Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Pekerja mengangkut tabung gas elpiji 3 kg di Tangerang Selatan, Banten, Jumat (8/5/2020). Foto: SP/Ruht Semiono

Pekerja mengangkut tabung gas elpiji 3 kg di Tangerang Selatan, Banten, Jumat (8/5/2020). Foto: SP/Ruht Semiono

KPK Rekomendasikan Subsidi Langsung LPG 3 Kg

Rabu, 14 Oktober 2020 | 10:51 WIB
Retno Ayuningtyas (retno.ayuningtyas@investor.co.id)

JAKARTA, investor.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merekomendasikan diubahnya kebijakan subsidi gas minyak cair (liquefied petroleum gas/LPG) 3 kilogram (kg) dari subsidi harga komoditas ke bantuan langsung (targeted subsidy). KPK menilai kebijakan subsidi saat ini tidak efektif.

KPK telah melakukan kajian sistem tata kelola LPG 3 kg pada Januari-Juli tahun lalu. Hal ini menyusul melonjaknya subsidi LPG yang mencapai Rp 58,14 triliun, melebihi subsidi minyak tanah di 2008 yang sebesar Rp 47,61 triliun. Per 2018, penerima subsidi LPG ini mencakup 50 juta rumah tangga, 2,29 juta usaha mikro, dan 47.554 nelayan.

Plt Juru Bicara KPK Bidang Pencegahan Ipi Maryati menuturkan, dari kajian ini, KPK memberikan sejumlah rekomendasi kepada pemerintah dan PT Pertamina (Persero). Pertama, KPK menyarankan pemerintah untuk mengevaluasi Peraturan Presiden No 38 Tahun 2019 terkait perluasan penggunaan LPG bersubsidi. Berikutnya, pemerintah juga direkomendasikan untuk memperbaiki data base target penerima usaha kecil menengah (UKM).

“Rekomendasi lainnya yakni pemerintah mengubah kebijakan dari subsidi harga komoditas ke Pertamina menjadi bantuan langsung dalam bentuk cash transfer dengan utilisasi Basis Data Terpadu atau yang dikenal dengan DTKS yang memiliki NIK sebagai target penerima subsidi energi,” kata dia dalam keterangan resminya, akhir pekan lalu.

Ipi menjelaskan, rekomendasi itu lantaran kajian menunjukkan bahwa upaya konversi minyak tanah ke LPG dengan subsidi harga komoditas terbukti tidak efektif, dengan meningkatnya anggaran subsidi LPG melebihi subsidi minyak tanah. Subsidi harga juga bermasalah mulai dari perencanaan, operasional, pengendalian, hingga pengawasannya. Tak hanya itu, mekanisme pengendalian melalui distribusi tertutup juga terbukti gagal.

Dari aspek perencanaan, pihaknya menemukan bahwa tidak ada kriteria yang jelas dari pengguna LPG bersubsidi. Kemudian penetapan kuota penerima LPG 3 kg ini juga tidak akuntabel. Selanjutnya, di aspek pelaksanaan, KPK mencatat lemahnya sistem pengawasan distribusi, lemahnya kendali dalam implementasi penetapan harga eceran tertinggi (HET), serta tidak operasionalnya pengaturan zonasi distribusi LPG bersubsidi.

“Dampaknya, terjadi manipulasi pengisian logbook. Semakin banyak persentase ke pengecer, maka harga semakin tidak terkendali. Ada indikasi pembelian rutin dan jumlah banyak oleh UMKM atau rumah tangga untuk dijual kembali,” ungkap Ipi.

Disinggung mengenai kajian KPK ini, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) belum memberikan tanggapan. Namun, sebelumnya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sempat menyatakan masih mengkaji kebijakan distribusi LPG 3 kg bersubsidi tertutup. Distribusi tertutup ini bertujuan agar subsidi yang diberikan pemerintah nantinya lebih tepat sasaran. Pemerintah selanjutnya akan mendata warga yang benar-benar membutuhkan subsidi dari pemerintah.

 

Sesuai Kuota

 

Sementara itu, Vice President Corporate Communication Pertamina Fajriyah Usman menuturkan, pihaknya menyalurkan LPG 3 kg sesuai dengan kuota yang telah ditetapkan pemerintah untuk setiap wilayah. Hingga level pangkalan, perseroan juga memastikan LPG 3 kg dijual sesuai HET yang ditetapkan pemerintah daerah.

“Dalam pelaksanaan pendistribusiannya, Pertamina senantiasa mematuhi kebijakan Pemerintah, termasuk berkordinasi di bawah pengawasan pemerintah daerah dan jika ada indikasi penyimpangan maka penindakan merupakan wewenang apparat,” tutur dia.

Pihaknya juga melakukan berbagai upaya agar distribusi LPG 3 kg lebih tepat sasaran. Pertamina, lanjutnya, menerapkan Program Sistem Monitoring LPG 3 Kg untuk memonitor stok dan penjualan LPG 3 kg agen dan pangkalan resmi. Hal ini termasuk mewajibkan pangkalan mencatat data penjualan di logbook harian.

Pertamina juga mendukung upaya pemerintah daerah untuk memastikan distribusi LPG 3 kg tepat sasaran melalui penggunaan Kartu Kendali bagi konsumen LPG 3 kg, seperti yang dilakukan oleh Pemda di Jambi dan Kalsel. “Kami juga melalukan sidak dan operasi pasar (jika diperlukan) bersama Pemda dan aparat,” ujar Fajriyah.

Selain itu, tambah Fajriyah, secara paralel Pertamina juga mendorong kesadaran masyarakat terutama kalangan mampu, untuk beralih ke LPG nonsubsidi. Langkah ini dengan mengadakan program undian Berkah Energi Pertamina, memperbanyak outlet LPG nonsubsidi, memberikan bantuan modal untuk outlet LPG nonsubsidi, dan bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk menghimbau pegawai negeri agar menggunakan LPG non subsidi.

Pemerintah sendiri terus berusaha menekan angka subsidi energi agar lebih tepat sasaran dan digunakan untuk sektor yang lebih produktif. Pada tahun ini, Pemerintah memproyeksikan subsidi LPG 3 Kg sesuai APBN sebesar Rp50,6 triliun, lebih rendah dibandingkan 2018 yang sebesar Rp58,1 triliun.

 

 

 

 

Editor : Euis Rita Hartati (euis_somadi@yahoo.com)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN