Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password

×

Email

Password

×

Nama

Email

Password

Ulangi Password

×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Perry Warjiyo. Foto: IST

Perry Warjiyo. Foto: IST

Setelah Bunga Acuan Turun

Investor Daily, Jumat, 20 September 2019 | 11:55 WIB

Seperti dugaan pelaku pasar, Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia (RDG BI), kemarin, memutuskan untuk memangkas suku bunga acuan ke level 5,25%. Dengan demikian, sejak awal Januari tahun ini, Bank Sentral telah tiga kali menurunkan BI 7-day Reverse Repo Rate (BI 7-DRRR) masing-masing sebesar 25 bps.

Tak ada yang luar biasa dari keputusan BI menurunkan suku bunga acuan. Sebab beberapa jam sebelumnya atau Rabu (17/9) waktu setempat, Bank Sentral AS (The Fed) lewat Komite Pasar Terbuka Federal (FOMC) menurunkan Fed funds rate (FFR) sebesar 25 bps ke level 1,75-2,00%.

Selama ini, keputusan BI dalam soal suku bunga hampir selalu ‘bermakmum’ kepada The Fed. Mungkin itu sebabnya, pasar tidak antusias, acuh tak acuh, bahkan terkesan dingin menyambut keputusan BI. Buktinya, menjelang RDG digelar, nilai tukar rupiah berdasarkan kurs referensi Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (Jidor) melemah ke level Rp 14.099 per dolar AS dibading hari sebelumnya Rp 14.080.

Gubernur BI Perry Warjiyo dalam jumpa pers Kamis (19/9/2019). Sumber: BSTV
Gubernur BI Perry Warjiyo dalam jumpa pers Kamis (19/9/2019). Sumber: BSTV

Hal senada ditunjukkan pasar saham. Indeks harga saham gabungan (IHSG) di Bursa Efek Indonesia (BEI) menyusut 32 poin (0,51%) ke level 6.244,47, diikuti aksi jual bersih (net sell) oleh investor asing senilai Rp 596,52 miliar. Padahal, Wall Street sehari sebelumnya menghijau. Para investor di pasar saham AS jauh-jauh hari sudah memasukkan skenario penurunan FFR dalam kalkulasi mereka.

Tentu saja penurunan BI 7-DRRR dan FFR punya korelasi langsung. Hanya saja, jika FFR dipangkas untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi AS maka BI 7-DRRR dipangkas untuk mencegah arus modal keluar (capital outflow) yang dapat memicu depresiasi rupiah lebih dalam. Muaranya akan tetap sama, yaitu menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi nasional, baik melalui kurs yang kuat dan stabil, penyaluran kredit yang ekspansif, inflasi yang terjaga rendah, maupun indikatorindikator makro lainnya.

Maka kemudian muncul pertanyaan, apakah suku bunga acuan BI sudah ideal sebagai benteng yang kokoh untuk membendung arus modal keluar, sekaligus sebagai penjaga stabilitas? Ideal atau tidaknya BI 7-DRRR bukan hanya ditentukan oleh ketahanan fundamental ekonomi di dalam negeri, tapi juga oleh arah kebijakan suku bunga acuan di negara-negara lain.

Lagi pula, ke depan, FFR punya tendensi turun lagi. BI tak hanya ‘melawan’ The Fed, tapi juga bank sentral negara-negara lainnya. Bila negara-negara lain, terutama di emerging markets menawarkan suku bunga lebih rendah, dengan stabilitas ekonomi terjaga, benteng BI bisa bobol. Apalagi jika mereka manawarkan insentif lain, seperti kemudahan berinvestasi, tarif pajak yang murah, stabilitas makro yang terjaga, jaminan keamanan, kepastian hukum, dan iklim perburuhan yang lebih kondusif.

Suku bunga hanya bagian kecil dari senjata pencegah capital outflow dan penarik aliran modal masuk (capital inflow), terutama dalam bentuk aliran investasi asing langsung (foreign direct investment/FDI). Suku bunga yang kompetitif bisa tak berarti bila tidak didukung faktor-faktor lainnya yang dapat membuat para investor asing merasa nyaman berinvestasi di Indonesia. Kita mengapresiasi keputusan BI yang juga telah merelaksasi kebijakan makroprudensial untuk meningkatkan penyaluran kredit dan meningkatkan daya beli masyarakat.

Langkah yang ditempuh BI di antaranya menyempurnakan pengaturan Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM), melonggarkan rasio Loan to Value/Financing to Value (LTV/FTV) untuk kredit/pembiayaan properti dan kendaraan bermotor berikut tambahan keringanan uang muka. Namun, sekali lagi, kebijakan BI saja belum cukup. Karena itu, kita meminta pemerintah lebih serius membenahi iklim investasi di Tanah Air.

Maraknya relokasi industry dari Tongkok ke Vietnam, Thailand, Malaysia, Filipina, dan Kamboja –bukan ke Indonesia-- adalah bukti bahwa iklim investasi di negeri ini masih kalah kompetitif dibanding negara-negara tetangga.

Kita juga prihatin ketika mendengar kabar bahwa pemerintah baru akan memetakan penyebab mahalnya biaya logistik, yang membuat investor asing enggan menanamkan modalnya di Indonesia.

Juga merasa gemas ketika sistem perizinan investasi terpadu secara digital (Online Single Submission/ OSS) belum diimplementasikan dengan alasan masih terkendala koordinasi antar-kementerian/lembaga (K/L) dan pemda.

Bukankah pemerintah telah meluncurkan 16 paket kebijakan ekonomi yang sempat diklaim sebagai ‘karpet merah’ yang bakal membuat investor asing berbondong-bondong datang dan menanamkan modalnya di Indonesia Indonesia, mau tidak mau, harus menarik sebanyak mungkin investasi. Sebab ke depan, tantangan ekonomi global lebih kompleks.

Prediksi bahwa perekonomian global dan AS berisiko mengalami resesi –meski di sisi lain ekonomi Negeri Paman Sam menunjukkan tanda-tanda perbaikan—adalah bukti bahwa masa depan dunia ini masih dibayang-bayangi ketidakpastian.

Belum lagi bila dikaitkan dengan perang dagang AS dan Tiongkok yang tak jelas kapan bakal berakhir. Pemerintah ke depan tidak bisa lagi bergantung sepenuhnya kepada konsumsi rumah tangga sebagai lokomotif pertumbuhan ekonomi nasional. Konsumsi rumah tangga selama ini berkontribusi 55-57% terhadap struktur produk domestik bruto (PDB) dari sisi pengeluaran, sedangkan investasi (pembentukan modal tetap bruto/PMTB) hanya 31-33%, ekspor 17-19% (dikurangi impor 16-18%), konsumsi pemerintah 7-8%, dan lembaga non-profit yang melayani rumah tangga (LNPRT) sebesar 1-1,4%.

Ke depan, kontribusi PMTB harus ditingkatkan setidaknya hingga 40%, terutama di industri-industri bernilai tambah tinggi. Itu sebabnya, deregulasi dan debirokratisasi investasi harus benar- benar dilaksanakan, jangan sekadar jargon. Jika investasi menjadi lokomotif PDB, pertumbuhan ekonomi nasional bakal lebih berkualitas. Tenaga kerja banyak terserap, penerimaan Negara meningkat, cadangan devisa bertambah, dan nilai tukar rupiah menguat. Lebih dari itu, pertumbuhan ekonomi tidak akan berkutat hanya di angka 5% seperti sekarang.

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN

REKOMENDASI UNTUK ANDA