Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Kepala Peneliti Center of Food, Energy and Sustainable Development Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Abra Talattov dalam diskusi yang digelar Indef, Jumat, 22 Oktober 2021.

Kepala Peneliti Center of Food, Energy and Sustainable Development Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Abra Talattov dalam diskusi yang digelar Indef, Jumat, 22 Oktober 2021.

Indef: Pengenaan Pajak Karbon Harus Dilakukan Hati-Hati dan Bertahap

Jumat, 22 Oktober 2021 | 16:54 WIB
Herman

JAKARTA, investor.id - Pemerintah akan mulai mengimplementasikan pengenaan pajak karbon pada 1 April 2022. Untuk tahap awal, pajak karbon akan diterapkan pada sektor pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU batubara dengan tarif sebesar Rp 30 per kilogram karbon dioksida ekuivalen (CO2e).

Kepala Peneliti Center of Food, Energy and Sustainable Development Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Abra Talattov menyampaikan, dalam menerapkan pajak karbon, prinsip kehati-hatian dan dilakukan secara bertahap harus menjadi perhatian pemerinta agar agar tidak menimbulkan gejolak. Sebab dalam pengenaan pajak karbon ini masih terdapat dilemma.

Di satu sisi, pengenaan pajak karbon memberikan manfaat bagi penerimaan negara dan mengurangi dampak buruk terhadap lingkungan. Namun di sisi lain, saat ini Indonesia masih sebagai negara berpenghasilan menengah, bahkan tahun lalu turun status menjadi lower middle income, sehingga pengenaan pajak karbon akan memberikan tantangan bagi dunia usaha dan masyarakat.

Mengutip teori kurva Kuznets, Abra mengatakan setiap negara akan mengalami masa memperhatikan lingkungan setelah negara tersebut sudah mencapai titik optimal di dalam pembangunan ekonomi ataupun industri yang juga mendukung konsep ramah lingkungan.

“Bila berkaca pada Indonesia, pertanyaannya apakah Indonesia sudah mencapai titik optimum dalam mendorong industri manufaktur kita? Justru yang kita lihat secara historis, pertumbuhan industri manufaktur dan porsi industri manufaktur kita terhadap PDB justru mengalami tren penurunan. Artinya kita belum mengalami titik optimum, tetapi di tengah jalan kita sudah diintrodusir pada pajak karbon yang juga punya tujuan mengurangi dampak lingkungan,” kata Abra Talattov dalam diskusi yang digelar Indef, Jumat (22/10/2021).

Abra menambahkan, saat ini Indonesia juga mengalami tantangan dalam hal persaingan dengan negara-negara lain. Misalnya total productivity indeks di Indonesia sejauh ini masih tertinggal dibandingkan negara-negara di Asean maupun Tiongkok.

“Pengenaan pajak karbon yang diawali pengenaan di PLTU dan akan diperluas ke sektor-sektor lain tentu juga harus memperhatikan bagaimana dampaknya terhadap kondisi daya saing industri di dalam negeri. Ini juga perlu kita perhatikan, jangan sampai malah menekan daya saing industri dalam negeri,” kata Abra.

Di sisi lain, pengenaan pajak karbon juga berbarengan dengan upaya pemulihan ekonomi setelah dihantam pandemi. Tren pemulihan yang sudah mulai terlihat menurutnya perlu dijaga. Jangan sampai pengenaan pajak karbon memberi dampak negatif pada upaya pemulihan ekonomi. Sehingga penting sekali implementasi pajak karbon ini dilakukan secara hati-hati dan bertahap.

Editor : Frans (ftagawai@gmail.com)

Sumber : BeritaSatu.com

BAGIKAN