Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com

Hikmahanto: Masih Prematur, Jangan Terbawa Eforia Divestasi Freeport

Gora Kunjana, Minggu, 15 Juli 2018 | 12:00 WIB

JAKARTA - Guru Besar Hukum Internasional UI Hikmahanto Juwana menilai Head of Agreement (HoA) yang ditadatangani oleh Pemerintah RI dan Freeport McMoran pada 12 Juli lalu, perlu disambut dengan baik namun tidak perlu dianggap suatu kemenangan bagi Indonesia, terlebih lagi untuk memunculkan eforia di masyarakat, karena sifatnya masih prematur.


Hikmahanto dalam pernyataan tertulis yang diterima Investor Dailydi Jakarta Jumat (13/7), mengungkapkan beberapa alasan. Pertama, HoA bukanlah perjanjian jual beli saham.


“HoA merupakan perjanjian payung sehingga mengatur hal-hal prinsip saja. HoA akan ditindak-lanjuti dengan sejumlah perjanjian,” katanya.


Perjanjian yang harus dilakukan untuk benar-benar pemerintah memiliki 51%, kata dia, adalah Perjanjian Jual Beli Participating Rights antara Rio Rinto dengan Pemerintah yang nantinya dikonversi menjadi saham sebesar 40% di PT FI.


Lalu perjanjian jual beli saham antara Pemerintah dengan Freeport McMoran sejumlah 5,4%.Perjanjian-perjanjian diatas, tegas Hikmahanto, harus benar-benar dicermati karena bagi lawyerada adagium yang mengatakan ‘the.devil is on the detail’ (setannya ada di masalah detail). “Kerap bagi negosiator Indonesia mereka akan cukup puas dengan hal-hal yang umum saja,” ujarnya.


Kedua, menjadi pertanyaan berapa harga yang disepakati untuk membeli Participating Rights di Rio Tinto dan saham yang dimiliki oleh Freeport McMoran. Ini muncul karena bila konsesi tidak diperpanjang hingga 2021 tentu harga akan lebih murah dibanding bila konsesi mendapat perpanjangan hingga tahun 2041.


Hingga saat ini belum jelas apakah pemenrintah akan memperpanjang konsesi PT FI atau tidak. “Untuk hal ini menjadi pertanyaan apakah pemerintah pasca 2019 (bila ada perubahan) akan merasa terikat dengan HoA yang ditandatangani atau tidak,” katanya.


Ketiga, hal yang perlu diperhatikan adalah pengaturan pengambil keputusan di RUPS, yakni apakah ada ketentuan untuk sahnya kehadiran dan pengambilan keputusan harus dilakukan minimal 51%+1, bahkan lebih.


Bila demikian meski pemerintah mayoritas namun pengen-dalian perusahaan masih ada ditangan Freeport McMoran. Terlebih lagi bila saham yang dimiliki oleh Freeport McMoran adalah saham istimewa yang tanpa kehadirannya maka RUPS tidak akan kuorum. Juga bila penunjukan Direksi dan Komisaris harus tanpa keberatan dari Freeport McMoran.


Keempat, bila pemerintah telah menjadi pemegang saham di PT FI dan ada keputusan RUPS untuk meningkatkan modal dan karena satu dan lain hal pemerintah tidak dapat melakukan penyetoran, apakah kepemilikan saham pemerintah akan terdelusi, sehingga besaran 51% akan turun.


“Tentu masih banyak hal-hal detail yang akan menjadi pembahasan antara pemerintah dengan berbagai pihak. Karenanya menyatakan pemerintah menang tentu merupakan suatu pernyataan yang prematur,” tegasnya.


Menurut dia, bila pemerintah transparan dan akuntabel maka apa yang disepakati dalam HoA sebaiknya dibuka ke publik. “Ini untuk mencegah publik merasa dikhianati oleh pemerintahnya sendiri. Toh HoA sudah ditanda-tangani bukan dalam tahap nego-siasi,” kata Hikmahanto. (ayu)

BAGIKAN