Menu
Sign in
@ Contact
Search

Freeport Terima IUPK

Jumat, 31 Mar 2017 | 15:03 WIB
Oleh Rangga Prakoso (redaksi@investor.id)

JAKARTA – Setelah melalui perundingan yang panjang dan alot, pemerintah dan PT Freeport Indonesia akhirnya mencapai titik temu. Freeport menyetujui dua mekanisme penyelesaian perubahan kontrak karya (KK) menjadi izin usaha pertambangan khusus (IUPK) yang ditawarkan pemerintah.


Penawaran pertama, Freeport menerima IUPK yang diterbitkan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) pada 10 Februari 2017. Perusahaan asal Amerika Serikat (AS) itu juga menerima rekomendasi izin ekspor konsentrat yang diterbitkan Kementerian ESDM pada 17 Februari 2017.

Advertisement


Adapun penawaran kedua, kepastian fiskal dan jaminan hukum akan dibahas setelah tercapainya kesepakatan tentang perubahan KK menjadi IUPK.


Freeport awalnya berkukuh ingin tetap berstatus KK. Perusahaan tambang tembaga dan emas terbesar di dunia itu menolak IUPK dan rekomendasi izin ekspor yang diterbitkan Kementerian ESDM dengan alasan IUPK belum mencantumkan kepastian fiskal dan jaminan hukum seperti dalam KK.


Dirjen Mineral dan Batubara Kementerian ESDM Bambang Gatot mengungkapkan, Freeport telah menyatakan kesediaannya menjadi IUPK. “IUPK menyatakan ada waktu selama enam bulan untuk melakukan negosiasi. Jadi, ada transisi selama enam bulan. Kalau dia nggak setuju bisa kembali lagi menjadi KK," kata Bambang di Jakarta, Kamis (30/3).


Menurut Bambang, dalam enam bulan, pemerintah dan Freeport akan membahas kepastian fiskal dan jaminan hukum sesuai permintaan Freeport. Selama enam bulan perundingan itu pula, Freeport bisa mengekspor konsentrat. Artinya, produksi Freeport normal kembali.


Rekomendasi izin ekspor dari Kementerian ESDM, kata dia, menjadi dasar bagi Kementerian Perdagangan untuk menerbitkan izin ekspor. "Ini rekomendasi yang kemarin (17 Februari 2017). Bukan rekomendasi baru," ujar dia.


Dia menjelaskan, kuota ekspor yang diberikan kepada Freeport mencapai 1.113.105 wet metric ton (WMT). Rekomendasi ini diterbitkan karena Freeport sedang membangun pabrik pengolahan dan pemurnian mineral (smelter) di Gresik, Jawa Timur. Smelter tersebut dibangun sejak 2014 dengan kapasitas 2 juta ton konsentrat. Namun progresnya hingga saat ini belum mencapai tahap konstruksi.


Bambang Gatot menegaskan, pembangunan smelter akan dievaluasi setiap enam bulan. “Bila dalam jangka waktu itu kemajuan pembangunannya belum mencapai 90% dari rencana kerja maka izin ekspor bisa dicabut,” tandas dia. (bersambung)


Baca selanjutnya di http://id.beritasatu.com/home/fiskal-dalam-iupk-bersifat-dinamis/158348

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Baca berita lainnya di GOOGLE NEWS

BAGIKAN
×
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com