Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Bank Indonesia. Foto: BeritaSatu Photo/M Defrizal

Bank Indonesia. Foto: BeritaSatu Photo/M Defrizal

Rezim Bunga Rendah

Jumat, 20 November 2020 | 11:43 WIB
Investor Daily

Bank Indonesia (BI) memangkas BI 7-day Reverse Repo Rate (BI7DRR) sebesar 25 bps ke level 3,75% yang merupakan BI7DRR terendah sepanjang sejarah. Bank sentral juga menurunkan suku bunga Deposit Facility dan suku bunga Lending Facility masing-masing sebesar 25 bps menjadi 3,00% dan 4,50%.

Sepanjang tahun ini, BI telah lima kali menurunkan suku bunga acuan masing-masing sebesar 25 bps atau total 125 bps dari posisi 5% pada awal tahun. Keputusan BI menurunkan BI7DRR dalam rapat dewan gubernur (RDG), Kamis (19/11), sesuai ekspektasi pasar. Meski Fed funds rate (FFR) pekan lalu dipertahankan di level 0-0,25%,

Bank Sentral AS (The Fed) mengindikasikan bakal menahan, bahkan menurunkan suku bunga acuan hingga akhir 2020 sebagai instrumen untuk mendo rong ekonomi. Apalagi AS diperkirakan segera menggelontorkan stimulus senilai US$ 2,2 triliun untuk memulihkan perekono miannya yang terpuruk akibat pandemic Covid-19.

Stimulus yang akan dipompakan The Fed dan indikasi FFR yang rendah sudah cukup bagi BI untuk mengambil keputusan memangkas bunga acuan. Stimulus dan FFR yang rendah akan membuat pasokan dolar AS di pasar global berlimpah. The greenback akan mengalir deras ke pasar keuangan global, terutama pasar saham dan obligasi di negara-negara emerging markets, termasuk Indonesia.

Selain mendongkrak nilai tukar rupiah, melimpahnya dolar AS bakal menekan inflasi barang impor (imported inflation). Sejumlah indicator ekonomi domestik juga telah menunjukkan tanda- tanda positif. Inflasi hingga Oktober lalu terjaga rendah di kisaran 1,44 % secara tahunan (year on year/yoy) dan 0,07% secara bulanan (month to month/mtm). Inflasi Oktober (mtm) mengindikasikan ekonomi mulai menggeliat akibat meningkatnya konsumsi masyarakat.

Tiga bulan sebelumnya (Juli, Agustus, September), Indonesia berturut- turut mencatatkan de flasi atau inflasi negative masing-masing sebesar 0,10%, 0,05%, dan 0,05%.

Meski stimulus terbaru AS belum dikucurkan, nilai tukar rupiah sudah terapresiasi. Pada 18 November 2020, rupiah menguat 3,94% (point to point) dibandingkan Oktober, melanjutkan penguatan bulan sebelumnya sebesar 1,74% (ptp) atau 0,67% secara rata-rata. Penguatan rupiah ke level Rp 14.167 per dolar AS saat ini didorong aliran masuk modal asing (capital inflow) ke pasar keuangan domestik seiring turunnya ketidakpastian di pasar global dan persepsi positif investor terhadap prospek ekonomi dalam negeri.

Faktor lainnya tentu saja pertumbuhan eko nomi yang sudah membentuk kurva ‘V’. Pada kuartal III-2020, pertumbuhan ekonomi terkontraksi atau minus 3,49%. Ang ka itu lebih baik dibanding kuartal se belumnya yang minus 5,32% secara ta hunan (year on year/yoy). Perbaikan juga ditunjukkan secara kuartalan (quarter to quarter/q to q). Setelah tiga kuartal sebe lum nya berturut- turut negatif, ekonomi kuar tal III-2020 berbalik positif dan tumbuh 5,05% (q to q).

Penurunan BI7DRR ke level terendah sepanjang sejarah adalah keputusan yang tepat. Terlebih BI hingga 17 November 2020 juga telah menambah likuiditas (quantitative easing) di perbankan sekitar Rp 680,89 triliun. Suku bunga rendah dan likuiditas yang memadai adalah modal yang amat penting untuk mengakselerasi pemulihan ekonomi. Dengan bunga rendah dan likuiditas yang cukup, bank-bank akan lebih gencar menyalurkan kredit kapada sektor riil dan masyarakat.

Dengan begitu, dunia usaha akan kembali berproduksi, tenaga kerja terserap, daya beli naik, konsumsi bertumbuh.

Namun, itu baru hitung-hitungan di atas kertas. Faktanya, rezim suku bunga rendah belum simetris dengan fungsi intermediasi perbankan terhadap sektor riil. Penurunan BI7DRR dan longgarnya likuiditas memang telah berkontribusi menurunkan suku bunga perbankan, namun levelnya masih kecil dan tak sebanding dengan penurunan BI7DRR.

Rata-rata suku bunga deposito dan kredit modal kerja pada Oktober 2020 masih 4,93% dan 9,38%, belum beranjak jauh dari posisi Desember 2019 masing-masing di level 6,31% dan 10,09%. Tak mengherankan jika penyaluran kredit perbankan masih seret. Kredit pada kuartal III-2020 hanya tumbuh 0,12% (yoy).

Sebaliknya, dana pihak ketiga (DPK) tumbuh 12,88% (yoy). Khusus pada Oktober, per tumbuhan kredit terkontraksi 0,47% (yoy), sedangkan DPK tumbuh 12,12% (yoy). Kondisi itu menunjukkan bahwa fung si intermediasi perbankan masih lemah sejalan dengan belum kuatnya permintaan domestik.

Sampai akhir tahun ini, kredit per bankan diperkirakan hanya tumbuh 1-2% disbanding double digit pada masa-masa normal. Jangan aneh pula bila kini bank-bank, dengan alasan risiko kredit tinggi akibat pandemi, lebih suka menginvestasikan dananya di surat berharga negara (SBN) dibanding menyalurkannya sebagai kredit. Pada 2 Maret 2020 atau sebelum Covid merebak di Tanah Air, dana perbankan di SBN berjumlah Rp 811,55 triliun, tetapi pada 17 November 2020 mencapai Rp 1.422,24 triliun atau melonjak 75%.

Besarnya kepemilikan bank di SBN, di satu sisi, berdampak positif karena turut membantu meredam guncangan di pasar finansial bila investor asing keluar dari pasar SBN. Dengan membeli SBN, bank-bank juga turut membantu pembiayaan APBN, khususnya untuk program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Namun, jika terus dibiarkan, kepemilikan bank di SBN dalam jumlah besar sungguh tidak produktif.

Selain membebani APBN karena bunganya tinggi, dana bank yang menumpuk di SBN bisa membuat sek tor riil kolaps karena kesulitan likuiditas. Padahal, dalam kondisi saat ini, sektor riil jus tru harus diguyur kre dit. Pemulihan ekonomi hanya bisa berjalan jika sektor riil bergerak lagi. Untuk bisa bergerak, sektor riil harus mendapatkan modal kerja yang terjangkau. Jelas BI tidak bisa bekerja sendirian. Pemerintah harus menyokongnya.

Agar bunga kredit turun dan bertumbuh, pemerintah harus membangkitkan demand di sektor riil dan masyarakat agar konsumsi domestik meningkat, di antaranya dengan menggenjot stimulus fiskal serta belanja APBN dan APBD. Realisasi anggaran program PEN jauh dari optimal. Hingga 11 November 2020, realisasi PEN mencapai Rp 386,01 triliun atau baru 55,5% dari pagu anggaran senilai total Rp 695,20 triliun.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga harus lebih gencar memberikan daya ung kit (leverage) bagi pemulihan ekonomi nasional. OJK hingga 5 Oktober 2020 te lah merealisasikan restrukturisasi kredit per bankan senilai Rp 914,65 triliun bagi de bitur UMKM dan non-UMKM. Namun, yang dibutuhkan sektor riil bukan sekadar restrukturisasi kredit. Mereka butuh modal kerja.

Itu sebabnya, OJK harus ikut mendo rong leverage penyaluran kredit, terutama dari da na penempatan pemerintah di bank ang gota Himpunan Bank-bank Milik Negara (Himbara) dan bank pembangunan daerah (BPD). Formula pemulihan ekonomi yang dijalankan pemerintah, BI, dan OJK dalam bentuk stimulus fiskal, stimulus moneter, dan stimulus sektor keuangan sesungguhnya sudah cukup lengkap untuk mengakselerasi pemulihan ekonomi nasional.

Seberapa kuat instrumen-instrumen itu mampu memberikan daya dorong terhadap pemulihan ekonomi dan bagaimana efektivitasnya di lapangan, tentu tergantung kepada seberapa gigih pemerintah, BI, dan OJK bekerja.

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN