Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Joko Widodo dan Maruf Amin. Foto: Beritasatu.com

Joko Widodo dan Maruf Amin. Foto: Beritasatu.com

Tugas Berat Kabinet Baru

Senin, 21 Oktober 2019 | 12:32 WIB
Investor Daily

Di balik kegembiraan besar sebagai menteri, sesungguhnya ada tugas besar yang diletakkan di pundak mereka. Para menteri Kabinet Kerja II harus mewujudkan janji politik Presiden Jokowi untuk lima tahun ke depan. Tugas paling berat adalah mendongkrak laju pertumbuhan ekonomi agar bisa di atas 7% atau minimal 6%.

Dalam waktu setahun ke depan, para menteri harus mampu mencegah Indonesia terjungkal ke jurang resesi. Mimpi Presiden Jokowi tentang kondisi ekonomi Indonesia 2045 atau 26 tahun akan datang, hanya bisa terwujud jika dalam lima tahun ke depan, Indonesia mampu membangun fondasi ekonomi yang kokoh.

Paling tidak target yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2020-2024 bisa terwujud. Jika target itu tidak bisa diwujudkan, mimpi Presiden tentang sebuah Indonesia yang hebat pada tahun 2045 hanyalah sekadar mimpi.

Pada pidato inagurasi di Sidang Paripurna MPR RI dalam Rangka Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Terpilih periode 2019-2024, Presiden Jokowi menyatakan sejumlah hal berikut. Pada tahun 2045, Indonesia sudah keluar dari jebakan pendapatan kelas menengah. PDB per kapita rakyat Indonesia Rp 320 juta per tahun atau Rp 27 juta per bulan dan angka kemiskinan hampir nol persen. PDB berdasarkan harga berlaku Rp 7 triliun dan Indonesia masuk lima besar ekonomi dunia.

Mimpi itu dinilai Jokowi cukup realistis asalkan rakyat Indonesia mampu bekerja keras, bekerja cepat, dan produktif. Presiden terpilih itu mengimbau seluruh rakyat untuk mengembangkan nilai baru. Tidak terjebak pada rutinitis dan alur monoton. Inovasi harus menjadi budaya. Birokrasi harus menjadi pelayan publik dan “making delivered” atau semua tugas dikerjakan dengan baik. Presiden menegaskan lagi lima prioritas yang hendak dikerjakan dalam lima tahun ke depan. Pertama, pembangunan SDM. Pemerintah akan berusaha melahirkan pekerja keras, dinamis, terampil, dan menguasai teknologi. Talenta global akan diundang untuk bekerja sama dengan anak Indonesia.

Mimpi Indonesia 2045 jadi negara maju
Mimpi Indonesia 2045 jadi negara maju

Kedua, pihaknya akan melanjutkan pembangunan infrastruktur yang sudah dikebut selama lima tahun pertama. Pembangunan infrastruktur sangat penting untuk mempercepat konektivitas ke kawasan produksi, distribusi, dan wisata. Ketiga, pemerintah akan menyederhanakan regulasi yang selama ini menjadi keluhan pelaku bisnis. Untuk mewujudkan hal ini, pemerintah akan mengajak DPR menerbitkan dua UU besar, yakni UU Cipta Lapangan Kerja dan UU Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Keempat, pemerintah akan menyederhanakan birokrasi. Empat eselon ASN akan dipangkas menjadi dua jabatan fungsional yang menghargai keahlian dan kompetensi. Sebagai pelayan publik, birokrasi tidak boleh menjadi penghambat. Birokrasi harus mempercepat perizinan dan semua keperluan bagi kegiatan investasi. Kelima, Kabinet Kerja II harus melakukan transformasi ekonomi. Indonesia tak boleh lagi hanya tergantung pada sumber daya alam, melainkan harus membangun industri manufaktur dan mengembangkan berbagai usaha jasa modern.

Mimpi Jokowi tentang tingkat kesejahteraan Indonesia tahun 2045 sangat indah. Jika PDB per kapita Indonesia bisa mencapai Rp 320 juta per tahun, itu setara US$ 16.000 dengan asumsi satu dolar AS setara Rp 20.000. Untuk menjadi negara maju, PDB per kapita sebuah negara minimal US$ 12.000. Pada akhir 2018, PDB per kapita Indonesia baru Rp 56 juta atau setara US$ 3.927.

Untuk mencapai mimpi Jokowi tahun 2045, PDB Indonesia dalam 26 tahun akan datang harus naik enam kali lipat. Ini bukan perkara mudah. Dalam lima tahun ke depan, pemerintahan Jokowi harus membetulkan fondasi ekonomi Indonesia atau memperbaiki struktur perekonomian nasional yang sarat imbalance atau ketidakseimbangan.

Ketidakseimbangan pertama adalah impor yang lebih besar dari ekspor. Kabinet baru harus mampu mengembalikan surplus neraca perdagangan Indonesia dengan menekan impor dan mendongkrak ekspor nonmigas.

Kedua, membangun dengan serius dan sistematis industri manufaktur agar Indonesia tidak lagi tergantung ekspor komoditas atau produk primer. Yang dibangun tidak hanya industri pengolahan produk agribisnis dan pertambangan, melainkan berbagai jenis industri. Lima sektor industri –yakni makanan dan minuman, tekstil dan produk tekstil, elektronik, otomotif, dan petrokimia-- yang sudah ditentukan Jokowi harus dibangun dengan sungguh-sungguh.

Deindustrialisasi tak sekadar isu. Sempat mencapai 27,9% tahun 2008, kontribusi industri manufaktur terus menurun dan pada kuartal kedua 2019, tinggal 19,5% dari PDB. Deindustrialisasi dini ini terjadi pada saat Indonesia menikmati bonus demografi dengan jumlah tenaga kerja produktif 184 juta atau 68%.

Ketiga, menekan current account deficit (CAD) atau defisit neraca transaksi berjalan yang pada kuartal kedua 2019 sudah di atas US$ 8,4 miliar atau 3,04% PDB. Selain mengembalikan surplus neraca perdagangan, pemerintah harus bekerja keras untuk memperkecil defisit neraca jasa, bahkan membuatnya positif.

Keempat, kondisi ekonomi yang tidak seimbang. Sekitar 58% PDB dikontribusi Jawa dan 18% Sumatera. Pembangunan harus diarahkan ke luar Jawa untuk mengurangi ketimpangan antarwilayah. Kawasan ekonomi khusus, lengkap dengan kawasan industri dan pelabuhan laut modern, harus dibangun di berbagai wilayah di luar Jawa, terutama Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua, Maluku, dan Nusa Tenggara.

Keenam, kondisi tenaga kerja yang didominasi tenaga tidak terampil. Sekitar 68% pekerja Indonesia berada di sektor informal dengan minim keterampilan dan keahlian. Sementara SMK yang ada justru menyumbang pengangguran akibat ketertinggalan peralatan, kualitas guru, dan kurikulum. Pemerintah perlu meningkatkan kualitas pendidikan dan keterampilan tenaga kerja Indonesia agar lapangan kerja tidak diisi oleh mesin yang memiliki kecerdasan buatan.

Ketujuh, Kabinet Kerja II perlu memiliki semangat koordinasi yang baik. Mereka harus punya semangat untuk mendengar para stakeholder, yakni para pelaku bisnis. Kebijakan yang dihasilkan tidak membunuh dunia usaha, melainkan sebaliknya. Tanpa kemampuan koordinasi yang baik antarkementerian dan tanpa kemampuan menghasilkan kebijakan yang pro-bisnis, pro-job, dan pro-poor, semua janji akan tinggal janji. Mimpi tinggal mimpi. Mimpi Indonesia 2045 akan sekadar menjadi catatan sejarah yang menyakitkan.

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN