Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Realisasi  tax amnesty

Realisasi tax amnesty

Tax Amnesty

Selasa, 25 Mei 2021 | 12:14 WIB
Investor Daily

Pekan lalu, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto memberikan sinyal untuk kembali menggelar program pengampunan pajak (tax amnesty). Rencananya, tax amnesty jilid II tersebut masuk dalam pembahasan revisi Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan (KUP) yang akan dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Untuk itu, Presiden Joko Widodo dikabarkan telah berkirim surat ke DPR.

Gagasan untuk kembali melaksanakan amnesti pajak muncul karena penerimaan pajak merosot akibat dunia usaha dan masyarakat tertekan pandemi Covid-19. Selain mengatur soal pengampunan pajak, revisi UU KUP juga akan memasukkan tentang perubahan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN), penambahan lapisan tarif untuk Pajak Penghasilan (PPh) orang pribadi yang semula empat lapisan (layer) menjadi lima lapisan, serta pajak terkait lingkungan.

Wacana amnesti pajak jilid II spontan memicu pro dan kontra. Kubu yang pro berpendapat bahwa amnesti pajak sangat dibutuhkan agar penerimaan pajak meningkat sehingga APBN yang defisitnya terus membengkak dapat diselamatkan. Adapun kelompok yang kontra memandang bahwa amnesti pajak mencederai rasa keadilan rakyat kecil, karena cenderung lebih dinikmati oleh konglomerat dan perusahaan-perusahaan besar.

Dalam kebijakan pengampunan pajak, pemerintah memberikan kesempatan kepada wajib pajak (WP) untuk membayar pajak dengan jumlah tertentu, termasuk penghapusan bunga dan dendanya, tanpa takut akan dipidana.

Sekadar kilas balik, tax amnesty tahap pertama (TA I) digelar selama sembilan bulan, mulai Juli 2016 hingga akhir Maret 2017 yang terbagi dalam tiga gelombang. Amnesti pajak diikuti lebih dari 830 ribu WP. Hingga periode amnesti pajak berakhir 31 Maret 2017,  pendapatan negara dari tax amnesty mencapai Rp 135 triliun dari target Rp 165 triliun atau terealisasi 81,81%. Sedangkan deklarasi harta mencapai Rp 4.707 triliun dari target Rp 4.000 triliun atau terealisasi 117,67%. Adapun dari target repatriasi dana dari luar negeri sebesar Rp 1.000 triliun, realisasinya hanya 14,7% atau senilai Rp 147 triliun.

Namun di tengah khalayak memperdebatkan ihwal amnesti pajak tersebut, muncul pernyataan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani yang secara implisit tidak akan menggelar tax amnesty jilid II (TA II). Menkeu hanya menekankan bahwa pemerintah akan menjalankan konsekuensi kebijakan UU No 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak. Kebijakan lanjutan dari UU tersebut tetap dijalankan secara konsisten.

Menkeu mendorong seluruh jajaran Kemenkeu untuk berkomunikasi ke publik secara strategis dan jelas agar kebijakan bisa dipahami oleh masyarakat dan dijalankan dengan baik. Menkeu juga minta jangan bertindak sepenggal-sepenggal karena bisa menimbulkan berbagai wacana yang tidak konsisten.

Pernyataan Menkeu tersebut mengisyaratkan bahwa masih banyak pekerjaan rumah pasca-program amnesti pajak 2016-2017 yang belum terlaksana. Sebagai contoh, target repatriasi hanya tercapai 14,7%. Selain itu, peserta amnesti pajak tetap harus secara rutin melaporkan harta dan kekayaannya. Amnesti pajak juga akan membuka peluang basis pajak yang lebih luas, nyatanya itu belum sepenuhnya terjadi.

Jika program amnesti pajak pertama ditindaklanjuti secara benar dan konsisten, bisa jadi penerimaan pajak meningkat signifikan. Ingat bahwa para pengemplang pajak bakal menghadapi dua konsekuensi.  Bagi WP yang sudah ikut amnesti pajak, kemudian Direktorat Jenderal Pajak (DJP)  menemukan data harta yang belum dilaporkan, maka harta tersebut akan dikenai pajak penghasilan (PPh) dengan tarif normal dan sanksi 200% dari pajak yang kurang dibayar.

Adapun jika WP yang tidak ikut amnesti pajak, kemudian DJP menemukan adanya harta yang tidak dilaporkan, harta tersebut dianggap sebagai penghasilan dan dikenai pajak beserta sanksi sesuai  ketentuan yang berlaku.

Atas dasar itu, memang sebaiknya tidak perlu dilakukan program TA II. Momentumnya tidak tepat. Rencana itu berpotensi memengaruhi kepercayaan bagi wajib pajak yang patuh. Pembayar pajak yang patuh (honest tax payer) akan kecewa karena tidak diuntungkan dari kebijakan ini, sehingga pada akhirnya menurunkan tingkat kepatuhan pajak di masa yang akan datang. Bahkan bukan mustahil, pembayar pajak yang jujur pun bisa ikut-ikutan mengemplang pajak.

Kita sependapat dengan wacana pemerintah untuk menempuh reformasi perpajakan. Terlebih lagi pertumbuhan pendapatan cenderung semakin rendah dalam beberapa tahun terakhir, sementara pertumbuhan belanja cenderung lebih tinggi, sehingga ruang fiskal menjadi sangat terbatas. Defisit fiskal yang terus melebar perlu dikendalikan, salah satunya dengan optimalisasi penerimaan pajak.

Meski demikian, reformasi pajak harus dilakukan secara adil. Artinya adil dalam memberikan kepastian perlakuan pemajakan, mendorong kepatuhan sukarela wajib pajak, dan menciptakan keseimbangan beban pajak antarkelompok pendapatan dan antarsektor.

Dalam konteks itu perlu perbaikan dari sisi administratif dan kebijakan. Reformasi administrasi meliputi penguatan institusi dan SDM, integrasi sistem informasi dan basis data perpajakan, simplifikasi administrasi, penajaman fungsi pengawasan untuk ekstensifikasi-intensifikasi perpajakan, serta penegakan hukum yang berkeadilan.

Kita meyakini bahwa jika berbagai upaya itu dilakukan, perolehan pajak bisa meningkat signifikan. Masih banyak wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban secara benar. Itu yang harus lebih diintensifkan pelacakannya. Mereka tersebar di zona pertokoan, perkantoran, perumahan mewah, kawasan industri, perkebunan, pertambangan, hingga profesi-profesi menengah-atas seperti artis, pengacara, dokter, pejabat, dan anggota DPR.

Pemerintah dan otoritas pajak kini memiliki instrumen dan senjata yang jauh lebih lengkap untuk menjaring dan melacak wajib pajak, mendeteksi para pengemplang pajak, dan memiliki wewenang yang lebih bertaji untuk memeriksa data keuangan para WP. Praktis tidak ada celah bagi penghindar dan manipulator pajak, kecuali ada kolusi dengan aparat pajak.

Editor : Totok Subagyo (totok_hs@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN