Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Pekerja saat   PSBB di Jakarta. Foto ilustrasi: SP/Joanito De Saojoao

Pekerja saat PSBB di Jakarta. Foto ilustrasi: SP/Joanito De Saojoao

UU Cipta Kerja

Rabu, 9 September 2020 | 10:36 WIB
Investor Daily

Omnibus law Undang-Undang Cipta Kerja memang harus dikebut penyelesaiannya, bahkan tidak perlu menunggu bulan berganti.

Selain mendorong investasi masuk untuk membalikkan arah ekonomi agar tidak terjerembab resesi terlalu dalam, UU ini juga urgen dalam penyelamatan tenaga kerja kita.

Kita lihat, di tengah pandemi Covid-19 yang masih meningkat, jutaan pemutusan hubungan kerja (PHK) massal terus terjadi. Itulah sebabnya daya beli masyarakat melemah dan konsumsi anjlok sehingga ekonomi terus terkontraksi, meski ratusan triliun rupiah bantuan sosial (bansos), subsidi, hibah, dan insentif sudah diguyurkan ke puluhan juta keluarga miskin, hampir miskin, pekerja lapisan bawah, hingga UMKM.

Maklum, ekonomi kita terbesar ditopang oleh konsumsi rumah tangga dan berikutnya investasi. Bila semula kontraksi ekonomi diperkirakan hanya terjadi di kuartal II menyusul merebaknya pandemic Covid-19 asal

Wuhan, sekarang hampir dipastikan masih berlanjut pada kuartal III ini, meski sudah ada pelonggaran Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sejak Juni lalu. Untuk bisa betul-betul menarik investasi masuk di tengah kompetisi dengan negara lain yang makin ketat, persoalan utama yang masih mengganjal investor harus dituntaskan pula dalam UU Cipta Kerja itu.

Jadi, tidak sekadar memenuhi target UU Ciptaker ini disahkan Oktober mendatang. Juga, tidak sekadar memenuhi target mengharmonisasi 79 undang-undang yang memuat 1.200 pasal yang masih tumpang tindih atau tidak sinkron.

Sebab, jika omnibus law itu hanya menjanjikan perizinan satu pintu, keringanan pajak, atau kemudahan pembebasan lahan, jelas tidak cukup menjawab persoalan untuk mengerek investasi yang dibutuhkan.

Apalagi, praktis sebelum Indonesia resmi mengakui ditemukan infeksi Covid-19 pertama kali di Tanah Air awal Maret lalu, izin usaha satu pintu sudah diberlakukan, dengan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) resmi menjadi satu-satunya lembaga yang berwenang memberikan izin usaha, berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) No 7/2019 tentang Percepatan Kemudahan Berusaha.

Lewat Inpres tersebut, 25 kementerian/lembaga harus melimpahkan kewenangan pemberian izin ke BKPM. Dalam masalah pajak pun, Indonesia sudah memberi berbagai insentif pajak sebelumnya. Bahkan, sejak dihantam krisis pandemi Covid-19, pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga telah menurunkan tarif pajak penghasilan badan lewat Perppu yang kini sudah disepakati DPR jadi UU. Namun, ganjalan soal regulasi ketenagakerjaan yang belum probisnis masih belum diselesaikan. UU Ketenagakerjaan kita selama ini tak probisnis.

Padahal, UU yang probisnis sangat dibutuhkan untuk penguatan bisnis di Tanah Air. Agar perusahaan maju, maka dua elemen utama yakni pemberi kerja maupun pekerja harus sama-sama dilindungi.

Sebaliknya, jika pengusaha hanya diberi kemudahan untuk masuk namun susah untuk keluar dengan berbagai aturan ketenagakerjaan yang memberatkan, tentu saja kontraproduktif dalam menarik investasi maupun penciptaan lapangan kerja. Bila pengusaha diperlakukan tidak enak seperti tetap harus membayar pesangon terhadap karyawan yang sudah berbuat kriminal dan berhenti kerja, pemberi kerja ini jelas lebih suka pergi ke negara lain yang lebih probisnis.

Dalam UU Ketenagakerjaan kita, pekerja yang di-PHK karena melakukan pelanggaran tata tertib tetap memperoleh kompensasi berupa pesangon satu kali ketentuan.

Dalam PHK karena perusahaan tutup akibat merugi pun, pekerja juga mendapat pesangon satu kali ketentuan.

Sedangkan untuk perusahaan yang tutup bukan karena merugi, pekerja mendapat pesangon sebesar dua kali ketentuan. Padahal, di tengah makin besarnya ketidakpastian dunia saat ini, ancaman kerugian ataupun penutupan perusahaan seringkali tidak bisa dihindari. Perusahaan yang sudah merugi itu tentunya tidak adil bila harus dibebani lagi, ibarat sudah jatuh tertimpa tangga berkali-kali.

Maka itu, UU Cipta Kerja harus mampu menciptakan terobosan win-win solution bagi pemberi kerja maupun pekerja. Omnibus law ini har us menyelesaikan tumpang tindih regulasi yang tidak probisnis, menghapus ketentuan yang tidak ramah bisnis.

Pengusaha juga harus mendapat jaminan dan kemudahan berbisnis yang adil dan nyaman, dia gampang membuka usaha tapi juga bisa gampang menutupnya. Jika orang hanya digampangkan masuk investasi tapi nggak bisa keluar, tentu investasi ini tak menarik.

Ini ibaratnya orang disuruh investasi beli saham, tentu lebih memilih yang gampang dijual la gi sahamnya terma suk untuk cut loss, ketimbang yang nggak bisa dijual lagi.

Dengan dibuatnya UU Cipta Kerja yang mampu menyelesaikan berbagai masalah yang mengganjal investasi, kita optimistis investasi bisa segera masuk lagi dan menggerakkan kembali ekonomi nasional. Pekerja dipekerjakan kembali, produksi meningkat, daya beli naik, dan otomatis kita segera keluar dari lubang resesi.

Investasi pun dipastikan melesat tahun depan jika UU Ciptaker yang komprehensif tersebut bisa dirampungkan lebih cepat pada bulan ini, yang sekaligus dibarengi perampungan peraturan pemerintah (PP) hingga surat edaran dirjen agar langsung bisa dijalankan di lapangan.

Kenaikan investasi dipastikan lebih tinggi dari target awal omnibus law saat ini dengan pertumbuhan investasi 2-3% di atas normal.

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN