juga sudah melaksanakan protokol kesehatan yang ketat, di mana terbukti tempat/ kegiatan lain jauh lebih banyak mencatatkan klaster Covid- 19, mulai dari perkantoran terutama perkantoran pemerintah, tim petugas lapangan, asrama dan panti asuhan, pasar, kegiatan keagamaan, rutan dan lapas, hingga hajatan.

Pasalnya, puluhan juta UMKM tergantung pemasaran atau bisnisnya di pusat-pusat perbelanjaan ini. Jutaan pekerja juga menggantungkan hi dupnya di sini.

Sedangkan untuk mendorong kembali daya beli masyarakat yang anjlok, sejumlah langkah perlu dilakukan. Ini misalnya membebaskan pajak pertambahan nilai (PPN), pajak penjualan, dan pajak penghasilan. Uang yang ada di masyarakat biarlah membantu seoptimal mungkin un tuk menjaga masih berputarnya perekonomian.

Selain itu, bantuan-bantuan sosial lebih baik diberikan dalam bentuk tunai, sehingga mendorong orang saling bertransaksi dan menjaga mesin produksi. Apalagi, sebagian besar UMKM yang mengajukan restrukturisasi itu juga masih memiliki potensi untuk membangkitkan kembali usahanya, lewat pemberian stimulus melalui bansos tunai maupun hibah modal untuk UMKM.

Upaya lain, belanja pemerintah harus diperbesar untuk meningkatkan demand produk dalam negeri dan insentif kepada semua pengusaha. Dengan demikian, dunia usaha masih bisa bertahan, sehingga saat vaksinasi sudah dilakukan, roda ekonomi langsung kembali berputar kencang. Utang-utang pun kembali dibayar.  

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN