Menu
Sign in
@ Contact
Search

×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Ilustrasi produksi batubara - 2

Ilustrasi produksi batubara - 2

Belum Kunjung Berproduksi, BSS Sebut Negara Kehilangan Potensi Pendapatan Rp 1,7 Triliun  

Selasa, 25 Januari 2022 | 11:30 WIB
Mashud Toarik (mashud_toarik@investor.co.id)

JAKARTA, investor.id - Kebijakan pemerintah untuk mencabut ribuan IUP OP mineral, izin penguasaan berbagai lahan perkebunan dan kehutanan menuai kontroversi. Pasalnya satu sisi kebijakan ini mendorong para stake holder untuk berbenah diri, sementara pada sisi berbeda menyebabkan potensi pendapatan negara hilang.

Selain masalah regulasi, terhambatnya produksi tambang juga disebabkan konflik internal perusahaan tambang yang tak berujung.   

Salah satu contoh adalah IUP OP tambang batu bara PKP2B PT Batubara Selaras Sapta (BSS) yang memiliki area seluas 39.010 hektare (ha) di Kabupaten Paser, sampai saat ini belum berproduksi karena penyelesaian administrasi hukum yang belum terlaksana, mengikuti Putusan PK MA RI nomor 168/PK.pdt/2016 sebagaimana belum berubahnya data MODI di Kementerian ESDM/MINERBA sesuai dengan Amar Putusan tersebut.

BSS menyebut tahapan Produksi IUP OP sudah diberikan sejak 3 Desember 2019, untuk jangka waktu 30 tahun pertama dan opsi perpanjangan 2 x 10 tahun.

Direktur Utama BSS, Revli Mandagie mengatakan tahapan produksi batu bara yang seharusnya berjalan sejak Januari 2020, sampai sekarang selama kurang lebih dua tahun masih saja belum berjalan sebagaimana mestinya. Hal ini membuat setoran ke kas negara sebesar 13,5% sesuai ketentuan PKP2B Generasi III tidak dilakukan.

Berdasarkan perhitungan produksi batu bara selama 2 tahun, yakni periode 2020 & 2021, potensi penerimaan pendapatan negara mencapai US$ 126.661.995, setara dengan Rp 1,7 trilun, yang seharusnya sudah masuk kas negara. Dikatakan dana itu setidaknya dapat berkontribusi dalam penanganan berbagai kebutuhan pemerintah terutama disaat pandemi Covid-19 yang sedang melanda dunia termasuk Indonesia.

Menurut Revli Mandagie, saat ini manajemen PT BSS, lebih dari siap untuk melakukan produksi terutama mengatasi krisis pasokan batu bara utk PLTU PLN/IPP supaya terhindar dari pemadaman listrik secara mendadak.

“Dalam rangka program pengurangan emisi karbon, PT BSS tengah mempersiapkan kerja sama dengan berbagai pihak terkait agar dapat merealisasikan Clean Coal Integrated Project, dengan pertimbangan utama demi menunjang ketersediaan energi di Ibu Kota Negara, Panajam, Kalimantan Timur,” kata dia di Jakarta, Selasa (24/01/2022).

Lebih jauh dikatakan, ketahanan energi nasional, menjadi pijakan utama untuk menyelamatkan krisis energi dalam kondisi darurat sebagaimana terjadi saat ini. Potensi pengembangan Clean Coal Integrated, merupakan gerakan terukur menghadapi persaingan global sehingga pemberdayaan SDA termasuk SDM penciptaan lapangan kerja menjadi prioritas utama.

“Harapan besar, pemanfaatan aset negara sebagai proyek strategi nasional berjalan sebagaimana mestinya untuk kesejahteraan/kemakmuran bangsa dan negara sebagaimana amanat konstitusi Pasal 33 UUD 45,” pungkasnya.

Editor : Mashud Toarik (mashud_toarik@investor.co.id)

Sumber : -

BAGIKAN