Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Kasus Covid-19 di Indonesia tembus 100 ribuan. Foto ilustrasi: SP/Joanito

Kasus Covid-19 di Indonesia tembus 100 ribuan. Foto ilustrasi: SP/Joanito

Terobosan Kebijakan Penanganan Covid-19

Selasa, 28 Juli 2020 | 11:31 WIB
Investor Daily

Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali mengeluhkan realisasi penyerapan anggaran untuk penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional yang masih sedikit.

Presiden Jokowi secara khusus meminta Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk membuat langkah-langkah terobosan dan bekerja lebih cepat agar masalah serapan anggaran yang belum optimal bisa segera diselesaikan.

Presiden mengingatkan Komite ini dibentuk untuk mengintegrasikan kebijakan kesehatan dan ekonomi agar seimbang antara gas dan remnya, dan penanganan kesehatan menjadi prioritas.

Hal itu disampaikan Presiden saat memberikan arahan kepada Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional melalui rapat terbatas yang digelar melalui konferensi video dari Istana Merdeka, Jakarta, Senin (27/7).

Presiden Joko Widodo. Foto: BSTV
Presiden Joko Widodo. Foto: BSTV

Presiden Jokowi juga kembali menegaskan, apabila masalah regulasi atau administrasi menjadi penghalang realisasi anggaran, maka aturan yang ada perlu direvisi. Lakukan perbaikan, dan jangan sampai ada ego sektoral ataupun ego daerah. Permasalahan di lapangan segera diselesaikan sehingga aura dalam menangani krisis ini betul-betul ada. Aura krisis kesehatan harus terus digaungkan sampai vaksin tersedia dan bisa digunakan secara efektif.

Dari total dana penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi sebesar Rp 695,2 triliun yang disiapkan, hingga 22 Juli 2020 baru terealisasi sekitar 19% atau Rp 136 triliun.

Sedangkan dari anggaran Rp 136  triliun yang telah terserap, sebanyak 38% untuk perlindungan sosial dari alokasi anggaran Rp 203,9 triliun. Realisasi anggaran untuk UMKM mencapai 25%, termasuk penempatan dana di Himbara Rp 30 triliun, dari alokasi Rp 123,46 triliun, anggaran kesehatan 7% dari alokasi Rp 87,55 triliun, sektoral K/L dan pemda 6,5% dari alokasi Rp 106,11 triliun, dan insentif dunia usaha 13% dari alokasi anggaran Rp 120,61 triliun.

Terakhir, program pembiayaan korporasi yang dianggarkan Rp 53,57 triliun belum ada realisasinya alias masih nol.

Struktur Komite Penanganan Covid-19 dan PEN
Struktur Komite Penanganan Covid-19 dan PEN

Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional yang dibentuk melalui Peraturan Presiden RI No 82 Tahun 2020 dipimpin oleh Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sebagai Ketua Komite dan Menteri BUMN Erick Thohir sebagai Ketua Pelaksana. Ko mite membawahi Satuan Tugas Penanganan Covid-19 yang diketuai oleh Kepala BNPB Doni Monardo dan Satuan Tugas Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Nasional yang dipimpin oleh Wakil Menteri BUMN Budi Gunawan Sadikin.

Dalam konteks terobosan kebijakan, kita mendukung lima program Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk menangani masalah kesehatan ma syarakat dan ekonomi di Indonesia akibat pandemi Covid-19.

Airlangga Hartarto. Foto: IST
Airlangga Hartarto. Foto: IST

Seperti dipaparkan Ketua Komite Airlangga Hartarto, kelima program itu yaitu per tama, Indonesia Aman. Melalui program ini, Komite menekankan pada peningkatan kapasitas pelacakan, perawatan dan pengujian (tracing, treatment, test/3T) pasien yang diduga atau sudah terinfeksi Covid-19.

Melalui program Indonesia Aman ini delapan provinsi yang saat ini masih menjadi zona merah Covid-19 ditargetkan dapat segera membaik dan beralih status menjadi zona oranye, zona kuning atau hijau.

Kemudian, mem persiapkan masyarakat aman dalam menghadapi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) untuk 270 daerah di tahun 2020 dan persiapan untuk pendistribusian obat-obatan vaksin antibodi dalam satu tahun ke depan.

Program kedua, yaitu Indonesia Sehat, yang mendorong pada percepatan kemandirian pelayanan kesehatan. Komite menargetkan kapasitas rumah sakit, jumlah alat kesehatan dan obat di dalam negeri mencukupi untuk menangani seluruh masalah kesehatan masyarakat. Program Indonesia Sehat juga akan mentransformasi sistem kesehatan nasional, termasuk layanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

Ketiga, program Indonesia Berdaya. Program ini mendorong realisasi penyaluran bantuan sosial dan program padat karya untuk meningkatkan daya beli masyarakat. Kemudian, program keempat adalah Indonesia Tumbuh yang fokus pada pemulihan ekonomi di tengah pande mi Covid-19.

Program ini mengkhususkan pada peningkatan eks por, perluasan penerimaan pajak dan cukai, hingga mendorong kegiatan ekonomi di sektor usaha kecil, mikro dan sektor lain.

Terakhir, adalah program Indonesia Bekerja. Program tersebut direkomendasikan Komite untuk membuka kembali lapangan kerja seluas-luasnya dan membantu pemulihan ekonomi.

Kita berharap kelima program Komite ini dapat menjadi langkah terobosan untuk mempercepat penanganan Covid-19 maupun pemulihan ekonomi. Langkah-langkah terobosan diperlukan untuk menurunkan angka kasus positif. Hingga Senin (27/7), Satuan Tugas Penanganan Covid-19 mencatat jumlah kasus positif di Indonesia telah melewati angka psikologis 100.000 kasus atau tepatnya 100.303 kasus.

Update data Covid-19 di Indonesia per Senin (27/7/2020). Sumber: Satgas Penanganan Covid-19
Update data Covid-19 di Indonesia per Senin (27/7/2020). Sumber: Satgas Penanganan Covid-19

Terdapat penambahan ka sus baru sebanyak 1.525 kasus, sedangkan pasien yang sembuh ada 58.173 orang dan yang masih dalam perawatan ada 37.292 orang, sementara yang meninggal dunia sebanyak 4.838 orang.

Di samping itu, langkah-langkah terobosan juga diperlukan untuk mem percepat pemulihan ekonomi. Permasalahan utama belum ”nendangnya” program PEN lantaran dari sisi eksekusi yang masih lamban sehingga belum memberikan efek signifikan. Harus diakui, kelambanan eksekusi di lapangan menjadi titik lemah dalam penyerapan anggaran pemulihan ekonomi.

Untuk mempercepat realisasi program PEN, tidak bisa lagi dengan cara berpikir business as usual, atau masih menggunakan cara-cara lama seperti saat kondisi normal. Anggaran yang dialokasikan sebesar Rp 695,2 triliun akan percuma jika tidak bisa cepat dibelanjakan untuk rakyat. Kecepatan penyerapan anggaran belanja sangat dibutuhkan untuk mengatasi dua krisis yang dihadapi Indonesia saat ini, yakni krisis kesehatan dan perekonomian..

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN