Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com

Suara Pelaku Usaha Terabaikan

Antara, Senin, 14 Januari 2013 | 13:01 WIB

Salah satu karakteristik menonjol pemerintah saat ini adalah sikap mengabaikan suara pelaku usaha. Para pengusaha yang tergabung dalam dua organisasi besar, Kadin Indonesia dan Appindo, mengeluhkan sikap tak acuh para menteri Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II. Sikap mereka tak beda dengan para menteri KIB I.

Tingginya defisit neraca perdagangan tahun 2012 merupakan dampak dari sikap tak acuh para menteri itu. Para pelaku usaha, terutama yang pernah mendengar langsung pandangan Presiden SBY, mengeluhkan sikap para pembantu presiden itu. Setiap keputusan penting tidak melibatkan pelaku usaha. Presiden SBY berulang kali menekankan pentingnya semangat Indonesia Incorporated.

Kemajuan negeri dan kesejahteraan bangsa ini hanya bisa terwujud jika ada partisipasi aktif dari para pengusaha, kaum madani, dan seluruh lapisan masyarakat. Dalam bidang ekonomi, peran para pelaku usaha sangat penting. Karena itu, suara mereka harus didengar. Para pengusaha patut diberikan apresiasi karena mereka berani menginvestasikan dana mereka untuk meningkatkan produksi, distribusi, dan layanan. Peran mereka sangat penting dalam membuka lapangan kerja dan mendorong laju pertumbuhan ekonomi. Maju-mundurnya ekonomi suatu negara sangat ditentukan oleh peran pelaku usaha.

Pekan lalu, para menteri di bidang ekonomi berdialog dengan para pengusaha yang tergabung dalam Kadin dan Apindo. Banyak masukan disampaikan para pengusaha. Mulai dari soal kemudahan memulai usaha hingga upah buruh yang dipaksa naik setiap tahun. Tapi, para pengusaha tidak bisa menyembunyikan keraguan mereka. Pengalaman menunjukkan, pertemuan dengan para menteri acap hanya formalitas. Usai pertemuan, pemerintah tetap pada pemahaman dan pertimbangannya.

Suara pelaku usaha diabaikan dan jika ditanya, pemerintah selalu mengatakan, “Pengusaha hanya mau cari gampang. Paling-paling yang diminta adalah keringanan pajak.” Sikap pemerintah tidak hanya mengecewakan pelaku usaha, melainkan menghambat dunia usaha. Pemerintah justru gagal membuat regulasi yang menguntungkan dunia usaha.

Salah satu permintaan dunia usaha adalah tax holiday, sedikitnya lima tahun pertama untuk sektor usaha padat modal dan teknologi. Saat Pemerintah RI tidak ramah kepada dunia usaha, Pemerintah Malaysia pekan lalu menambah periode tax holiday hingga 10 tahun. Pengusaha yang masuk Malaysia kini sudah disiapkan lahan dan listrik. Perizinan dipermudah dan cepat. Peraturan ketenagakerjaan tidak mempersulit pemberi kerja. Tidak heran jika perusahaan Eropa, Amerika utara, dan Jepang yang hendak merelokasikan pabriknya memilih Malaysia. Blackberry yang banyak dikonsumsi di Indonesia, misalnya,  memilih membangun pabrik di Malaysia.

Panasonic dari Jepang memilih Malaysia sebagai basis produksi. Negeri jiran ini menjadi pusat berbagai pabrik elektronik dunia. Sebuah kebijakan yang sangat memukul dunia usaha di Indonesia saat ini adalah free trade agreement (FTA) dengan sejumlah negara, di antaranya dengan RRT. Kebijakan ini mendongkrak impor hingga Indonesia mengalami defisit perdagangan tahun ini. Selama Januari-November 2012, defisit perdagangan mencapai US$ 1,3 miliar. Selain karena surplus neraca perdagangan yang turun dari US$ 23,5 miliar tahun 2011 menjadi US$ 3,5 miliar, neraca perdagangan migas minus US$ 4,8 miliar.

Selama beberapa dekade perdagangan Indonesia selalu surplus dan terbesar terjadi tahun 2006: US$ 39,7 miliar. Pada saat krisis ekonomi mendera Indonesia tahun 1998 dan 2008, neraca perdagangan Indonesia tetap surplus. Kondisi ini menunjukkan bahwa defisit perdagangan tidak terutama disebabkan oleh krisis ekonomi negara tujuan ekspor, melainkan rendahnya daya saing ekonomi Indonesia dan kebijakan FTA yang haru-biru. FTA dijalin dengan Negara yang memiliki daya saing lebih tinggi seperti RRT, Australia, dan Selandia Baru.

Indonesia perlu belajar dari RRT yang selalu membuat pengkajian lebih dari satu dasawarsa sebelum menandatangani FTA dengan Negara lain. Pemerintah Negeri Tirai Bambu itu menggunakan perguruan tinggi untuk melakukan kajian dan mendengar masukan para pelaku usaha. FTA ditandatangani ketika produk mereka sungguh-sungguh siap bersaing.

Sedang Pemerintah Indonesia hanya ikut arus. FTA berlaku untuk semua, termasuk untuk produk yang tidak punya daya saing. Defisit perdagangan tak terhindarkan karena impor nonmigas mengalir deras. Produk industri manufaktur hingga produk pertanian asal RRT menyerbu pasar domestik, dari pasar modern hingga pasar tradisional.

Dalam pada itu, impor BBM juga naik tajam menyusul membengkaknya konsumsi BBM bersubsidi. Jika salah kelola ini terus dibiarkan, deficit perdagangan akan terus meningkat pada tahun-tahun akan dating dan bersamaan dengan itu, nilai tukar rupiah dalam bahaya. Pemerintah diimbau lebih peka. Tidak merasa diri paling paham ekonomi. Masukan para pelaku usaha hendaknya menjadi perhatian dan diakomodasikan dalam setiap regulasi. Kebijakan yang pro-growth, projob, dan pro-poor tidak sekadar retorika.

Tanpa kebijakan yang mendukung pertumbuhan dan perluasan lapangan kerja, angka penduduk miskin dan pengangguran akan tetap besar. Kita mengimbau pemerintah untuk lebih sungguh-sungguh meningkatkan perbaikan iklim usaha dan daya saing ekonomi. FTA perlu lebih selektif. Produk yang belum memiliki daya saing tidak perlu diliberalisasi. (*)

BAGIKAN