Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password

×

Email

Password

×

Nama

Email

Password

Ulangi Password

×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Kota Jababeka. Foto: Investor Daily/IST

Kota Jababeka. Foto: Investor Daily/IST

Sengkarut Jababeka

Kamis, 11 Juli 2019 | 11:23 WIB

Kabar tak sedap menyeruak dari lantai bursa. PT Kawasan Industri Jababeka Tbk, emiten kawasan industry yang selama ini dikenal adem-ayem dan sahamnya sedang menikmati masa rally, tiba-tiba dikabarkan terancam gagal bayar (default) atas surat utang (notes) senior yang diterbitkan anak perusahaan. Demi menghindari kesimpang-siuran informasi yang dapat mengganggu pasar, menghambat kinerja perusahaan, dan merugikan investor, Bursa Efek Indonesia (BEI) memberlakukan suspensi terhadap saham Jababeka sejak sesi II perdagangan Senin (8/7).

Otoritas bursa sedang menelusuri pangkal penyebab kisruh Jababeka. Saat di-suspend, saham emiten bersandi KIJA itu berada di level Rp 304. Sejak terperosok ke level Rp 208 pada awal September tahun silam, harga KIJA terus menguat. Bahkan, sebelum terkena suspensi, KIJA sempat bertengger di level Rp 318, lebih mahal 53% dari harga pada awal September 2018.

Kendati tak masuk jajaran 45 saham paling likuid di bursa (LQ45), KIJA tergolong saham yang diburu investor. Bulan ini, KIJA masuk daftar saham elite yang dapat ditransaksikan secara margin dan shortsell. Jababeka bukan perusahaan remeh-temeh. Melangsungkan penawaran umum perdana (initial public offering/ IPO) saham pada Januari 1995, emiten ini melantai di papan utama BEI.

Kinerja Jababeka terbilang lumayan. Setelah anjlok 52% gara-gara tergerus selisih kurs pada 2018, laba Jababeka kembali melesat. Pada kuartal I-2019, laba bersih Jababeka melonjak 409% menjadi Rp 76,65 miliar, dengan pendapatan konsolidasi Rp 584,76 miliar, naik 18,56% dari kuartal I-2018. Pengembang kawasan industri ini punya kas Rp 800 miliar. Sengkarut Jababeka diduga berasal dari perubahan kepemilikan saham pengendali.

Data terkini BEI menunjukkan, pemegang saham Jababeka terdiri atas Mu’min Ali Gunawan (21,08%), Islamic Development Bank/IDB (10,93%), PT Imakotama Investindo (6,16%), Hadi Rahardja (2,79%), Setiawan Mardjuki (0,16), dan masyarakat (61,81%).

Data kepemilikan saham Jababeka saat ini jauh berbeda dengan beberapa tahun lalu. Pada 2016, nama Mu’min Ali Gunawan (pendiri Grup Panin) tak ada dalam daftar pemegang saham wajib publikasi (minimal 5%). Per 30 September 2016, pemegang saham Jababeka adalah Charm Grow International Ltd (16,12%) dan Intellitop Finance Ltd (7,31%). Nama pemegang saham Jababeka dan porsi kepemilikannya berubah sejak 31 Juli 2017, menyusul masuknya Credit Suisse AG Singapore Trust dan IDB. Per 31 Desember 2017, muncul nama Mu’min Ali Gunawan dengan kepemilikan 21,08%. Lalu pada Maret 2019, PT Imakotama Investindo tertera sebagai salah satu pemegang saham Jababeka, dengan kepemilikan 5,39%. Polemik mencuat dalam rapat umum pemegang saham tahunan (RUPST) Jababeka pada 26 Juni 2019. Atas usulan Imakotama Investindo dan IDB, pemegang saham dengan jumlah suara 52,11% menyetujui perubahan anggota direksi dan anggota komisaris Jababeka, di antaranya mengangkat direktur utama dan komisaris baru.

Dari situlah kisruh bermula. Akibat perubahan pemegang saham pengendali, Jababeka melalui anak usahanya, Jababeka International BV, diwajibkan membeli kembali obligasi global (notes) senilai US$ 300 juta, dengan penawaran harga 101% dari nilai pokok, ditambah bunga. Dalam laporan keuangan Maret 2019, Jababeka memang tercatat memiliki utang senior notes tahun 2023 sebesar Rp 4,25 triliun. Karena persoalan surat utang ini bertali- temali dengan perubahan pemegang saham pengendali, terbersitlah tuduhan telah terjadi acting in concert. Acting in concert adalah suatu kondisi di mana sejumlah investor sepakat bekerja sama atau bertindak sebagai satu kesatuan untuk mencapai satu sasaran investasi yang sama.

Di luar itu, kisruh Jababeka melahirkan seabrek pertanyaan. Misalnya, mengapa Jababeka harus membeli kembali (buyback) surat utang itu sekarang bila utangnya baru jatuh tempo pada 2023? Mengapa pula Jababeka terancam default untuk utang yang harus dibayar empat tahun ke depan? Benarkah Jababeka tak bisa menukarkan notes yang jatuh tempo tahun ini dengan obligasi 2023? Bagaimana sebetulnya perjanjian emisi obligasi yang ditandatangani Jababeka dengan para kreditur? Siapakah para krediturnya?

Sejujurnya, masalah yang sedang mengimpit Jababeka sepenuhnya urusan internal perusahaan. Bahkan, pihakpihak yang berselisih masih bisa berembuk dalam rapat umum pemegang obligasi (RUPO) kelak. Masalah ini bocor sehingga merebak menjadi bola salju, lalu menciptakan kekhawatiran di lantai bursa, menjadi teror bagi para investor publik, dan merepotkan otoritas Sengkarut tak akan muncul jika Jababeka memegang teguh prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance/GCG). \

Bila transparency (keterbukaan), accountability (akuntabilitas), responsibility (pertanggungjawaban), independency (kemandirian), dan fairness (kesetaraan/kewajaran) ditegakkan, masyarakat tidak akan terkaget-kaget dengan persoalan obligasi Jababeka.

Adalah tugas otoritas bursa (BEI) dan otoritas pasar modal (Otoritas Jasa Keuangan/OJK) untuk menginvestigasi kasus Jababeka hingga tuntas, menyeluruh. Dengan begitu, keputusan dan sanksi yang dijatuhkan akan benar-benar valid dan adil bagi seluruh pemangku kepentingan (stakeholders), terutama emiten, manajemen, pemegang saham, serta investor.

Aturan harus ditegakkan, tanpa tedeng aling-aling, tanpa pandang bulu. Otoritas bursa dan otoritas pasar modal harus membuktikan tuduhan adanya acting in concert dengan tujuan memanipulasi harga saham dan tindakan lainnya yang melanggar prinsip-prinsip perdagangan di bursa saham (teratur, wajar, dan efisien).

Kita sepakat bahwa kasus Jababeka adalah pertaruhan bagi BEI dan OJK. Penanganan kasus Jababeka akan turut menentukan hitam-putih persepsi investor di pasar modal. BEI dan OJK tentu harus berupaya agar investor publik tidak dirugikan, terlebih publik merupakan pemegang saham mayoritas. Keberhasilan menyelesaikan kasus Jababeka akan meningkatkan kepercayaan investor, khususnya investor publik. Tapi bila kasus ini gagal ditangani, kepercayaan investor publik bisa runtuh, bukan saja terhadap Jababeka selaku emiten, tapi juga terhadap BEI dan OJK selaku otoritas.

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN