Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Karyawan memberikan pelayanan di Call Center Otoritas Jasa Keuangan (OJK), di Jakarta. Foto:  Investor Daily/David Gita Roza

Karyawan memberikan pelayanan di Call Center Otoritas Jasa Keuangan (OJK), di Jakarta. Foto: Investor Daily/David Gita Roza

Saatnya Mereformasi Industri Asuransi

Investor Daily, Selasa, 21 Januari 2020 | 12:01 WIB

Industri asuransi sedang di persimpangan. Setelah kasus gagal bayar klaim nasabah PT Asuransi Jiwasraya (Persero) dan PT AJB Bumiputera merebak, kini muncul dugaan PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Persero) alias Asabri mengalami hal serupa. Bahkan, kasus Asabri disebut-sebut beraroma korupsi, isu yang habis-habisan dibantah direksinya.

Kasus yang menggulung perusahaan- perusahaan asuransi relatif sama. Gagal bayar terjadi karena mereka menginvestasikan dana nasabah pada instrumen berisiko tinggi, seperti saham berfundamental lemah. Agar nasabah tertarik, perusahaan asuransi menawarkan keuntungan (return) selangit, bisa 2-3 kali lipat dari bunga deposito, bergaransi pula.

Padahal, saham bukanlah instrument yang menghasilkan pendapatan tetap (fixed income) karena harganya bisa berfluktuasi kapan saja. Alhasil, saat harga saham terjun bebas, perusahaan- perusahaan asuransi tak mampu membayar klaim nasabah.

Selain menawarkan return sangat tinggi, bersifat tetap, dan bergaransi, perusahaan-perusahaan asuransi mengabaikan prinsip kehati-hatian. Bahkan mereka secara terang-terangan melanggar batasan alokasi dana investasi yang digariskan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Persoalan makin rumit karena perusahaan- perusahaan asuransi menggandeng bank dalam memasarkan produknya. Banyak nasabah perbankan, baik ritel maupun institusi, yang tergiur membeli produk bancassurance itu. Tatkala gagal bayar mencuat, bankbank terkena getahnya.

Masalah semakin kompleks karena kasus gagal bayar perusahaan asuransi juga berimbas ke pasar modal. Demi menutup klaim nasabah yang demikian besar, perusahaan asuransi menjual murah (forced sell) saham, reksa dana, dan obligasinya. Akibatnya, pasar saham, reksa dana, dan obligasi ikut tertekan.

Tak sampai di situ, kasus gagal bayar perusahaan asuransi, khususnya Jiwasraya, ditengarai sarat unsur penipuan (fraud). Juga ada indikasi patgulipat antara oknum direksi dan pemilik emiten yang sahamnya menjadi objek investasi.

Itu sebabnya, Kejaksaan Agung menangkap sejumlah orang, termasuk oknum direksi dan pemilik emiten, yang diduga bermain dalam kasus Jiwasraya.

Tentu saja kita mendukung langkah hukum penyelesaian kasus Jiwasraya, juga kasus-kasus lainnya di industry asuransi. Langkah hukum diperlukan untuk menimbulkan efek jera agar kasus serupa tidak terus terulang. Para oknum yang terlibat, termasuk oknum regulator, harus diganjar hukuman yang setimpal.

Kasus yang membelit industri asuransi tak boleh dipandang remeh karena sudah masuk kategori sistemik. Kasus tersebut bisa merembet ke sektor lain dan dapat mengganggu stabilitas sistem keuangan, bahkan perekonomian nasional. Karena itu, kita mendorong supaya penyelesaiannya tidak semata menggunakan pendekatan hukum, melainkan juga pendekatan korporasi.

Pendekatan korporasi dibutuhkan agar pemulihan (recovery) aset perusahaan asuransi bermasalah, bisa dioptimalkan, sehingga dana nasabah dapat kembali maksimal. Jika recovery berjalan optimal, dana yang dikeluarkan negara untuk membayar nasabah, khususnya di perusahaan asuransi BUMN, dapat ditekan.

Dengan begitu pula, kasusnya tidak menimbulkan dampak sistemik. Juga tidak menggerus kepercayaan masyarakat. Kita mendukung langkahlangkah Kementerian BUMN untuk menyelamatkan Jiwasraya, yaitu mencari mitra strategis melalui PT Jiwasraya Putra (anak perusahaan), menerbitkan obligasi subordinasi (subdebt) yang dapat dikonversi menjadi saham, dan membuat produk reasuransi dengan investor. Dari skema-skema itulah klaim nasabah antara lain akan dibayar.

Kita juga sepakat bahwa kasus Jiwasraya, Bumiputera, dan perusahaan asuransi lainnya yang kini menyembul ke permukaan, adalah puncak gunung es yang terbentuk sejak beberapa dekade lalu. Puncak gunung es itu bisa runtuh kapan saja --dengan efek domino yang dahsyat-- jika tidak segera ditangani secara tuntas, tegas, sampai ke akar-akarnya.

Kalau mau jujur, industri asuransi selama ini ‘agak terabaikan’. Setelah krisis moneter mengharu biru negeri ini pada 1988, pemerintah hanya menyehatkan perbankan. Padahal, industri asuransi juga remuk redam, terutama akibat depresiasi rupiah yang amat parah, mencapai 600%, inflasi yang membubung hingga 77%, dan pertumbuhan ekonomi yang minus 13,6%.

Maka sejak krisis 1998, industri asuransi digerogoti penyakit yang tak kunjung sembuh, bahkan semakin akut dari waktu ke waktu. Sekaranglah momentum yang tepat bagi pemerintah untuk mereformasi industri asuransi. Industri asuransi nasional harus disehatkan, luar-dalam. Reformasi harus dimulai dari pengelolaan risiko (risk management). OJK harus memastikan setiap perusahaan asuransi memiliki risiko bisnis, risiko likuiditas, dan risiko pasar yang aman dan terukur. Kecuali menegakkan tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance/GCG), OJK harus menjamin setiap regulasi diimplementasikan secara konsisten, tanpa pandang bulu.

Keinginan pemerintah membentuk lembaga penjamin polis (LPP) sudah benar. Dengan adanya lembaga tersebut, masyarakat tidak takut dananya hilang akibat diselewengkan. Kepercayaan masyarakat terhadap industry nasional akan meningkat. Maka jika memang serius, pemerintah harus segera mengajukan rancangan undang-undang (RUU) LPP ke DPR atau memasukkannya ke omnibus law yang segera dibahas di parlemen. Pembentukan LPP harus menjadi bagian dari reformasi industri asuransi nasional.

Ke depan, industri asuransi tak boleh lagi dianaktirikan. Sebab kebutuhan masyarakat untuk berasuransi –khususnya sebagai proteksi risiko dan tabungan-- akan terus meningkat seiring naiknya kesejahteraan penduduk di Tanah Air.

Lagi pula, penetrasi atau pendapatan premi terhadap produk domestik bruto (PDB) di Indonesia baru 3,3% dibanding Malaysia 3,7%, Singapura 4,5%, dan Thailand 5,4%. Densitas atau pendapatan premi terhadap jumlah penduduk Indonesia juga baru Rp 1,71 juta, padahal Malaysia sudah Rp 5,11 juta, Thailand Rp 5,18 juta, dan Singapura Rp 36,23 juta. Jika kondisi industri asuransi nasional terus kusut masai, penetrasi dan densitas akan sulit tumbuh. Bila industri asuransi domestik terus karut marut, masyarakat bakal takut berasuransi.

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN

REKOMENDASI UNTUK ANDA