Menu
Sign in
@ Contact
Search

Freeport: Peraturan yang Berlaku Berbeda dengan Kesepakatan

Senin, 20 Februari 2017 | 13:28 WIB
Oleh Rangga Prakoso dan Euis Rita Hartati (redaksi@investor.id)

Juru bicara Freeport Indonesia Riza Pratama mengatakan, peraturan yang berlaku berbeda dengan kesepakatan dalam Kontrak Karya. Namun, sejak 2014 perusahaan tambang asal Amerika Serikat itu berusaha memenuhi ketentuan dalam peraturan itu meski tidak diatur dalam kontrak.


Dia mencontohkan mengenai pembangunan smelter di dalam negeri dan pengenaan bea keluar ekspor konsentrat.


PTFI sebenarnya sudah memiliki smelter di Gresik, Jawa Timur yang bernama PT Smelting. Smelter ini mampu memurnikan 40% dari produksi PTFI. Namun, pada 2014 terbit peraturan yang mewajibkan pemurnian di dalam negeri 100%.



Selain itu, bea keluar dikenakan yang besarannya merujuk pada pembangunan smelter. Padahal dalam Kontrak Karya, ekspor konsentrat sama sekali tidak dikenakan bea keluar. PTFI pun berkompromi dengan peraturan tersebut dengan menandatangani nota kesepahaman (memorandum of understanding/MoU) pada 2014.


Kemudian, PTFI pun meminta kepastian perpanjangan operasi pasca berakhirnya kontrak di 2021, mengingat Freeport menambah kapasitas smelter yang akan dibangun di Gresik. Adapun investasi smelter itu hingga US$ 2,1 miliar.


Nantinya, smelter berkapasitas 2 juta ton konsentrat itu akan memurnikan konsentrat yang berasal dari pengembangan tambang bawah tanah di Papua yang menelan investasi US$ 15 miliar dan puncak produksinya mulai terjadi pada 2022. Oleh sebab itu, PTFI membutuhkan kepastian perpanjangan masa operasi.


Riza menuturkan, bila merujuk ke Kontrak Karya maka permohonan perpanjangan itu dapat diajukan setiap saat selama kontrak berlangsung. PTFI diberi hak dua kali perpanjangan masing-masing 10 tahun secara berturut-turut dengan syarat disetujui pemerintah. Pemerintah tidak akan menahan atau menunda persetujuan secara tidak wajar. Permohonan perpanjangan pun sudah diajukan pada 2015.


Namun, kala itu pemerintah terbelenggu dengan Peraturan Pemerintah No 77 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Dalam beleid itu disebutkan permohonan perpanjangan diajukan paling cepat dua tahun dan paling lambat 6 bulan sebelum masa operasi berakhir. Bila merujuk pada ketentuan ini, maka 2019 nanti PTFI baru bisa ajukan permohonan.


Pemerintah kemudian merespons permohonan PTFI melalui Surat Menteri ESDM tertanggal 7 Oktober 2015 yang ditandatangani oleh Sudirman Said. Surat yang ditujukan kepada Chairman of the Board Freeport McMoRan Inc James R Moffet itu antara lain berisi komitmen Pemerintah Indonesia memastikan keberlangsungan investasi asing di Indonesia. Namun, karena perlunya penyesuaian peraturan yang berlaku di Indonesia maka persetujuan perpanjangan kontrak PTFI akan diberikan segera setelah penataan peraturan dan perundangan. (b1/jn)

Baca selanjutnya di http://id.beritasatu.com/home/freeport-terus-berinvestasi-hingga-mencapai-us-6-miliar/156767

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Baca berita lainnya di GOOGLE NEWS

BAGIKAN
×
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com