Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Konferensi pers usai Rapat Dewan Gubernur (RDG) bulanan BI di Gedung Bank Indonesia, Jakarta, Kamis (21/11).

Konferensi pers usai Rapat Dewan Gubernur (RDG) bulanan BI di Gedung Bank Indonesia, Jakarta, Kamis (21/11).

Sinergi BI-Pemerintah

Investor Daily, Jumat, 22 November 2019 | 12:03 WIB

Sesuai ekspektasi pasar, Bank Indonesia (BI) mempertahankan BI 7-day Reverse Repo Rate (BI 7-DRRR) di level 5% dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG), Kamis (21/11). Pada saat yang sama, Bank Sentral menahan suku bunga Deposit Facility dan Lending Facility masing-masing sebesar 4,25% dan 5,75%.

Yang agak mengejutkan, BI menurunkan giro wajib minimum (GWM) rupiah untuk bank umum konvensional dan bank umum syariah atau unit usaha syariah sebesar 50 bps masing-masing menjadi 5,5% dan 4,0%. Sedangkan GWM rata-rata masing-masing tetap 3,0%. Beleid ini berlaku efektif mulai 2 Januari 2020.

Keputusan BI mempertahankan bunga acuan sudah tepat. Meski tren suku bunga global sedang turun, risiko arus modal keluar (capital outflow) masih ada. Risiko itu bisa diredam jika suku bunga di dalam negeri tetap kompetitif.

Dengan menahan BI 7-DRRR, BI juga bisa menjaga nilai tukar rupiah, sekaligus mengendalikan inflasi yang secara historis selalu mengalami tekanan di setiap pengujung tahun.

Dengan kata lain, BI masih menempuh kebijakan moneter yang akomodatif dan konsisten dengan perkiraan inflasi. Lewat kebijakan tersebut, tampak jelas bahwa BI sedang berupaya menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional di tengah perekonomian global yang melambat.

Arus modal keluar adalah risiko laten yang bisa muncul kapan saja. Apalagi defisit neraca transaksi berjalan pada kuartal III-2019 masih besar, mencapai US$ 7,7 miliar atau 2,7% terhadap produk domestik bruto (PDB). Selain itu, sumber gejolak pasar finansial global, yaitu perang dagang, belum menunjukkan tanda-tanda bakal segera berakhir.

Pasar juga sedang menunggu rapat Federal Open Market Committee (FOMC) pada 10-11 Desember mendatang. Belum jelas, apakah The Fed akan kembali memangkas Fed funds rate (FFR) setelah tiga kali menurunkannya ke level 1,5- 1,75% tahun ini. Namun, dengan menahan BI 7-DRRR, BI sepertinya ingin memilih cara yang aman.

Rupiah akan lebih terlindungi andai FFR bertahan, apalagi jika sampai turun.

Di luar kebijakan suku bunga, kita justru mengacungkan jempol atas keputusan BI --untuk kedua kalinya tahun ini—menurunkan GWM rupiah untuk bank umum konvensional dan bank umum syariah atau unit usaha syariah. Pada Juni lalu, BI juga menempuh kebijakan serupa.

Dalam kondisi ekonomi yang melambat, di mana sektor riil sulit dipacu dan kredit tak mengucur deras akibat likuiditas yang mengetat, menurunkan GWM adalah tindakan yang paling relevan. Dengan GWM yang lebih longgar, bank-bank punya tambahan likuiditas akibat berkurangnya simpanan minimum yang harus dipelihara dalam bentuk saldo rekening giro di BI.

Setelah GWM turun, bank-bank bisa menyisihkan tambahan likuiditasnya untuk disalurkan kepada masyarakat dan dunia usaha sebagai kredit. Dengan adanya tambahan likuiditas dalam tempo singkat, bank-bank dapat langsung meningkatkan ekspansi kreditnya. Dengan kredit yang memancar lebih deras, roda ekonomi akan berputar lebih kencang Tentu ke depan, kita berharap BI yang telah empat kali menurunkan BI 7-DRRR dari level 6% sejak awal tahun, kembali memangkas suku bunga acuan.

Jika pelonggaran GWM diikuti penurunan bunga acuan secara konsisten, sekor rill dan masyarakat akan menikmati bunga kredit yang lebih murah. Dengan begitu, perekonomin nasional tumbuh lebih pesat, angka pengangguran berkurang, angka kemiskinan turun, dan kesejahteraan rakyat meningkat.

Namun, kebijakan moneter dan makroprudensial saja saja tak akan cukup. Tanopa bermaksud mengecilkan kerja keras pemerintah selama ini, pemerintah harus lebih gencar ‘bermanuver’. Menteri-menteri baru di Kabinet Indonesia Maju mesti membuat berbagai terbosan jitu untuk menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif di Tanah Air, terutama dalam membenahi perizinan investasi dan menekan ekonomi biaya tinggi.

Sejujurnya, debirokratisasi dan deregulasi investasi yang dilakukan pemerintah --lewat 16 paket kebijakan ekonomi-- belum dirasakan dunia usaha. Buktinya, para pengusaha masih mengeluhkan perizinan yang tumpang tindih, mahal, dan berbelit-belit. Maraknya relokasi industri dari Tongkok ke Vietnam, Thailand, Malaysia, Filipina, dan Kamboja --bukan ke Indonesia-- adalah bukti bahwa iklim investasi di negeri ini masih kalah kompetitif dibanding negara-negara tetangga.

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN