Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password

×

Email

Password

×

Nama

Email

Password

Ulangi Password

×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Petugas PLN sedang memriksa rutin di Gardu Induk Cengkareng , Jakarta Barat. Foto: IST

Petugas PLN sedang memriksa rutin di Gardu Induk Cengkareng , Jakarta Barat. Foto: IST

Pejabat Publik Agar Bijak Sikapi 'Blackout'

Fajar Widhiyanto, Sabtu, 10 Agustus 2019 | 01:39 WIB

 

 

Peristiwa pemadaman listrik masif (blackout) pada Minggu 4 – 5 Agustus 2019 lalu memancing reaksi dari berbagai pihak. Di antaranya terdapat sejumlah pihak yang menempuh jalur hukum untuk menyalurkan keluhannya dengan nilai tuntutan hingga ratusan triliun rupiah.

Meski demikian, terdapat pula berbagai pihak yang menyatakan agar menyikapi peristiwa blackout kemarin dengan kepala dingin. Salah satunya Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Inas Nasrullah Zubir. Anggota DPR dari Partai Hanura mewakili Dapil Banten III tersebut meminta berbagai pihak untuk menahan diri agar tidak timbul kerugian yang lebih besar bagi rakyat kebanyakan.

“Saya memahami bahwa kita semua kecewa terkait peristiwa (blackout) kemarin. Tapi jangan menuntut sangat besar, sampai ratusan triliun rupiah. Patut diingat, PLN adalah BUMN yang melayani hajat hidup orang banyak. Jika tuntutannya terkabul, apa tidak menjadi tambah susah semua,” kata Inas.

Menurutnya gugatan tersebut justru bisa berujung pada kebangkrutan PLN karena harus membayar tuntutan. “Apa itu yang kita mau?” tanya Inas.

Ia sendiri memaklumi jika ada elemen masyarakat yang menuntut kompensasi atas blackout. Karena pada dasarnya PLN pasti memberikan kompensasi sesuai regulasi yang ada. “Sekarang, silakan tuntut PLN untuk memberikan kompensasi. Banyak metodenya. Mungkin listrik bisa digratiskan 1-2 hari, atau pengurangan tagihan, macam-macam. Yang penting ada kompensasinya,” ujarnya.

Namun Inas menyayangkan pernyataan sejumlah pejabat pemerintah yang semestinya bisa lebih lebih bijak dalam menanggapi keluhan pelanggan PLN. Pasalnya ada pejabat yang justru seolah mendorong pelanggan yang terdampak untuk melakukan tuntutan hukum.

“Saya kira tidak masuk akal pernyataan yang mendorong rakyat untuk melakukan tuntutan hukum terhadap PLN terkait blackout. Sebagai pejabat publik seharusnya memahami bahwa PLN itu adalah BUMN, bagian dari instrumen negara untuk mensejahterakan rakyat. Kalau BUMN kolaps kan merugikan semua. Seharusnya bisa lebih wise,” saran Inas.

Pendapat senada dilontarkan oleh sejawat Inas di Komisi VI, M Nasim Khan. Anggota DPR RI dari Partai Kebangkitan Bangsa mewakili Dapil Jatim III itu menyatakan, bukan saatnya saling menyalahkan, melainkan menegaskan kembali komitmen bersama ke depannya.

“Permasalahan akan selalu timbul, itu pasti. Namun yang terpenting bukan mencari siapa yang salah atau kambing hitam. Melainkan menegaskan kembali bagaimana komitmen bersama kita menyelesaikan, juga menata, mempersiapkan apapun yang terjadi ke depan,” ujarnya.

Nasim pun menyarankan agar pemerintah memeriksa dan mengevaluasi kembali seluruh proyek energi nasional. “Cek ulang seluruh sistem proyek-proyek energi. Selanjutnya negara harus memastikan proses operasional sistem energi nasional siap menghadapi kemungkinan padamnya energi listrik,” kata Nasim.

Seperti diberitakan sejumlah media, saat menanggapi keluhan para netizen media sosial twitter, Menteri Energi dan Sumber daya Mineral Ignasius Jonan menjawabnya dengan mempersilakan publik mengajukan gugatan kepada perusahaan penyedia listrik nasional. “Digugat aja PLN,” cuit Jonan saat merespons pernyataan @munirbiyzantium yang menyayangkan tidak adanya pemberitahuan pemadaman listrik.

Dan beberapa hari berikutnya sejumlah gugatan memang dilayangkan elemen masyarakat kepada PT PLN Persero. Sebut saja Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Rakyat Indonesia (LKBHRI) yang melayangkan gugatan ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta dengan nilai gugatan Rp40 triliun. Gugatan juga dilayangkan Forum Advokat Muda Indonesia (FAMI) pada Rabu 7 Agustus 2019, yang menggugat PT PLN, Presiden RI, Kementerian BUMN dan Kementerian ESDM. Nilai gugatan sebesar Rp 313 triliun.

 

 

Sumber : Majalah Investor

BAGIKAN