Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Rasio M2 terhadap PDB berbagai negara

Rasio M2 terhadap PDB berbagai negara

Tersandera Likuiditas

Kamis, 13 Agustus 2020 | 14:35 WIB
Investor Daily

Pemulihan ekonomi nasional masih tersandera masalah likuiditas. Di hilir (dunia usaha dan masya rakat), likuiditas sedang mengering. Namun, di hulu, bank-bank sedang banjir likuiditas. Ketimpangan (mismatch) likuiditas antara sektor riil dan perbankan menyebabkan roda ekonomi sulit bergerak.

Kekeringan likuiditas yang dialami dunia usaha dan masyarakat antara lain tercermin pada melambatnya per tumbuhan uang beredar dalam arti luas (M2). Pada Juni 2020, M2 tercatat Rp 6.393,7 triliun, tumbuh 8,2% secara tahunan (year on year/yoy). Angka itu lebih rendah dari Mei 2020 sebesar 10,4% (yoy).

Perkembangan pengangguran di Indonesia
Perkembangan pengangguran di Indonesia

Indikasi lainnya adalah penyaluran kredit yang minim. Kredit perbankan hingga Juni 2020 hanya tumbuh 1,49%(yoy). Bahkan, kredit bank-bank yang masuk kelompok bank umum kegiatan usaha (BUKU) III atau bermodal inti Rp 5-30 triliun terkontraksi 2,27% (yoy).Padahal, pada periode sama tahun lalu, kredit tumbuh 9,92% (yoy).

Perlambatan penyaluran kredit terutama terjadi pada debitur korporasi, khususnya kredit modal kerja dan kredit investasi. Masyarakat juga sedang kesulitan likuiditas dan kehilangan daya beli.

Perkembangan gini ratio
Perkembangan gini ratio

Hal itu terkonfirmasi oleh laju inflasi yang rendah, bahkan pada Juli 2020 ter jadi deflasi 0,10% secara bulanan(month to month/mtm).

Deflasi terjadi akibat penurunan harga pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau, kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar r umah tangga, serta kelompok tran sportasi. Berbagai sinyalemen kekurangan likuiditas terefleksi pada pertumbuhan ekonomi kuartal II-2020 yang mengalami kontraksi 5,32% (yoy).

Produk domestik bruto (PDB) penge luaran yang terdiri atas konsumsi rumah tangga, pembentukan modal tetap bruto (PMTB), ek sporimpor, konsumsi pemerintah, dan konsumsi lembaga nonprofit rumah tangga seluruhnya negatif.

Berdasarkan lapangan usaha, hanya sektor pertanian yang tumbuh positif. Persoalan likuiditas yang dialami dunia usaha dan masyarakat berbanding terbalik dengan perbankan. Likuiditas perbankan masih terjaga baik.

Angka kemiskinan nasional
Angka kemiskinan nasional

Rasio alat likuid terhadap noncore deposit (AL/NCD) dan rasio alat likuid terhadap dana pihak ketiga (AL/ DPK) per 15 Juli 2020 masing-masing mencapai 122,57% dan 26,02%, jauh di atas ambang aman (threshold) 50% dan 10%. Rasio kecukupan modal (capital adequacy ratio/CAR) juga masih tinggi, sekitar 22,59%.

Likuiditas perbankan berlimpah setelah Bank Indonesia (BI) melakukan pelonggaran kuantitatif (quantitative easing/QE). Sejak awal tahun, BI telah menambah likuiditas di perbankan sekitar Rp 633,24 triliun.

Sebagian besar dipompakan selama masa pandemi Covid-19 (April-Agustus) lewat penurun an giro wajib minimum (GWM) dan ekspansi moneter. Perbankan, terutama bank-bank pelat merah, makin bergelimang likuiditas setelah pemerintah menarik dana di BI untuk ditempatkan di bank-bank BUMN senilai total Rp 30 triliun.

Kesulitan yang dialami sektor riil dan masyarakat makin kontradiktif dengan posisi kepemilikan perbankan pada surat berharga negara (SBN).

Pertumbuhan ekonomi Indonesia
Pertumbuhan ekonomi Indonesia

Pada Desember 2019, kepemilikan per bankan di SBN ‘hanya’ Rp 581,37 triliun atau 21,12% dari total outstanding SBN. Per 10 Agustus 2020, jumlahnya melonjak 69,5% menjadi Rp 985,83 triliun, bahkan pada 21 Juli 2020 sempat mencapai Rp 1.019,46 triliun atau melejit 75,35%.

Lonjakan paling tajam kepemilikan perbankan di SBN terjadi dalam empat bulan terakhir atau setelah BI, pemerintah, dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) agresif melonggarkan likuiditas, sekaligus mendorong penyaluran stimulus Covid kepada masyarakat dan dunia usaha. Pada akhir April 2020, atau sebelum pelonggaran likuiditas dipompakan kepada perbankan, kepemilikan bank di SBN masih Rp 816,30 triliun.

Membengkaknya kepemilikan bank di SBN, di satu sisi, ada positifnya, terutama karena perbankan menyerap SBN yang dijual investor asing. Meningkatnya kepemilikan SBN oleh perbankan juga dimungkinkan karena pemerintah sedang gencar menerbitkan SBN untuk membiayai defisit APBN yang melebar dari Rp 307,2 triliun atau 1,76% menjadi Rp 1.039,2 triliun atau 6,34% terhadap PDB, gara-gara pandemic corona.

Namun, mismatch likuiditas di sektor riil dan masyarakat dengan di sektor perbankan membuat kita bertanya- tanya. Inikah tujuan pelonggaran likuiditas dan skema pemulihan ekonomi yang sedang dijalankan pemerintah,

Realisasi pencairan stimulus penanganan Covid
Realisasi pencairan stimulus penanganan Covid

BI, OJK, dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)? Bagaimana mungkin roda ekonomi bergerak bila perbankan tidak mengoptimalkan fungsi intermediasinya terhadap sektor riil? Kita patut khawatir kerja keras pemerintah, BI, OJK, dan LPS kandas akibat mismatch likuiditas.

Dampak ekspansi moneter BI senilai Rp 633,24 triliun, stimulus fiskal pemerintah senilai Rp 695,20 triliun, serta program restrukturisasi kredit  perbankan dan pembiayaan yang difasilitasi OJK ma sing-masing senilai Rp 784,36 triliun dan Rp 151,1 triliun bakal tak optimal jika perbankan terus ‘dininabobokan’ likuiditas.

Apalagi, dalam kondisi nor mal pun, rasio likuiditas terhadap PDB Indonesia termasuk yang terendah di dunia, hanya 39%, jauh di bawah negara-negara tetangga, seperti Vietnam, Singapura, Malaysia, dan Filipina yang sudah di atas 100%.

Minimmya penyaluran kredit, di satu sisi, dan berlimpahnya likuiditas perbankan, di sisi lain, perlu diwaspadai. Kondisi ini bukan saja bisa menyebabkan sektor riil ambruk, tapi juga dapat melanggengkan rezim bunga tinggi.

Keputusan BI menurunkan BI 7-day Reverse Repo Rate (BI7DRRR) ke level 4% yang merupakan level terendah dalam lima tahun terakhir, bisa sia-sia. Risiko bisa bertambah karena beban APBN akan meningkat akibat mahalnya biaya untuk membayar bunga SBN. Bukankah agar pasar menyerap SBN, pemerintah harus menawarkan bunga tinggi?

SBN Asing
SBN Asing

Besarnya SBN berbunga tinggi di pasar pada akhirnya dapat mengganggu siklus pasar finansial dan mengurangi daya tahan korporasi. Perusahaan penerbit obligasi akan terpaksa mematok bunga tinggi agarsurat utangnya diserap pasar.

Kita tentu berharap fenomena crowding out effect ini hanya transisi menuju skema pemulihan yang sesungguhnya. Kita percaya, pemerintah, BI, dan OJK sedang terus berupaya agar perbankan menjalankan fungsi intermediasinya secara optimal, dengan tetap menjaga kehati- hatian.

Terlebih pemerintah te lah menjamin kredit modal kerja bagi korporasi swasta senilai total Rp 100 tri liun, berkomitmen membelanjakan APBN senilai Rp 1.500 triliun, dan mendo rong belanja APBD senilai Rp 170 triliun yang masih diparkir di perbankan.

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN