Menu
Sign in
@ Contact
Search

Freeport Seharusnya Sampaikan Keberatan Sejak 2009

Senin, 6 Mar 2017 | 14:52 WIB
Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Pengamat pertambangan yang juga Direktur Centre for Indonesian Resources Strategic Studies (Ciruss) Budi Santoso memperkirakan pemerintah dan Freeport akan sulit mencapai win-win solution.

Pemerintah, menurut Budi, sudah memberi toleransi sangat longgar kepada Freeport. Pemerintah sudah memberi kelonggaran agar Freeport bisa tetap mengekspor konsentrat. Agar tidak menyalahi ketentuan UU Minerba, KK memang harus diganti IUPK,tutur dia.

Advertisement

Dia mengungkapkan, jika Freeport sejak awal tidak setuju konsep IUPK, seharusnya keberatan itu sudah disampaikan sejak 2009, yakni sejak UU Minerba disahkan. Nyatanya mereka diam saja, itu artinya mereka setuju ketentuan itu, tegas dia.

Budi mengatakan, jika Freeport tidak bersedia mengikuti ketentuan yang digariskan UU, pemerintah harus bertindak tegas. Apalagi jika Freeport sampai mem-PHK karyawan.


Sebenarnya mudah saja bagi pemerintah. Biarkan saja, toh kontrak Freeport akan habis pada 2021, biarkan habis dan tidak perlu diperpanjang. Saat itulah momentum bagi BUMN untuk melanjutkan kontrak, tandas dia.

Budi Santoso mengakui, salah satu klausul KK menyebutkan pemerintah tidak boleh menghalangi perpanjangan kontrak tanpa alasan yang jelas. "Tapi klausul itu bisa dipatahkan dengan menyertakan fakta-fakta sebagai dasar alasan yang kuat dari pemerintah, misalnya Freeport melakukan wanprestasi," tutur dia.

Ihwal ancaman Freeport membawa sengketa ini ke arbitrase, menurut Budi, pemerintah tidak perlu khawatir. Peluang pemerintah untuk menang sangat besar, karena acuan pemerintah sangat kuat, yakni undang-undang.

Dia menambahkan, ada dua hal yang harus dilakukan pemerintah. Pertama, menyiapkan lembaga, perusahaan, atau perusahaan induk (holding) untuk mengambil alih kegiatan operasi Freeport. Kendati belum pasti, tidak ada salahnya jika pemerintah menyiapkan jauh-jauh hari. "Kedua, pemerintah harus menyiapkan tim hukum yang kuat untuk menghadapi gugatan Freeport," ucap dia.

Bagi tenaga kerja yang di-PHK, menurut dia, pemerintah bisa menyalurkannya pada proyek-proyek infrastruktur. Pemerintah kan sedang gencar membangun infrastruktur, khususnya di Papua, mereka bisa disalurkan ke sana,kata Budi. (az)


Baca selanjutnya di http://id.beritasatu.com/home/aktivitas-freeport-di-papua-tinggal-20/157370

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Baca berita lainnya di GOOGLE NEWS

BAGIKAN
×
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com