Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Salah satu usaha ultramikro. Foto ilustrasi: SP/Joanito De Saojoao

Salah satu usaha ultramikro. Foto ilustrasi: SP/Joanito De Saojoao

Selamat Datang 'Holding' Ultramikro

Selasa, 9 Februari 2021 | 07:00 WIB
Abdul Aziz (abdul_aziz@investor.co.id)

Pembentukan Holding Ultramikro tinggal selangkah lagi. Dalam skenario pemerintah, Holding Ultramikro terdiri atas tiga BUMN, yaitu PT Pegadaian, PT Permodalan Nasional Madani (PNM), dan PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI). Dalam Holding Ultramikro, BRI bertindak sebagai induk.

Pembentukan Holding Ultramikro akan diawali rights issue atau penerbitan saham baru tanpa hak memesan efek terlebih dahulu (HMETD) oleh BRI. Pemerintah, dalam rights issue, bakal mengambil seluruh hak yang menjadi bagian negara. Seluruh saham seri B milik negara di Pegadaian dan PNM kemudian diserahkan kepada BRI.

Setelah penerbitan saham baru, kepemilikan negara di BRI tetap 56,75%. Sedangkan BRI akan memiliki seluruh saham Seri B di Pegadaian dan PNM masing-masing sebesar 99,99%. Di sisi lain, negara tetap memiliki saham Seri A Dwiwarna di PNM dan Pegadaian.

Skenario pembentukan Holding Ultramikro sepertinya bakal berjalan mulus karena Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) sudah menyetujui rencana tersebut. Begitu pula Komite Privatisasi. Bahkan, menteri keuangan (menkeu) sudah merekomendasikan skenario itu.

Niat pemerintah membentuk Holding Ultramikro sungguh mulia. Melalui holding tersebut, pemerintah ingin menjangkau para pelaku usaha ultramikro secara lebih luas, lebih dalam, dan lebih masif. Di Indonesia terdapat sekitar 57 juta pelaku usaha ultramikro yang sebagian besar berada di pelosok dan kawasan terpencil (remote area).

Holding Ultramikro diharapkan mampu menerabas berbagai hambatan yang dihadapi para pelaku usaha ultramikro dalam mendapatkan akses pembiayaan formal. BRI, dengan kekuatan jaringan dan finansialnya, serta Pegadaian dan PNM dengan kegesitan dan kelincahan aksesnya, diharapkan mampu menjawab persoalan-persoalan substansial yang dihadapi para pelaku usaha ultramikro.

Kita, terus terang, harus mengakui bahwa pelaku usaha ultramikro di Tanah Air selama ini termarjinalkan. Sebagian besar pengusaha ultramikro tak punya akses ke lembaga jasa keuangan formal (unbanked). Mereka juga dianggap tidak memenuhi kriteria sebagai debitur (unbankable).

Karena unbanked dan unbankable, para pelaku usaha ultramikro sulit berkembang. Mereka susah naik kelas menjadi pengusaha mikro, pengusaha kecil, apalagi menjadi pengusaha menengah dan pengusaha besar. Ironisnya lagi, karena unbanked dan unbankable, sebagian pengusaha ultramikro terjebak utang kepada rentenir.

Berdasarkan survei BRI terhadap  30 juta pengusaha ultramikro, sekitar 5 juta pelaku usaha ultramikro meminjam modal dari rentenir. Sedangkan yang mendapatkan pendanaan dari sektor formal cuma 15 juta, yaitu 3 juta dari perbankan, 3 juta dari Pegadaian, 6 juta dari pinjaman kelompok (group lending), 1,5 juta dari Bank Perkreditan Rakyat (BPR), dan 1,5 juta dari perusahaan financial technology (fintech).

Survei BRI menyebutkan, sebanyak 18 juta pelaku usaha ultramikro sama sekali tidak terlayani oleh sektor formal maupun nonformal. Inilah jawaban mengapa para pengusaha ultramikro susah naik kelas. Dengan modal pas-pasan, mereka tak bisa mengembangkan produk dan pasar.

Dengan skala bisnis dan modal yang sangat terbatas, para pelaku usaha ultramikro sangat rentan menghadapi krisis, termasuk saat menghadapi badai pandemi. Data Asosiasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Indonesia (Akumindo) menunjukkan, akibat pandemi Covid-19, sekitar 50% usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), termasuk ultramikro, tutup dan 7 juta karyawan kehilangan pekerjaan.

Padahal, para pelaku usaha ultramikro adalah denyut jantung perekonomian negeri ini. Merekalah ekonomi akar rumput (grassroot) yang sesungguhnya. Jika pelaku usaha ultramikro bangkit, ekonomi nasional juga bangkit. Bisa dipahami jika pemerintah menargetkan kontribusi sektor ultramikro terhadap produk domestik bruto (PDB) nasional mencapai 61%.

Menilik problematika yang melilit para pengusaha ultramikro, wajar jika kita menaruh ekspektasi tinggi terhadap kehadiran Holding Ultramikro. Holding Ultramikro harus mampu membebaskan para pelaku usaha ultramikro dari belenggu utang rentenir yang bunganya mencekik leher.

Holding Ultramikro juga harus bisa melayani belasan juta, bahkan puluhan juta pelaku usaha ultramikro, yang sama sekali belum punya akses ke sektor pembiayaan formal maupun nonformal. Holding Ultramikro harus menjadi kepanjangan tangan negara untuk hadir, memberdayakan, dan menyejahterakan mereka.

Itu sebabnya, kita mendorong agar Holding Ultramikro bukan sekadar mampu membuka akses pembiayaan bagi para pelaku usaha ultramikro, tapi juga memberikan pendampingan bisnis kepada mereka. Hanya melalui pendampingan dan pembinaan itulah para pelaku usaha ultramikro bisa naik kelas.

Di luar itu, kita juga tak mau BRI, PNM, dan Pegadaian mendapat masalah setelah bergabung dalam Holding Ultramikro. Jangan sampai kinerja bisnis ketiga perusahaan itu malah terganggu setelah masuk Holding Ultramikro. Maka sinergi ketiganya setelah bergabung dalam Holding Ultramikro harus benar-benar disiapkan.

Tentu saja BRI harus mendapat catatan khusus. Sebagai bank terbesar di Tanah Air, bisnis BRI tak boleh terhambat gara-gara menjadi induk Holding Ultramikro. Sebab, masalah yang dihadapi BRI berisiko menimbulkan persoalan sistemik bagi perbankan di Tanah Air dan perekonomian nasional secara keseluruhan.

Lebih dari itu, BRI adalah perusahaan yang sahamnya tercatat di bursa (listed company). Jika kinerja emiten bersandi BBRI itu terganggu, dampaknya bisa menjalar ke pasar saham, apalagi BRI merupakan salah satu emiten dengan kapitalisasi pasar (market cap) terbesar di bursa domestik. Bila itu sampai terjadi, yang rugi bukan hanya negara dan pengusaha ultramikro, tapi juga para pemegang saham publik dan pasar modal domestik secara keseluruhan.***

Editor : Abdul Aziz (abdul_aziz@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN