Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com

Pelaku Usaha Smelter Curhat ke Wapres

Minggu, 23 Oktober 2016 | 00:24 WIB
Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

JAKARTA - Indonesian Smelter & Mineral Processing Association (ISPA) menyampaikan apresiasi kepada pemerintah yang konsisten melarang bijih mineral untuk diekspor. Hal ini disampaikan ISPA kepada Wakil Presiden Jusuf Kalla yang didampingi oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan.

 

Ketua ISPA Sukhyar mengatakan konsistensi pemerintah membuat investor asing menanamkan modalnya membangun fasilitas pemurnian mineral (smelter) di dalam negeri.

 

“Tadi kami menyampaikan ore (bijih mineral) agar tetap jangan diekspor. Berbeda dengan processing mineral (mineral hasil pengolahan alias konsentrat) yang sudah ada nilai tambah,” kata Sukhyar di Jakarta, Jumat (21/10).

 

Dalam pertemuan sekitar 45 menit itu, Sukhyar memaparkan kemajuan pembangunan smelter. Sebagai contoh untuk komoditas nikel. Dia mengungkapkan di Tiongkok banyak yang menutup smelter dan beralih ke Indonesia. Pasalnya semenjak larangan ekspor bijih mineral di 2014, smelter Tiongkok kekurangan pasokan nikel yang berkualitas. Meski mendapat pasokan dari Filipina, namun kualitas nikelnya tidak sebanding dengan Indonesia. Hal itu membuat biaya produksi membengkak.

 

“Mereka datang mengharapkan kebijakan pemerintah yang konsisten dan stabil. Wacana relaksasi ore membuat ragu para investor,” ujarnya.

 

Secara terpisah, Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Teguh Pamudji menuturkan pihaknya kembali melakukan pembahasan naskah revisi Peraturan Pemerintah No.1 Tahun 2014 tentang Pelaksana Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Pembahasan itu digelar pada 25 Oktober nanti. Pembahasan revisi itu menyusul pertemuan antara pelaku usaha smelter dengan Wakil Presiden.

 

“Tadi pak Menteri (Ignasius Jonan) menyampaikan baru mendampingi pak Wapres untuk menerima asosiasi smelter dipimpin oleh pak Sukhyar. Terkait perubahan PP1/2014 kami akan bahas internal lagi Selasa besok,” ujarnya.

 

Teguh menuturkan naskah revisi PP/2014 sebenarnya sudah rampung dan diserahkan ke Kementerian Koordinator bidang Perekonomian. Namun dia belum bisa membeberkan poin apa saja yang direvisi dalam naskah revisi PP tersebut. Dia bilang revisi tersebut masih bisa dilakukan lantaran naskah perubahan PP 1/2014 belum ditandatangani.

 

“Tentunya lihat perkembangan nanti. bagaimanapun juga bisa berubah karena belum ditandatangani,” ujarnya. (rap)

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

BAGIKAN