Menu
Sign in
@ Contact
Search

KK atau IUPK

Jumat, 10 Mar 2017 | 13:35 WIB

Pada kesempatan terpisah, Guru Besar Hukum Internasional UI Hikmahanto Juwana mengatakan, PT Freeport Indonesia tidak adil terhadap pemerintah Indonesia jika tidak mau menerima tawaran Izin Usaha Pertambangan Khusus sebagai pengganti Kontrak Karya.


"Pemerintah memberikan solusi yaitu memberikan alternatif ke pemegang Kontrak Karya. Bila mereka tetap berpegang pada KK itu boleh, asalkan tidak melanggar pasal 170 UU Minerba. Tapi (FI yang belum membangun smelter), kalau mereka mau tetap ekspor tentu boleh, tapi harus bersedia mengubah diri menjadi IUPK," ujar Hikmahanto Juwana baru-baru ini.


Advertisement

Hikmahanto mengatakan, IUPK ini diatur dalam pasal 102 dan 103 UU Minerba, yakni meskipun ada keharusan hilirisasi namun tidak ada ketentuan waktu 100% pemurniannya kapan.


"Kalau melihat itu, sebenarnya pemerintah sudah berbaik hati untuk memberi solusi bagi pemegang KK. Pemerintah tidak diskriminatif. Ada yang tetap pegang KK, tapi mereka bangun smelter seperti Vale Indonesia. Tapi ada juga yang mengubah diri menjadi IUPK seperti PT Amman Mineral (dulu Newmont). Bahkan, pemerintah harus berkorban karena dikritik dan PP No 1 Tahun 2017 dibawa ke MA untuk diuji materi," kata dia. (pd)


Baca selanjutnya di http://id.beritasatu.com/home/cegah-kasus-indocopper/157515

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Baca berita lainnya di GOOGLE NEWS

BAGIKAN
×
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com