Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password

×

Email

Password

×

Nama

Email

Password

Ulangi Password

×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Garuda Indonesia di Bandara Adisoetjipto Yogyakarta. Foto: Investor Daily/Gora Kunjana

Garuda Indonesia di Bandara Adisoetjipto Yogyakarta. Foto: Investor Daily/Gora Kunjana

Tarif Batas Atas yang Sehat

Jumat, 10 Mei 2019 | 09:28 WIB

Kebijakan tarif batas atas (TBA) kembali menjadi polemik. Pemerintah berjanji menurunkan TBA 15% untuk penumpang pesawat kelas ekonomi dalam negeri minggu depan, menyusul ramainya protes konsumen atas kenaikan harga tiket pesawat menjelang musim mudik Lebaran. Namun, Indonesia National Air Carriers Association (INACA) menolak rencana tersebut, mengingat harga avtur dan kurs dolar AS terhadap rupiah masih tinggi.

Dalam kebijakan tarif ini, tentu saja, pemerintah tak boleh terjebak kebijakan populis di tengah masih berlangsungnya penghitungan suara pilpres 2019. Selain kepentingan melindungi konsumen, keberlangsungan dan penyehatan industri penerbangan nasional juga harus menjadi prioritas.

Pemerintah harus adil pula terhadap industri di dalam negeri, yang sudah terpukul kenaikan beban biaya bahan bakar maupun depresiasi rupiah. Jangan sampai industri penerbangan yang sangat kita butuhkan akhirnya dikorbankan. Apalagi, jika industri ini rontok, kerugiannya jauh lebih besar, mulai dari PHK massal, tidak terlayaninya kebutuhan masyarakat akan jasa penerbangan, hingga rontoknya devisa pariwisata tanpa koneksi udara.

Untuk itu, pemerintah pertama-tama harus mencermati struktur biaya dan sifat bisnis yang sangat berpengaruh terhadap total biaya operasional maskapai penerbangan, ketimbang buru-buru merencanakan penurunan TBA tiket pesawat yang tidak sehat. Pemerintah harus juga memperhatikan bahwa TBA tidak boleh dipukulratakan ke semua maskapai penerbangan, sehingga industry menjadi tidak sehat.

TBA ke depan cukup diberlakukan bagi low cost carrier (LCC) seperti Citilink dari Garuda Indonesia Group,Lion Air, dan AirAsia, yang tarifnya memang dirancang murah dengan tidak menyediakan fasilitas tambahan dalam penerbangan. Selain tidak menyediakan fasilitas hiburan maupun makanan dan minuman, LCC ini jarak antarkursi rapat, sehingga bisa membawa penumpang lebih banyak. Penumpang sejumlah LCC kini juga sudah dikenakan ongkos bagasi, yang sering lebih mahal ketimbang harga oleh-oleh.

Artinya, TBA itu tak perlu lagi diberlakukan untuk full service airline (FSA), atau maskapai penerbangan yang memberikan layanan penuh, seperti Garuda Indonesia dan Batik Air dari Lion Group. FSA ini memang merupakan bisnis penerbangan yang lebih premium, yang memberikan fasilitas dan kenyamanan yang jauh di atas LCC.

Selain jarak antarkursi biasanya lebih longgar, berbagai fasilitas ditawarkan selama penerbangan, mulai dari inflight enter tainment, koran, hingga hidangan makanan dan minuman.

Dalam kebijakan TBA ini, pemerintah juga harus melindungi kepentingan maskapai penerbangan nasional dengan mengkaji dulu struktur biaya operasional dan aturan penetapan tariff batas atas. Pemerintah sendiri sudah menetapkan skema perubahan tariff tiket dalam Peraturan Menteri Perhubungan No 20 Tahun 2019 mengenai Tata Cara dan Formulasi Perhitungan Tarif Batas Atas Penumpang Pelayanan Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri, yang tentunya tidak bisa seenaknya diubah-ubah sendiri.

Pasal 23 ayat 1 beleid yang diundangkan 28 Maret 2019 tersebut menyatakan, evaluasi tarif penumpang tersebut dilaksanakan secara berkala setiap tiga bulan; dan/atau sewaktu-waktu dalam kondisi terjadi perubahan signifikan yang memengaruhi kelangsungan kegiatan badan usaha angkutan udara. Ayat 2 menyebutkan, perubahan signifikan merupakan perubahan yang menyebabkan terjadinya kenaikan total biaya operasi pesawat udara hingga paling sedikit 10%, yang disebabkan adanya perubahan harga avtur, harga nilai tukar rupiah, dan harga komponen biaya lainnya.

Mengacu ketentuan tersebut, maka evaluasi berkala baru bisa dilakukan setelah 28 Juni mendatang atau setelah puncak mudik dan arus balik Lebaran. Jika pun mengacu pada evaluasi tarif sewaktu-waktu, hal itu disebabkan karena kenaikan biaya yang signifikan, yang berarti konsekuensinya adalah tarif batas atas itu justru harus dinaikkan.

Oleh karenanya, masalah TBA ini harus ditangani secara hati-hati dan bijaksana. Selain tidak boleh ada pihak yang dirugikan, pemerintah juga harus menjaga adanya kepastian hukum yang diperlukan untuk menarik investasi.

Jika pun ingin berkukuh menurunkan tarif pesawat di musim puncak mudik Lebaran, pemerintah lebih baik merundingkan dengan maskapai penerbangan secara win-sin solution, tidak main paksa apalagi menabrak aturan.

Jika tarif tiket pesawat akan diturunkan, struktur biaya utamanya juga harus diturunkan signifikan oleh pemerintah, sehingga tidak mengganggu perhitungan bisnis dan kesehatan maskapai. Pemerintah jangan lupa, maskapai ini juga harus menanggung risiko kerugian saat low season, selain tiket mudik sudah banyak dibayar penumpang.

Jika kita melihat struktur biaya operasional maskapai, secara umum, ongkos avtur berkontribusi hingga 40- 45% atau terbesar. Berikutnya adalah komponen sewa pesawat sekitar 20%, biaya sumber daya manusia (SDM) 10%, dan biaya kebandaraan 5-10%. Biaya kebandaraan ini seperti tariff jasa pelayanan navigasi penerbangan, yang telah dinaikkan bertahap mulai Juni 2018 Biaya avtur, sewa pesawat, dan perawatan pesawat itu bisa mencapai 70% dari total biaya operasional, yang sebagian besar harus dibayar dengan dolar Amerika Serikat. Padahal, mayoritas pendapatan maskapai di dalam negeri dalam rupiah, yang nilai tukarnya merosot terhadap greenback tersebut.

Meski PT Pertamina sempat menurunkan harga avtur dalam negeri, tetapi masih jauh lebih tinggi dibandingkan harga pada 2014, saat TBA ditetapkan. Demikian pula kurs dolar AS terhadap rupiah sudah melejit. Itulah sebabnya, sekali lagi, pemerintah jangan hanya mengejar kepentingan populis, namun juga harus membantu meringankan beban maskapai jika ingin harga tiket diturunkan.

Apalagi industri penerbangan ini sangat strategis, dibutuhkan untuk konektivitas di negara kita yang memiliki 17.504 pulau, untuk mendorong investasi, maupun memacu devisa pariwisata. Pemerintah setidaknya bisa meringankan biaya avtur yang kini dipasok BUMN Pertamina yang masih untung gede.

Selain itu, tarif layanan kebandaraan yang disediakan BUMN juga harus diturunkan. Tak perlu BUMN-BUMN ini untungnya luar biasa besar, namun industri penerbangan dan masyarakat tercekik.

Sementara itu, untuk pilot dan SDM yang lain tentu gaji tak perlu diturunkan, namun kualitas dan pelayanannya ditingkatkan. Pemerintah juga harus mempertimbangkan kepentingan safety di atas segalanya. Jangan sampai demi mengejar tiket murah, nyawa penumpang menjadi taruhan atau bahkan dikorbankan. (*)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN