Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password

×

Email

Password

×

Nama

Email

Password

Ulangi Password

×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Ilustrasi Pajak

Ilustrasi Pajak

Super Deduction

Rabu, 10 Juli 2019 | 11:08 WIB

Pemerintah akhirnya menepati janji untuk memberikan insentif pajak bagi perusahaan yang melakukan kegiatan vokasi serta kegiatan penelitian dan pengembangan (research and development/R&D). Beleid insentif fiskal itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan, yang ditandatangani Presiden Joko Widodo pada 25 Juni 2019.

Melalui PP 45/2019 ini, pemerintah mengatur pemberian insentif super deduction sebesar 200% bagi pelaku usaha dan pelaku industri yang melakukan kegiatan vokasi. Selain insentif super deduction untuk kegiatan vokasi, dalam PP tersebut juga diatur kebijakan insentif super deduction untuk kegiatan penelitian dan pengembangan (R&D) sebesar 300%.

Tak hanya itu, insentif investment allowance juga diberikan untuk industri padat karya yang memiliki nilai strategis bagi perekonomian nasional. Dengan insentif tersebut, pelaku usaha dan pelaku industri diharapkan dapat terdorong meningkatkan peran dalam menyiapkan sumber daya manusia (SDM) Indonesia yang berkualitas, berdaya saing, serta sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri.

Ketentuan lebih lanjut terkait PP 45/2019 akan diatur lebih detail dalam Peraturan Menteri Keuangan. Insentif super deduction untuk kegiatan vokasi merupakan fasilitas pajak penghasilan (PPh) dalam bentuk pengurangan penghasilan bruto sebanyak paling tinggi 200% dari biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan vokasi. Sasaran dari insentif ini adalah wajib pajak (WP) badan dalam negeri yang melakukan kegiatan vokasi, yaitu kegiatan praktik kerja, pemagangan, dan/atau pembelajaran dalam rangka pembinaan dan pengembangan SDM yang berbasis kompetensi tertentu. Besaran insentif super deduction yang diatur dalam PP 45/2019 sama seper ti di Thailand yaitu sebesar 200%, tetapi cakupan insentifnya lebih luas.

Cakupan insentif super deduction ini diberikan kepada pengusaha atau pemberi kerja yang membangun balai pendidikan dan pelatihan (workplace learning and training). Hal itu untuk mendorong dunia usaha atau pemberi kerja berperan dalam meningkatkan keahlian dan pengetahuan pekerja.

Aturan super deduction ini sudah lama ditunggu pelaku usaha. Karena itu, tak heran bila dunia usaha menyambut positif langkah pemerintah tersebut. Lahirnya aturan ini tak lepas dari masukan dan dorongan kalangan pengusaha, termasuk Kadin Indonesia, sejak tahun 2016. Kadin mendorong kegiatan vokasi dan R&D untuk meningkatkan kualitas SDM.

Kita berharap kebijakan insentif pajak ini dapat menjadi terobosan bagi dunia usaha. Kebijakan ini diharapkan akan mendorong investasi makin deras masuk ke Indonesia, terutama dalam pengembangan SDM. Insentif super deduction akan meningkatkan peran aktif pengusaha dalam program vokasi. Dengan makin banyaknya pengusaha yang terlibat dalam kegiatan vokasi, maka akan didapatkan SDM yang memenuhi kebutuhan dunia kerja.

Kita juga berharap insentif pajak bagi sektor industri akan mendorong inovasi. Indonesia kini tengah berupaya untuk menjadi salah satu Negara pemain utama di ranah industri global. Untuk memenangkan persaingan global, Indonesia harus mengatasi beberapa tantangan, di antaranya pengamanan bahan baku industri dan inovasi untuk menambah ragam jenis produksi.

Ke depan, persaingan industri global ada di masalah diversifikasi atau pengembangan bermacam produk. Salah satu upaya mengatasi tantangan tersebut yakni dengan meningkatkan kualitas SDM dan penelitian.

Peran dunia usaha dalam kegiatan R&D sangat dibutuhkan mengingat terbatasnya alokasi anggaran yang disediakan pemerintah. Alokasi anggaran penelitian dari APBN baru mencapai 0,09% dari produk domestic bruto (PDB). Kegiatan penelitian di Indonesia 80% masih dibiayai APBN. Berbeda dengan di negara-negara maju yang menempatkan peran perguruan tinggi dan swasta jauh lebih besar dari pemerintah.

Secara kumulatif, alokasi dana R&D Indonesia hanya 0,4% terhadap PDB. Angka ini kalah jauh dari Singapura, Malaysia maupun Thailand. Lemahnya kegiatan R&D di Indonesia membuat daya saing kita rendah. Karena itu, tak heran bila banyak perusahaan manufaktur memilih Singapura sebagai basis pengembangan produk (product development) disbanding Indonesia. Singapura telah menjadi pusat R&D yang paling efektif di Asia Tenggara.

Sementara Indonesia dipilih investor asing untuk pemrosesan (processing) dan perakitan (assembling) produk, dan hampir tidak ada untuk pengembangan produk. Hal ini tak lepas dari rendahnya kualitas SDM kita dibanding Singapura. Menyadari kondisi tersebut, melalui PP 45/2019, pemerintah memberikan insentif bagi dunia usaha untuk meningkatkan perannya dalam kegiatan penelitian dan pengembangan.

Insentif ini bertujuan menggerakkan sektor industri nasional bukan saja mahir merangkai barang jadi, namun mampu melakukan inovasi dan menciptakan karya yang bermanfaat bagi masyarakat. Inovasi menjadi kunci bagi pengembangan suatu produk.

Kita mendorong perusahaan swasta mau memanfaatkan insentif yang telah diberikan pemerintah tersebut, baik untuk kegiatan vokasi maupun R&D. Dengan makin banyaknya pengusaha yang terlibat dalam kegiatan vokasi dan R&D, maka jalan Indonesia menuju negara maju makin mulus.

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN

REKOMENDASI UNTUK ANDA