Menu
Sign in
@ Contact
Search

Pengembangan Pasar Gas PGN Terhambat Liberalisasi

Kamis, 25 Juli 2013 | 09:37 WIB
Antara (redaksi@investor.id)

JAKARTA-PT Perusahaan Gas Negara (PGN) sulit mengoptimalkan pengembangan pasar gas domestik karena terhambat kebijakan pemerintah yang membuka kran liberalisasi perdagangan gas.

Liberalisasi tersebut menyuburkan munculnya para pedagang (trader) yang menerapkan kontrak jangka pendek sehingga membuat PGN kesulitan mengembangkan pasar, kata Kepala Departemen Komunikasi Korporat PGN, Ridha Ababil di Jakarta, Rabu (25/7).

Menurut Ridha, bagi PGN untuk mengembangkan pasar gas harus terlebih dahulu membangun infrastruktur distribusinya. Setiap infrastruktur yang dibangun mempunyai standar masa penggunaan 25-35 tahun agar efisien.

"Kami sudah siap untuk itu. Tapi kalau nantinya infrastruktur yang dibangun hanya mengalirkan gas selama lima tahun karena kontraknya jangka pendek, untuk apa? PGN yang mengeluarkan biaya untuk membangunnya tentu akan dipermasalahkan oleh pemegang saham," ungkapnya.

Sinkronisasi Problem lain dalam pengembangan pasar, lanjutnya, ialah dalam konteks sinkronisasi antara besarnya pasokan, infrastruktur, dan kondisi pasar. PGN sebagai BUMN yang bertugas dalam bisnis gas untuk keperluan domestik, saat ini mampu memegang kendali pada sisi pasokan dan infrastruktur tetapi tidak pada pasar.

"Pada sisi pasokan, kita memegang kendali karena bisa melakukan negosiasi dengan produsen gas di hulu. Pembangunan infrastruktur juga masih dapat kami kontrol. Yang sulit dikontrol adalah pasar. Saat ini terjadi keterlambatan dalam pengembangan pasar gas di Indonesia," ujarnya.

Ridha mengakui tidak sinkronnya antara pasokan dan infrastruktur bakal membuat pasar gas di dalam negeri tidak berkembang. Contoh yang paling rawan adalah di Medan, yang saat ini industrinya mengalami krisis gas teramat parah. Padahal PGN mempunyai infrastruktur di sana, yakni pipa gas sepanjang 600 kilometer, namun jumlah gas yang bisa dijual ke pelanggan di Medan cuma 7 juta kaki kubik.

Untuk menambah pasokan gas ke Medan, ungkap Ridha, harus didatangkan dari luar dalam bentuk LNG. Maka dari itu, sudah sempat direncanakan pembangunan fasilitas Floating Storage Regasification Unit (FSRU) atau fasilitas terapung regasifikasi LNG di Medan. Namun entah mengapa, pemerintah mengalihkan pembangunan FSRU itu ke Lampung. Akibatnya, Medan tidak mendapatkan gas.

"Medan sudah dua bulan (Juni-Juli 2013) mengalami krisis gas. Dari sekitar 50-an pelanggan kami, delapan sampai sembilan diantaranya sudah gulung tikar alias tutup, ratusan karyawannya di-PHK, menyusul terhentinya operasi perusahaan akibat tidak mendapatkan gas," tukasnya seperti dikutip Antara.

Ironisnya lagi, kata Ridha, akibat tidak memperoleh pasokan gas yang memadai, maka berbagai barang produksi dari Medan kalah bersaing dengan produksi dari Malaysia.

Kalangan industri di Medan, harus membeli gas dengan harga 10 dolar AS per MMBTU sedangkan industri di Malaysia mendapatkan harga gas hanya 4,5 dolar AS per MMBTU karena harga gasnya disubsidi. "Kalau sudah begitu, mana mungkin industri kita bersaing dengan Malaysia," ucapnya.(*/hrb)

Editor : herry barus (herrybarus@yahoo.com.au)

Baca berita lainnya di GOOGLE NEWS

BAGIKAN
×
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com