Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Presiden Joko Widodo di acara HUT PDI Perjuangan . Foto: Investor Daily/Primus Dorimulu

Presiden Joko Widodo di acara HUT PDI Perjuangan . Foto: Investor Daily/Primus Dorimulu

Transformasi Ekonomi Menjadi Berdikari

Investor Daily, Sabtu, 11 Januari 2020 | 12:02 WIB

Struktur ekonomi yang dibiarkan rapuh kian menjauhkan Indonesia dari cita-cita untuk berdikari, mandiri dalam memenuhi kebutuhan dalam negeri. Lihat saja, begitu pecah perang dagang Amerika Serikat dengan Tiongkok awal tahun 2018, defisit perdagangan Indonesia membengkak, rekor terburuk sepanjang sejarah. Rupiah pun langsung terpuruk. Tahun 2018, defisit neraca perdagangan Indonesia menembus US$ 8,57 miliar, akibat masih tingginya ketergantungan pada impor terutama bahan baku/bahan penolong dan barang modal.

Sementara itu, ekspor kita masih mengandalkan komoditas, yang rentan tertekan gejolak ekonomi global dan meningkatnya proteksionisme perdagangan di negara maju maupun berkembang. Pertumbuhan ekonomi dunia yang terus menurun akibat perang dagang juga memicu harga dan permintaan komoditas merosot, yang berdampak ke berbagai sektor di dalam negeri. Penjualan barang-barang lesu di Tanah Air, mulai dari mobil hingga properti, seiring dengan pertumbuhan kredit perbankan yang melemah. Akibatnya, laju pertumbuhan ekonomi melambat, yang diperkirakan hanya 5,05% tahun 2019, turun dari tahun sebelumnya 5,17%.

Bank Indonesia.
Bank Indonesia.

Bank Indonesia mencatat, melebarnya defisit neraca perdagangan RI ikut memperparah masalah defisit transaksi berjalan yang sudah terjadi bertahun-tahun, yang membuat nilai tukar rupiah kita terus rawan bergejolak. Sepanjang tahun 2018, defisit transaksi berjalan mencapai US$ 31,1 miliar atau setara 2,98% dari produk domestik bruto (PDB), membengkak dibanding 2017 sebesar US$ 17,3 miliar atau 1,7% PDB.

Masalah besar ini akan terus berulang jika struktur ekonomi kita tidak segera ditransformasi, dari berbasis komoditas atau bahan mentah menjadi berbasis industri manufaktur dan jasa modern bernilai tambah tinggi. Industrialisasi itu harus dilakukan dari hulu hingga hilir.

Industrialisasi ini harus dimulai dari membangun dan memperkuat industri dasar/hulu, baik industri dasar logam seperti baja maupun industry dasar kimia seperti petrokimia, yang dibutuhkan untuk bahan baku hampir semua industri yang lain. Bersamaan itu juga wajib dibangun industri barang modal yang murah dan berteknologi terbaru, industri penghasil produk setengah jadi untuk bahan baku atau bahan penolong, hingga di hilir manufaktur produk-produk akhir bernilai tambah tinggi dan berdaya saing.

Untuk memperbaiki struktur ekonomi nasional yang nantinya bertumpu pada industri manufaktur ini, tentu saja pemerintah tidak bisa sekadar memberlakukan larangan ekspor bahan mentah –seperti ekspor mineral mentah–, namun juga harus membantu menjamin pasar produk-produk yang dihasilkan di dalam negeri. Larangan ekspor mineral mentah yang telah mendorong pembangunan industri pengolahan dan pemurnian (smelter) nikel misalnya, selanjutnya juga wajib didukung mandatori penggunaan baja dalam negeri untuk proyek-proyek pemerintah.

Setidaknya, berbagai proyek infrastr uktur pemerintah dan megaproyek pemindahan ibu kota negara harus menggunakan baja-baja dari dalam negeri. Apalagi, belanja proyek-proyek infrastruktur maupun investasi ibu kota baru RI luar biasa besar.

Ibu kota akan dipindah dari Jakarta ke Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, mulai tahun 2024. Biayanya ditaksir sekitar Rp 466 triliun.

Sementara itu, kebutuhan pembangunan infrastruktur dalam lima tahun ke depan mencapai Rp 6.445 triliun. Adapun sumber pendanaan dari pemerintah pusat dan daerah berkisar Rp 2.385 triliun atau sekitar 37% dan sumber dari BUMN 21% atau Rp 1.353 triliun. Sedangkan sisanya dari swasta sekitar 42%.

Selain itu, pemerintah harus menggencarkan penggunaan berbagai produk dalam negeri, mulai dari tekstil dan produk tekstil, sepatu, hingga berbagai produk elektronik. Hal ini tentunya juga harus didukung penguatan riset, inovasi, dan teknologi terbaik di dalam negeri, termasuk dengan mengirimkan mahasiswa-mahasiswa kita untuk belajar berbagai bidang di luar negeri

Penggunaan produk dalam negeri ini bisa dimulai dengan mewajibkan belanja pemerintah pusat hingga daerah hanya boleh dibelanjakan untuk produk dan jasa dari dalam negeri. Semua bantuan sosial yang digelontorkan dari dana APBN juga hanya boleh dibelanjakan untuk produk negeri sendiri.

Tidak berhenti di sini. Produk seperti minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) yang selama ini banyak diekspor, ke depan harus semakin banyak digunakan untuk biodiesel pencampur BBM solar. Mandatori penggunaan biodiesel 30% untuk campuran solar (B30) saat ini, harus terus ditingkatkan hingga bisa 100% (B100).

Sampel minyak sawit untuk B20, B30, hingga B100. Foto ilustrasi: Investor Daily/Gora Kunjana
Sampel minyak sawit untuk B20, B30, hingga B100. Foto ilustrasi: Investor Daily/Gora Kunjana

Selain akan memangkas impor minyak dan hasil minyak yang menggerogoti neraca perdagangan RI, langkah itu sekaligus membuat produk minyak sawit kita tidak terlalu tergantung pasar luar negeri, yang sering memberlakukan kenaikan bea masuk dengan berbagai dalih. Seperti di Uni Eropa misalnya, biodiesel sawit asal Indonesia sudah dikenai bea masuk 8% hingga 18%, yang ditetapkan secara definitif per 4 Januari 2020 dengan masa berlaku selama 5 tahun.

Dengan kita selalu menggunakan barang-barang produksi dalam negeri, maka industri akan memiliki basis pasar yang kuat untuk mendukung pencapaian skala ekonomis dan peningkatan utilisasi. Dengan demikian, investasi dunia akan akan mengalir masuk ke industri manufaktur dan Indonesia menjadi basis produksi global, bukan hanya pasar.

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN

REKOMENDASI UNTUK ANDA