Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password

×

Email

Password

×

Nama

Email

Password

Ulangi Password

×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Teller menghitung mata uang Dolar di money changer, Jakarta, belum lama ini.  Foto ilustrasi: Investor Daily/David Gita Roza

Teller menghitung mata uang Dolar di money changer, Jakarta, belum lama ini. Foto ilustrasi: Investor Daily/David Gita Roza

Utang Indonesia Aman

Senin, 29 April 2019 | 08:34 WIB

Di era post-truth, pandangan yang didukung fakta dan argumentasi berbasis kenyataan bisa dikalahkan oleh kritik dan janji yang didukung hoax atau berita bohong. Utang pemerintah Indonesia acap dinilai sudah pada fase berbahaya dan pada tahuntahun mendatang semakin mengancam kelangsungkan hidup negara bangsa ini. Pemerintah diprediksi tak mampu membayar utang.

Para pengritik itu pun membuat cerita yang sekilas logis. Dijelaskan, pengelolaan ekonomi Indonesia seperti orang yang menggali lubang tutup lubang. Utang baru dibuat untuk menutup utang lama sebagai akibat dari pengelolaan fiskal yang ugal-ugalan. Semuanya berawal dari filosofi penyusunan fiskal yang membuat anggaran dari tahun ke tahun besar pasar dari tiang.

Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019, penerimaan direncanakan sebesar Rp 2.165 triliun, belanja Rp 2.461 triliun, dan ada gap atau defisit sebesar Rp 296 triliun atau 1,84% dari produk domestik bruto (PDB).

Sesuai UU Keuangan Negara, defisit APBN tak boleh lebih dari 3% dari APBN. Defisit yang berada di bawah 3%, apalagi di bawah 2%, menunjukkan bahwa pemerintah masih mempunyai ruang fiskal yang cukup besar. Angka posisi utang pemerintah per akhir kuartal pertama 2019 sebesar Rp 4.567 triliun tampak besar jika penjelasannya dibumbui hoax. Posisi utang pemerintah sebesar itu sama 30% dari PDB. Sedang UU membolehkan pemerintah berutang hingga 60% dari PDB. Di negara lain, rasio utang pemerintah terhadap PDB di atas 60%.

Utang pemerintah Thailand, Malaysia dan Singapura di atas Indonesia. Utang Inggris dan Jepang bahkan di atas 100% dari PDB.

Di era post-truth, pihak yang tidak setuju dengan kebijakan pemerintah acap melakukan analisis yang seram dengan fakta yang tidak utuh. Dijelaskan, pemerintah tidak akan mampu

membayar utang yang begitu besar dan gunung utang itu akan memberatkan anak-cucu. Saat ini saja, kata mereka, setiap bayi yang lahir, langsung terbebani utang, minimal Rp 17.500 per bayi.

Jika dipelajari dengan seksama, utang pemerintah sesungguhnya dalam batas kemampuan ekonomi Indonesia. Nilainya saja hanya 30% dari PDB dan utang sebesar Rp 4.567 triliun itu digunakan untuk keperluan produktif. Bukan untuk kegiatan konsumstif.

Sepintas, terkesan pemerintah gali lubang-tutup lubang. Namun, dalam manajemen fiskal, kondisi ini bisa dilakukan. Sebagai negara berkembang, Indonesia harus mengeluarkan danauntuk belanja modal lebih besar. Jika hanya sama besar dengan pendapatan, pemerintah tak memiliki cukup ruang untuk mendorong laju pertumbuhan ekonomi.

Pada tahun 2019, belanja modal pemerintah pusat Rp 189,3 triliun. Belanja modal tahun ini cukup besar karena ada dana desa Rp 70 triliun dan dana transfer ke daerah Rp 756,8 triliun.

Di luar gaji ASN, sebagian besar dana transfer ke daerah digunakan untuk membiayai berbagai jenis infrastruktur fisik, mulai dari infrastruktur transportasi hingga infrastruktur dasar.

Dana transfer ke daerah dan dana desa juga digunakan untuk pembangunan sumber daya manusia dan kegiatan ekonomi daerah. Isu gali lubang-tutup lubang pengelolaan utang Indonesia mudah digulirkan dan bisa meyakinkan masyarakat. Dalam APBN 2019 disebutkan, pembiayaan utang atau utang baru sebesar Rp 359,3 triliun, sedang kewajiban membayar bunga dan cicilan utang Rp 396,5 triliun. Jika masyarakat hanya disodorkan dua angka ini, mereka bisa saja termakan.

Tapi, dalam pengelolaan fiskal, pemerintah menerapkan one pot system. Semua penerimaan negara dimasukkan ke rekening yang sama, yakni kas negara. Sedang semua dana untuk belanja juga diambil dari kas yang sama. Tidak disederhanakan seakan-akan dana untuk membayar utang menunggu hasil penjualan surat berharga negara (SBN).

Pengelolaan utang Indonesia dinilai ugal-ugalan karena tak mampu mendorong laju pertumbuhan ekonomi hingga di atas 5%. Kritik ini enak didengar telinga, tapi tidak sesuai kenyataan. Pengelolaan fiskal Indonesia diakui berbagai lembaga keuangan dunia, termasuk lembaga pemeringkatan. Indonesia masih mendapat predikat layak investasi dari Standard & Poors, Moody’s, dan Rating and Investment Information Inc dari Jepang.

Kondisi fiskal Indonesia dinilai kredibel dan sustainable. Artinya, pemerintah Indonesia mampu membayar utang. Bukan hanya karena UU menyatakan, surat utang Indonesia tidak boleh gagal bayar, melainkan juga karena kemampuan fiskal kita cukup bagus. Dengan pengelolaan utang seperti saat ini, pemerintah Indonesia tetap memiliki kemampuan mendorong laju pertumbuhan ekonomi lewat belanja modal pemerintah pusat dan dana transfer ke daerah, termasuk dana desa.

Selain itu, dengan pengelolaan fiskal seperti saat ini, pemerintah tetap mampu membayar utang. Ini bukan berarti pemerintah Indonesia sudah sempurna. Banyak kelemahan yang mesti diperbaiki. Ruang fiskal yang masih lebar perlu dimanfaatkan untuk menaikkan belanja modal. Tidak masalah jika defisit APBN membengkak hingga mencapai 2,8% dari PDB. Itu artinya, pemerintah harus menambah utang baru.

Selama dana dibelanjakan tepat arah untuk kegiatan produktif, tak ada masalah dengan utang. Untuk negara berkembang seperti Indonesia, apalagi negara yang sedang menikmati bonus demografi, belanja modal perlu ditingkatkan untuk membuka lapangan pekerjaan bagi manusia usia produktif. Agar dana APBN dibelanjakan tepat arah untuk sektor produktif, peningkatan belanja harus berjalan seiring dengan efisiensi di belanja pegawai, upaya peningkatan kualitas birokrasi, dan pemberantasan korupsi.

Utang Indonesia aman karena fiskal dikelola dengan pruden. Tidak ada tanda-tanda Indonesia tak mampu membayar utang. Tapi, akan jauh lebih baik bagi bangsa ini jika kualitas belanja

APBN lebih ditingkatkan. Semua belanja negara tepat arah, efisien, dan tak ada korupsi. Jika ini bisa dilakukan, utang boleh ditambah sesuai koridor UU agar belanja modal bisa lebih besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi hingga di atas 6%.

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN